• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

# PPH

Tiga Langkah Mudah Mengajukan Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Pedagang Marketplace
Penerimaan Negara
  • Sinta Agustin
  • 22 September 2026
Tiga Langkah Mudah Mengajukan Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Pedagang Marketplace

PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace untuk menciptakan level playing field. Artikel ini membahas tiga langkah persiapan yang perlu dilakukan pedagang online dalam implementasi ketentuan tersebut.

Pajak yang Salah Alamat: Kenapa DBH PPh 21 Semestinya Juga Mengikuti Orangnya, Bukan Hanya Kantornya
Penerimaan Negara
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 07 September 2026
Pajak yang Salah Alamat: Kenapa DBH PPh 21 Semestinya Juga Mengikuti Orangnya, Bukan Hanya Kantornya

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan orang pribadi. Tapi dana bagi hasilnya sepenuhnya mengikuti alamat kantor, tanpa sedikit pun mempertimbangkan alamat rumah. Proporsi timpang ini layak ditinjau ulang.

Siapa Pemilik Omzet TBS? PR Tersembunyi di Balik Pajak Koperasi Sawit
Penerimaan Negara
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 28 Agustus 2026
Siapa Pemilik Omzet TBS? PR Tersembunyi di Balik Pajak Koperasi Sawit

Sebuah opsi kebijakan yang layak dikaji: mengubah pemotongan PPh Pasal 22 atas penjualan TBS koperasi sawit menjadi bersifat final, demi kepastian hukum dan kesederhanaan administrasi.

Anestesi Fiskal: Seni Memungut Pajak Tanpa Rasa Sakit
Penerimaan Negara
  • Nifail Al Ahza
  • 22 Juni 2026
Anestesi Fiskal: Seni Memungut Pajak Tanpa Rasa Sakit

Pemotongan PPh Pasal 21 sering dipersepsikan negatif, seolah uang diambil sebelum gaji cair. Padahal sebenarnya ia adalah desain kebijakan yang berniat baik — ibarat anestesi, ia tidak menghapus kewajiban pajak, tapi membuatnya nyaris tak terasa.

Gaji di Tahun 2026 Lebih Utuh Berkat Negara: Insentif PPh 21 Diperpanjang
Penerimaan Negara
  • Ni Putu Ariasih
  • 22 Januari 2026
Gaji di Tahun 2026 Lebih Utuh Berkat Negara: Insentif PPh 21 Diperpanjang

Insentif PPh pasal 21 di tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025.

Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah dari Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
  • I Wayan Agus
  • 31 Oktober 2024
Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah dari Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Ban...

Transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan transaksi yang sangat umum terjadi di Indonesia baik melalui proses jual beli, tukar menukar, hibah maupun bentuk pengalihan lainnya.

Usulan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa
  • Aulia Irfan Mufti
  • 27 Februari 2023
Usulan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Kontrak Berjangka yang Diperdagan...

-

Artikel Terpopuler

  • TOMI HADI LESTIYONO
  • 21 September 2026
Pembagian Dividen Tanpa RUPS Tetap Kena Pajak? Ini...
  • Dara Haspramudilla
  • 28 Agustus 2026
Arsitektur RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejaht...
  • Mardianti
  • 07 September 2026
Memahami Pajak GloBE? Simak Ringkasannya di Sini!
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
  • Lesti Anggraini
  • 20 Agustus 2026
PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak
  • Rusmawati Damarsari
  • 21 Agustus 2026
Momentum Kesehatan Fiskal Daerah Menggenjot Potens...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu