Opini Kemenkeu

Muhamad Satya Abdul Aziz

Muhamad Satya Abdul
23 Oktober 2026

Kesempatan Memperbaiki Diri

PMK 71 Tahun 2026 mempermudah wajib pajak mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, termasuk denda PBB, dengan syarat pokok pajak sudah dilunasi.

Pembiayaan Negara

Muhamad Satya Abdul
23 Oktober 2026

Menjaga Kepercayaan Lewat Pembukuan yang Rapi

PMK 72 Tahun 2026 memperbarui pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan atas pemberian pinjaman pemerintah, yang berlaku untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2026.

Pengeluaran Negara

Muhamad Satya Abdul
23 Oktober 2026

Menjaga Napas Program Jaminan Kesehatan

PMK 73 Tahun 2026 mengatur tata cara pengalokasian, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana bantuan dari APBN untuk menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

Pengeluaran Negara

Muhamad Satya Abdul
23 Oktober 2026

Mengenal Subsidi Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera

PMK 74 Tahun 2026 mengatur tata cara pelaksanaan subsidi bunga atau margin sebesar 10 persen flat per tahun, paling lama 24 bulan per akad, bagi perempuan prasejahtera penerima kredit berbasis kelompok.

Penerimaan Negara

Muhamad Satya Abdul
23 Oktober 2026

Terbang Lebih Ringan di Penghujung Tahun

PMK 77 Tahun 2026 menetapkan PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi ditanggung pemerintah 100 persen bagi tiket yang dibeli sejak 20 Oktober 2026 sampai 10 Januari 2027.

Penerimaan Negara

Muhamad Satya Abdul
19 Juni 2026

Pajak sebagai Pemain Ke-12 di Balik Gegap Gempita Piala Dunia 2026

Pajak bekerja nyata di balik Piala Dunia 2026: hak siar TVRI gratis berkat APBN, PPN dari nobar &amp; streaming, hingga investasi jangka panjang bagi Timnas. Bayar pajak berarti ikut merayakan kemajuan bersama.

Penerimaan Negara

Muhamad Satya Abdul
05 Juni 2026

Membangun Keadilan dan Integritas Iklim Usaha

PP Nomor 20 Tahun 2026 menyeimbangkan kemudahan tarif PPh final 0,5% bagi UMKM patuh dengan ketegasan hukum untuk mencegah penghindaran pajak serta melarang biaya suap demi menjaga integritas iklim usaha nasional.

Penerimaan Negara

Muhamad Satya Abdul
06 Mei 2026

Akselerasi Restitusi Pajak Melalui PMK 28 Tahun 2026: Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Mendorong Liku...

PMK Nomor 28 Tahun 2026 mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak patuh dan UMKM guna menjaga likuiditas serta mendukung iklim usaha nasional.