• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

Bank Jadi Penjaga Gerbang Pajak: Bagaimana SPP-TDLN Sebenarnya Bekerja?
Penerimaan Negara
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 21 September 2026
Bank Jadi Penjaga Gerbang Pajak: Bagaimana SPP-TDLN Sebenarnya Bekerja?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 baru saja berlaku, mengubah cara Indonesia memungut pajak atas transaksi digital dari luar negeri. Ini bukan pajak baru, melainkan cara baru memungutnya.

Pembagian Dividen Tanpa RUPS Tetap Kena Pajak? Ini Penjelasannya
Penerimaan Negara
  • TOMI HADI LESTIYONO
  • 21 September 2026
Pembagian Dividen Tanpa RUPS Tetap Kena Pajak? Ini Penjelasannya

Dividen yang tidak dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim bukan merupakan dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Perlakuan perpajakan atas dividen yang bukan merupakan dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Risiko Pajak Daerah Jawa Timur di Luar Titik Api
Penerimaan Negara
Penganggaran
  • Fadhila Salsabila Darozza
  • 18 September 2026
Risiko Pajak Daerah Jawa Timur di Luar Titik Api

Walaupun tidak terdampak langsung asap kebakaran hutan dan lahan, Provinsi Jawa Timur tetap mendapat dampak ekonomi atas kegiatan tersebut. Sebesar Rp93,8 miliar potensi penerimaan pajak daerah hilang tahun ini.

Merajut Lumbung Nusantara di Hari Tani Nasional: APBN, Subsidi Pupuk, dan Masa Depan Petani
Penganggaran
Pengeluaran Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 17 September 2026
Merajut Lumbung Nusantara di Hari Tani Nasional: APBN, Subsidi Pupuk, dan Masa Depan Petani

Artikel esai kebijakan mengaitkan semangat Hari Tani dan UU Agraria dengan APBN ketahanan pangan Rp164,4 triliun, subsidi pupuk, HET, serta perlindungan bagi petani gurem.

Ketika Data Menjadi Fondasi Pengawasan yang Lebih Berkualitas
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Dedy Agus Prabowo
  • 15 September 2026
Ketika Data Menjadi Fondasi Pengawasan yang Lebih Berkualitas

DJP telah bergerak ke arah administrasi perpajakan berbasis data dan risiko; tantangan berikutnya adalah memastikan teknologi, data, dan pertimbangan profesional terintegrasi dalam keputusan yang akuntabel

Ketika Nilai Nominal Saham Tidak Mencerminkan Nilai Ekonomis: Pembelajaran dari Penilaian Bisnis atas Penyertaan Saham
Penerimaan Negara
  • Mohammed Aldi Jayadilaga
  • 15 September 2026
Ketika Nilai Nominal Saham Tidak Mencerminkan Nilai Ekonomis: Pembelajaran dari Penilaian Bisnis ata...

Nilai nominal saham tidak selalu mencerminkan nilai ekonomis perusahaan. Artikel ini membahas bagaimana penilaian bisnis digunakan untuk menentukan nilai penyertaan saham melalui Pendekatan Aset dan Pendekatan Pasar.

Dari Regulator ke Konsultan: Mengapa Integritas Memerlukan Jeda?
Penerimaan Negara
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 14 September 2026
Dari Regulator ke Konsultan: Mengapa Integritas Memerlukan Jeda?

Ketika PMK 55/2026 memperpanjang masa jeda bagi mantan pegawai Kemenkeu yang ingin menjadi konsultan pajak, ini bukan sekadar detail administratif — melainkan pengakuan bahwa sistem yang baik tidak boleh bergantung semata pada niat baik individu.

Menakar Keadilan dalam Ambang Batas Pajak Deposito
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 13 September 2026
Menakar Keadilan dalam Ambang Batas Pajak Deposito

Artikel ini mengajak pembaca berpikir kritis terkait ambang batas PPh Final deposito Rp7,5 juta yang tergerus inflasi. Penulis mengusulkan skema tarif bertingkat demi memproteksi penabung kecil dan mewujudkan keadilan fiskal.

Kebijakan Fiskal di Persimpangan: Dari Pengelolaan Sampah ke Investasi Energi
Penganggaran
Umum
  • Firda `Aini Nur
  • 13 September 2026
Kebijakan Fiskal di Persimpangan: Dari Pengelolaan Sampah ke Investasi Energi

Tantangan pengelolaan sampah bukan lagi soal teknologi, melainkan kelayakan ekonomi. Reformasi kebijakan fiskal diperlukan untuk mempercepat investasi, mendorong pembiayaan inovatif, dan mengubah sampah dari beban fiskal menjadi sumber nilai ekonomi.

Miskonsepsi terkait PTKP Gabungan Suami-Istri
Penerimaan Negara
  • Udi Hammin Faroja
  • 11 September 2026
Miskonsepsi terkait PTKP Gabungan Suami-Istri

Jika dilihat dari tabel besaran PTKP secara langsung, perhitungannya terlihat mudah dan sederhana. Apalagi jika Wajib Pajak sudah berstatus menikah, penghitungan PTKP akan semakin berpotensi menimbulkan multitafsir.

Artikel Terpopuler

  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Ishak
  • 11 Agustus 2026
Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap L...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
  • Dara Haspramudilla
  • 28 Agustus 2026
Arsitektur RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejaht...
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 11 Agustus 2026
Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PF...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu