Opini Kemenkeu

Terbaru

Resha Aditya Pratama
21 Agustus 2026

Ketika Hutan Menghasilkan Nilai: Paradigma Baru Pembiayaan Lingkungan Indonesia

Hutan yang tetap berdiri, karbon yang tidak dilepaskan ke atmosfer, dan ekosistem yang tetap terjaga kini mulai dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis.

Pembiayaan Negara

Rusmawati Damarsari
21 Agustus 2026

Momentum Kesehatan Fiskal Daerah Menggenjot Potensi Daerah Demi Kemandirian dan Kesejahteraan

Ada satu pertanyaan yang mungkin penting bagi pemerintah daerah ketika berbicara tentang masa depan fiskalnya, “seberapa jauh daerah mampu membiayai kebutuhan masyarakatnya dengan kekuatan ekonominya sendiri?”

Umum

Lesti Anggraini
20 Agustus 2026

PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak

Perubahan mendasar terkait Surat Kuasa Wajib Pajak diatur dalam PMK 44, mencakup ketentuan mengenai pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, persyaratan kompetensi sebagai kuasa, pembuatan dan penyampaian surat kuasa, serta ketentuan masa transisi.

Kekayaan Negara

Organisasi

Haris Permadi
19 Agustus 2026

RAPBN 2027: Antara Harapan dan Asa, Mampukah APBN Menjadi &amp;quot;Game Changer&amp;quot; I...

RAPBN 2027 diharapkan menjadi game changer yang menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan nyata melalui kebijakan fiskal yang produktif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia.

Organisasi

Penerimaan Negara

Yessi Juliana Br
18 Agustus 2026

Dari Solidaritas Menuju Aksi: Bagaimana Kemanusiaan Dibangun Bersama

Hari Kemanusiaan Sedunia mengingatkan bahwa solidaritas membutuhkan aksi, sistem, dan sumber daya bersama agar negara dan masyarakat mampu hadir saat krisis.

Organisasi

Muhammad Rifqi Saifudin
16 Agustus 2026

Pelayanan Pajak Dimulai dari Pintu Masuk

Satpam adalah orang pertama yang menjadi tempat bertanya wajib pajak. Mereka menjadi wajah pelayanan DJP yang berkontribusi terhadap penilaian wajib pajak. Peran terpentingnya adalah memastikan bahwa orang yang datang merasa disambut dan aman.

Penerimaan Negara

Muhammad Rifqi Saifudin
13 Agustus 2026

Mengurai Ketentuan Pajak Sewa Tanah dan Bangunan

Pajak kontrakan bukan pajak baru, selama ini DJP penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan memang telah menjadi objek PPh. Namun perlu dipahami perbedaan antara kontrakan dan kos yang diatur dalam PP 34 Tahun 2017.

Penerimaan Negara

Lazuardi Widyanto Pratama
11 Agustus 2026

Menata Ulang Perpajakan Internasional melalui Pajak Minimum Global

Terbitnya PMK 136 Tahun 2024 sebagai upaya menciptakan keadilan fiskal dan mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional sehingga membuat tatanan baru perpajakan internasional

Pembiayaan Negara

Penerimaan Negara

Muhammad Fadhlansyah Nasution
11 Agustus 2026

Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PFII yang (Bukan) Sekadar Obral

Insentif PPh 0% dalam UU PFII bukanlah bentuk obral penerimaan negara, melainkan strategi intuitif untuk menarik modal global yang belum pernah ada di Indonesia. Tentu, diiringi dengan kepastian hukum dan pengawasan terintegrasi.

Penerimaan Negara

Ishak
11 Agustus 2026

Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap Lebih Menguntungkan?

Artikel ini menjelaskan perbedaan perlakuan pajak antara UMKM yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan, khususnya terkait fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta dan penerapan PPh Final 0,5%.