Opini Kemenkeu

Terbaru

Ahmad Zulfikar
09 Oktober 2026

Menjangkau yang Terluar agar MBG tidak Memperlebar Jurang Ketimpangan antar Wilayah

Mendedikasikan MBG untuk daerah 3T bukan sekadar program bagi-bagi makanan, melainkan menggerakkan ekonomi lokal dan menegakkan keadilan sosial dari garis depan Indonesia.

Umum

Anggita Permana Diktie
09 Oktober 2026

Indonesia Selalu Punya Cara untuk Bangkit

Ada sesuatu yang selalu menghangatkan hati setiap kali bencana datang: di tengah situasi yang serba tidak pasti, selalu ada orang-orang yang memilih untuk hadir.

Umum

Firda `Aini Nur
09 Oktober 2026

NIK sebagai Kunci, Jalan Menuju Subsidi yang Lebih Tepat Sasaran

Subsidi adalah belanja negara yang harus dapat ditelusuri sampai kepada penerima manfaat . Untuk memastikan setiap rupiah memberikan manfaat pada kelompok yang tepat, Negara membutuhkan satu identitas kunci untuk menghubungkan berbagai data.

Umum

Amelia Safitri
30 September 2026

Menimbang Peluang dan Risiko Komunikasi Pemerintah di Threads

Fenomena percakapan di Threads dengan persona jenaka sering kali dirayakan sebagai bentuk keberhasilan adopsi komunikasi digital. Namun, menjadi luwes tanpa menguji kesiapan sistem rantai komunikasi di baliknya bisa jadi sebuah kekeliruan fatal

Umum

Akhsan Akbar
29 September 2026

Membaca Pemikiran Menkeu Suahasil Nazara tentang Arah Baru Kebijakan Fiskal

Penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan membawa arah kesinambungan dan kedisiplinan.

Pengeluaran Negara

Muhammad Widodo Ma`Ruf
28 September 2026

Gagasan Kuliah Gratis dan Tantangan Ketepatan Subsidi

Memperluas akses pendidikan tinggi adalah investasi strategis Indonesia, tetapi kesenjangan partisipasi antar-kelompok ekonomi masih nyata. Karena itu, gagasan pembebasan biaya kuliah secara seragam perlu dicermati secara bijak.

Penerimaan Negara

Nico Rendy Kurniawan
28 September 2026

Ketika Perusahaan Tidak Hadir, tetapi Ekonominya Ada

Ekonomi digital membuat perusahaan dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa kehadiran fisik yang signifikan. Kondisi ini menantang konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan mendorong munculnya pendekatan berbasis kehadiran ekonomi.

Umum

Mira Riezky Adriani
25 September 2026

Merajut Harmoni Komunikasi Fiskal Menakar Pentingnya Audit Integrasi di Kementerian Keuangan

Kebijakan ekonomi makro adalah sebuah arsitektur yang dinamis dan saling bertautan, mempertemukan berbagai variabel teknis mulai dari pengelolaan utang, optimalisasi pendapatan, hingga alokasi belanja negara.

Penerimaan Negara

Muhammad Fadhlansyah Nasution
25 September 2026

Mengakhiri Perlombaan Menuju Jurang: Kedaulatan Pajak Indonesia di Tengah Hegemoni Global

Merenungkan filosofi di balik konsensus OECD BEPS Pilar Dua. Ambang 15% adalah pedang bermata dua yang menghancurkan struktur tax havens, dan legitimasi yurisdiksi Indonesia (sebagai negara sumber) untuk menghentikan aliran kapital ke luar negeri.

Penerimaan Negara

Albertus Kuntho Darpito
25 September 2026

Global Minimum Tax Dan Peluang Baru Kebijakan Fiskal Indonesia

Penerapan Global Minimum Tax dengan tarif efektif minimum 15% melalui PMK 136/2024 sejak tahun pajak 2025 menempatkan Indonesia dalam rezim perpajakan global yang baru sekaligus membuka ruang strategi fiskal nasional. Fitur Substance-Based Income Exc