Opini Kemenkeu

Terbaru

Faizal Wayan Umbara
31 Agustus 2026

Ketika Wajah Pejabat Dipalsukan AI: Jangan Sampai Kepercayaan Publik Menjadi Celah Penipuan

Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh berbagai video yang seolah-olah menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang menawarkan bantuan kepada masyarakat. Wajah, suara, hingga gaya bicara sang Menteri dalam video tersebut tampak begi

Umum

Yolanda Putri
31 Agustus 2026

Contact Center: Mendengar Masyarakat Sebelum Berkomunikasi

Contact center bukan sekadar kanal pelayanan, tetapi juga sumber insight untuk membantu K/L memahami kebutuhan masyarakat dan menyusun komunikasi publik yang lebih responsif.

Penerimaan Negara

Penganggaran

Dara Haspramudilla
28 Agustus 2026

Arsitektur RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat

RAPBN 2027 memperlihatkan komitmen pemerintah untuk tetap mendorong pertumbuhan, tetapi tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Keberpihakan kepada rakyat juga ditegakkan, sembari tetap menjaga disiplin fiskal.

Penganggaran

Mochamad Faisal Syarifuddin
26 Agustus 2026

Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla

Di tengah risiko iklim yang semakin dinamis, ruang fiskal perlu tetap cukup lentur untuk merespons keadaan darurat tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.

Umum

Dedy Agus Prabowo
26 Agustus 2026

Coretax: Ketika Reformasi Pajak Diuji oleh Pengalaman Warga

Coretax bukan sekadar tentang perubahan cara wajib pajak melaporkan dan memenuhi kewajibannya. Coretax adalah ujian yang lebih besar: apakah reformasi administrasi perpajakan Indonesia benar-benar mampu mengubah birokrasi dari sekadar mengelola admin

Kekayaan Negara

Meilano Hardiansyah
26 Agustus 2026

Dari APBN ke Nilai Manfaat: Mengapa Bendungan Rukoh Perlu Dilihat Lebih dari Sekadar Aset?

Keberhasilan investasi APBN tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan, tetapi dari manfaat nyata aset bagi masyarakat. SROI membantu melihat nilai manfaat yang dihasilkan investasi negara.

Organisasi

Penerimaan Negara

Dinar Fuza Laksana
24 Agustus 2026

Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru

Sepanjang 2025, hampir separuh sengketa berakhir dengan dikabulkan seluruhnya, sementara amar menambah pajak hanya muncul pada 32 putusan. Padahal Pasal 76 dan Pasal 80 UU Pengadilan Pajak memberi hakim ruang untuk menetapkan angka yang benar.

Kekayaan Negara

Pembiayaan Negara

Resha Aditya Pratama
21 Agustus 2026

Ketika Hutan Menghasilkan Nilai: Paradigma Baru Pembiayaan Lingkungan Indonesia

Hutan yang tetap berdiri, karbon yang tidak dilepaskan ke atmosfer, dan ekosistem yang tetap terjaga kini mulai dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis.

Pembiayaan Negara

Rusmawati Damarsari
21 Agustus 2026

Momentum Kesehatan Fiskal Daerah Menggenjot Potensi Daerah Demi Kemandirian dan Kesejahteraan

Ada satu pertanyaan yang mungkin penting bagi pemerintah daerah ketika berbicara tentang masa depan fiskalnya, “seberapa jauh daerah mampu membiayai kebutuhan masyarakatnya dengan kekuatan ekonominya sendiri?”

Umum

Diah Swastaningtias
21 Agustus 2026

Digitalisasi Pajak Naik Kelas, Mengapa Kesiapan Masyarakat Masih Tinggal Kelas?

Transformasi digital perpajakan seperti Coretax memicu kesenjangan besar karena wajib pajak awam dan pelaku UMKM di daerah masih kesulitan beradaptasi dengan sistem baru.