Opini Kemenkeu

# tata kelola

Agung Prih Handoyo
26 Mei 2026

Transformasi Strategis DJKN Menuju Pengelolaan Kekayaan Negara yang Modern dan Berdampak

Transformasi strategis DJKN dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang modern, transparan, dan berbasis teknologi. Melalui penerapan manajemen strategis, digitalisasi layanan, penguatan tata kelola, serta budaya integritas.

Umum

RINALDI
09 Januari 2026

AI Generatif di Pemerintahan: Efisiensi atau Beban Baru?

Banyak pihak melihat AI sebagai solusi baru untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya. Namun di balik manfaatnya, terdapat persoalan mendasar yang perlu dipahami terutama dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelola publik.

Ahmad Zulfikar
17 Juni 2025

From Panic to Preparedness: Rethinking Indonesia’s Disaster Budgeting

Indonesia should adopt more adaptive, transparent, and inclusive disaster budgeting to ensure timely and equitable crisis response. Strengthening fiscal resilience today will help safeguard communities in future emergencies.

Guindra Pramudi Nugraha
16 Januari 2025

Menghindari Dikotomi ESG Dan GRC

Memahami framework ESG tidak menjadikan auditor berpaling dari GRC. Hal tersebut juga tidak lantas membuat internal auditor harus beralih dari ahli tata kelola menjadi ahli di bidang lingkungan dan sosial.

Rostamaji Korniawan
27 Desember 2024

Dukungan LDKPI Terhadap The Least Developed Countries

Peran LDKPI terus ditingkatkan untuk mempermudah kerja sama internasional Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya the least developed countries. Pemerintah berharap bantuan LDKPI ini dapat menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Fakhri Julverdie
09 Oktober 2024

Kerja Sama Pusat-Daerah: Optimalkan Data, Local Taxing Power Menguat

Sinergi data pajak pusat dengan data pajak daerah merupakan salah satu upaya penguatan local taxing power yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan.

Pandu Hizbul Wathan
28 Agustus 2023

SISTEM DETEKSI SENYUM, KUNCI PEMBUKA LAYANAN PRIMA

Opini merupakan pandangan terkait sistem presensi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang belum melakukan deteksi senyum. Padahal terdapat praktik pembiasaan senyum yang dilakukan oleh institusi swasta di luar negeri untuk meningkatkan layanan.