Opini Kemenkeu

# pengadilanpajak

Dinar Fuza Laksana
24 Agustus 2026

Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru

Sepanjang 2025, hampir separuh sengketa berakhir dengan dikabulkan seluruhnya, sementara amar menambah pajak hanya muncul pada 32 putusan. Padahal Pasal 76 dan Pasal 80 UU Pengadilan Pajak memberi hakim ruang untuk menetapkan angka yang benar.

Penerimaan Negara

Umum

Fiyya Luthfiatul Husna
11 Juni 2026

NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak

Perubahan NPWP menjadi NIK serta penggabungan NPWP suami istri tidak memengaruhi berlakunya Izin Kuasa Hukum. Kuasa hukum tetap dapat beracara di Pengadilan Pajak, dan jika perlu dapat melakukan pembaruan data sesuai PER-1/PP/2024.

Penerimaan Negara

Umum

Arlini Rifqia
04 Juni 2026

Transformasi Digital Pengadilan Pajak melalui e-Tax Court dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publ...

Pengadilan Pajak menghadirkan e-Tax Court sebagai bentuk inovasi berbasis teknologi dalam administrasi sengketa pajak.

Organisasi

Penerimaan Negara

Fatikha Faradina
22 Mei 2026

Mengawal Penyatuan Atap Pengadilan Pajak: Harmonisasi Kelembagaan, Hukum Acara, dan Komparasi Global

Integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung pada 2026 merupakan reformasi kelembagaan mutlak untuk menjamin peradilan perpajakan yang sepenuhnya independen dan modern.