• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

# pengadilanpajak

Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Dinar Fuza Laksana
  • 24 Agustus 2026
Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru

Sepanjang 2025, hampir separuh sengketa berakhir dengan dikabulkan seluruhnya, sementara amar menambah pajak hanya muncul pada 32 putusan. Padahal Pasal 76 dan Pasal 80 UU Pengadilan Pajak memberi hakim ruang untuk menetapkan angka yang benar.

NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak
Penerimaan Negara
Umum
  • Fiyya Luthfiatul Husna
  • 11 Juni 2026
NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak

Perubahan NPWP menjadi NIK serta penggabungan NPWP suami istri tidak memengaruhi berlakunya Izin Kuasa Hukum. Kuasa hukum tetap dapat beracara di Pengadilan Pajak, dan jika perlu dapat melakukan pembaruan data sesuai PER-1/PP/2024.

Transformasi Digital Pengadilan Pajak melalui e-Tax Court dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Penerimaan Negara
Umum
  • Arlini Rifqia
  • 04 Juni 2026
Transformasi Digital Pengadilan Pajak melalui e-Tax Court dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publ...

Pengadilan Pajak menghadirkan e-Tax Court sebagai bentuk inovasi berbasis teknologi dalam administrasi sengketa pajak.

Mengawal Penyatuan Atap Pengadilan Pajak: Harmonisasi Kelembagaan, Hukum Acara, dan Komparasi Global
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 22 Mei 2026
Mengawal Penyatuan Atap Pengadilan Pajak: Harmonisasi Kelembagaan, Hukum Acara, dan Komparasi Global

Integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung pada 2026 merupakan reformasi kelembagaan mutlak untuk menjamin peradilan perpajakan yang sepenuhnya independen dan modern.

Artikel Terpopuler

  • Ika Hapsari
  • 12 Oktober 2026
Downgrade Lifestyle, Solusi atau Pilihan?
  • TOMI HADI LESTIYONO
  • 21 September 2026
Pembagian Dividen Tanpa RUPS Tetap Kena Pajak? Ini...
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 21 September 2026
Bank Jadi Penjaga Gerbang Pajak: Bagaimana SPP-TDL...
  • Frisna Elisabeth Situmorang
  • 23 September 2026
Kuasa Pajak di Era Aturan Baru: Lima Hal yang Perl...
  • Arief Pandu Atmojo
  • 13 Oktober 2026
Aspek Perpajakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
  • Akhsan Akbar
  • 29 September 2026
Membaca Pemikiran Menkeu Suahasil Nazara tentang A...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #coretax
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #employee advocacy'
« 1 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu