Opini Kemenkeu

# Ekonomi Hijau

RINALDI
15 Oktober 2025

Pajak Karbon: Ujian Konsistensi Fiskal Hijau Indonesia

Kebijakan harga karbon yang efektif kian mendesak bagi Indonesia, tidak saja untuk memenuhi komitmen penurunan emisi, tetapi juga untuk melindungi perekonomian dari guncangan biaya lingkungan di kemudian hari.

Primas Anggono
16 April 2025

Aspek Keberlanjutan dan Environmental, Social and Governance ESG dalam Praktik Penilaian Properti

Saat ini, isu keberlanjutan dan pilar ESG menjadi hal-hal yang semakin penting dalam berbagai aspek. Mempelajari dan mengimplementasikan faktor-faktor ini menjadi langkah bagi Penilai untuk berkontribusi dalam keberlanjutan pembangunan.

Ahmad Zulfikar
26 Desember 2024

Menyongsong Babel Pasca-Timah: Dari Ekstraktif ke Inovatif

Provinsi Babel menghadapi tantangan ketergantungan pada sektor timah yang berdampak negatif pada lingkungan dan sosial. Tulisan ini mengusulkan diversifikasi ekonomi dan pentingnya pendidikan untuk membangun Babel yang inklusif dan berkelanjutan.

Suryo Prasetya Riyadi
19 September 2024

Hilirisasi dan Political Will: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia

Artikel ini membahas pentingnya hilirisasi dan political will dalam memajukan ekonomi Papua melalui pengolahan sumber daya alam, sambil mengatasi tantangan infrastruktur, geografi, dan konflik sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Resha Aditya Pratama
18 Agustus 2024

Menuju Implementasi Pajak Karbon

Tak perlu dipungkiri lagi, anomali iklim telah kita rasakan hingga saat ini. Hujan di musim kemarau dan panas di musim hujan sudah menjadi fenomena umum pada beberapa tahun terakhir. Istilah anomali iklim mulai bermunculan di berbagai kalangan media,

Desak Putu Sri
10 Mei 2022

Pajak Karbon, Wujud Komitmen Indonesia Menuju Green Economy

Transisi menuju green economy mulai diperhitungkan sebagai salah satu isu penting dunia. Komitmen Indonesia ditunjukkan melalui munculnya pajak karbon dalam UU HPP. Pajak karbon digadang-gadang menjadi langkah awal signifikan menuju green economy.

Muhammad Nur
30 Maret 2022

Digital Signature pada SAKTI, urgent-kah?

Saat ini, SAKTI masih mengadopsi beberapa proses manual di dalamnya, seperti pada proses pencetakan SPP dan SPM serta proses unggah SPM yang telah ditanda tangani dan distempel. Sebuah proses yang mungkin tidak efektif dan tidak efisien, bukan?