Opini Kemenkeu

Terbaru

Dinar Fuza Laksana
24 Agustus 2026

Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fis...

Sepanjang 2025, hampir separuh sengketa berakhir dengan dikabulkan seluruhnya, sementara amar menambah pajak hanya muncul pada 32 putusan. Padahal Pasal 76 dan Pasal 80 UU Pengadilan Pajak memberi hakim ruang untuk menetapkan angka yang benar.

Kekayaan Negara

Pembiayaan Negara

Resha Aditya Pratama
21 Agustus 2026

Ketika Hutan Menghasilkan Nilai: Paradigma Baru Pembiayaan Lingkungan Indonesia

Hutan yang tetap berdiri, karbon yang tidak dilepaskan ke atmosfer, dan ekosistem yang tetap terjaga kini mulai dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis.

Pembiayaan Negara

Rusmawati Damarsari
21 Agustus 2026

Momentum Kesehatan Fiskal Daerah Menggenjot Potensi Daerah Demi Kemandirian dan ...

Ada satu pertanyaan yang mungkin penting bagi pemerintah daerah ketika berbicara tentang masa depan fiskalnya, “seberapa jauh daerah mampu membiayai kebutuhan masyarakatnya dengan kekuatan ekonominya sendiri?”

Umum

Diah Swastaningtias
21 Agustus 2026

Digitalisasi Pajak Naik Kelas, Mengapa Kesiapan Masyarakat Masih Tinggal Kelas?

Transformasi digital perpajakan seperti Coretax memicu kesenjangan besar karena wajib pajak awam dan pelaku UMKM di daerah masih kesulitan beradaptasi dengan sistem baru.

Umum

Lesti Anggraini
20 Agustus 2026

PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak

Perubahan mendasar terkait Surat Kuasa Wajib Pajak diatur dalam PMK 44, mencakup ketentuan mengenai pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, persyaratan kompetensi sebagai kuasa, pembuatan dan penyampaian surat kuasa, serta ketentuan masa transisi.

Kekayaan Negara

Organisasi

Haris Permadi
19 Agustus 2026

RAPBN 2027: Antara Harapan dan Asa, Mampukah APBN Menjadi &amp;quot;Game Cha...

RAPBN 2027 diharapkan menjadi game changer yang menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan nyata melalui kebijakan fiskal yang produktif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia.