Opini Kemenkeu

Terbaru

Fiyya Luthfiatul Husna
11 Juni 2026

NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Peng...

Perubahan NPWP menjadi NIK serta penggabungan NPWP suami istri tidak memengaruhi berlakunya Izin Kuasa Hukum. Kuasa hukum tetap dapat beracara di Pengadilan Pajak, dan jika perlu dapat melakukan pembaruan data sesuai PER-1/PP/2024.

Umum

Iin Kurniati
09 Juni 2026

Saat Informasi APBN bersaing dengan Konten Viral, Belajar dari Homeless Media un...

Komunikasi fiskal kini bersaing dengan konten viral dan algoritma media sosial. Apa yang dapat dipelajari Kementerian Keuangan dari strategi homeless media dalam menjangkau publik?

Penerimaan Negara

Fatikha Faradina
08 Juni 2026

Mengurai Bunching Effect pada UMKM Indonesia: Fenomena Peter Pan Syndrome

Fenomena Sindrom Peter Pan atau Bunching Effect yang membuat UMKM Indonesia sengaja menahan omzet di bawah ambang batas demi menghindari kewajiban perpajakan korporat, diatasi oleh pemerintah melalui reformasi kebijakan fiskal secara tegas.

Penerimaan Negara

DENNY HIDAYAT
08 Juni 2026

Ketika Perluasan Basis Pajak Tak Lagi Sekadar Menambah Wajib Pajak

Keberhasilan perluasan basis data pajak tidak hanya diukur dari sisi administrasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat bersedia berpartisipasi secara sukarela dalam sistem perpajakan yang ditopang oleh pemahaman, keterbukaan, dan kepercayaan.

Penerimaan Negara

Faizal Wayan Umbara
08 Juni 2026

Penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 terhadap Pajak UMKM: Reformasi Perpajakan untuk...

PP Nomor 20 Tahun 2026 menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang berupaya menyeimbangkan antara pemberian kemudahan kepada UMKM dan penciptaan keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Dengan tetap mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen

Umum

Akhsan Akbar
06 Juni 2026

Merawat Kepercayaan Publik di Tengah Maraknya Hoaks Digital Keuangan Negara

Di era digital, informasi keliru tentang keuangan negara dapat menyebar luas melalui media sosial dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.