Opini Kemenkeu

Terbaru

Muhammad Fadhlansyah Nasution
11 Agustus 2026

Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PFII yang (Bukan) Sekadar Obral

Insentif PPh 0% dalam UU PFII bukanlah bentuk obral penerimaan negara, melainkan strategi intuitif untuk menarik modal global yang belum pernah ada di Indonesia. Tentu, diiringi dengan kepastian hukum dan pengawasan terintegrasi.

Penerimaan Negara

Ishak
11 Agustus 2026

Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap Lebih Menguntungkan?

Artikel ini menjelaskan perbedaan perlakuan pajak antara UMKM yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan, khususnya terkait fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta dan penerapan PPh Final 0,5%.

Umum

Irma Kesuma Dewi
05 Agustus 2026

UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonomi Nasional?

Di balik insentif bebas pajak 50 tahun bagi investor asing, pengesahan UU PFII menyisakan tanda tanya publik. Ulasan ini mengupas fakta regulasi secara jujur, dari isu keadilan, benteng anti-pencucian uang, hingga dampaknya bagi ekonomi nasional.

Penerimaan Negara

I Nyoman Suwitra
04 Agustus 2026

Ketika Tarif 5% Lebih Menguntungkan daripada Tarif 0,5%

Pemahaman masyarakat dalam menghitungan PPh dengan menggunakan tarif PPh Final UMKM terasa lebih menguntungkan daripada menggunakan tarif umum sesuai Pasal 17 UU PPh tentunya tidak sepenuhnya benar.

Pembiayaan Negara

Penerimaan Negara

Muhammad Fadhlansyah Nasution
03 Agustus 2026

Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital

PMK 49 Tahun 2026 menetapkan Significant Economic Presence, memajaki entitas digital asing berdasarkan realitas ekonomi dan interaksi pasar di Indonesia, bukan keberadaan kantor fisik.

Penerimaan Negara

Dwi Wahyu Yanuarto
01 Agustus 2026

Ketika Penerimaan Naik, Mengapa Efisiensi PPN Justru Belum Maksimal?

Meningkatnya penerimaan PPN belum tentu mencerminkan semakin efisiennya sistem perpajakan Indonesia. Tantangan utama terletak pada masih besarnya potensi penerimaan yang hilang akibat ketidakpatuhan dan desain kebijakan yang mempersempit basis pajak.