Perang sering digambarkan dengan munculnya pesawat tempur, tank baja, peluru kendali (rudal), dan pasukan bersenjata. Namun, di balik semua itu ada satu elemen yang jarang dibahas secara terbuka, yakni pajak.
Sejarah menunjukkan bahwa hampir setiap perang besar selalu berkaitan erat dengan kemampuan negara memungut pajak. Tanpa pajak, negara tidak memiliki amunisi fiskal. Tanpa kekuatan fiskal, kedaulatan ekonomi menjadi rapuh.
Hubungan antara perang, pajak, dan kedaulatan ekonomi bukan sekadar teori ekonomi publik. Namun, berupa realitas sejarah dan dinamika politik global.
Banyak negara membangun sistem perpajakan modern karena kebutuhan perang. Contohnya Inggris. Negara ini memperkenalkan pajak penghasilan pada akhir abad ke-18 untuk membiayai perang melawan Perancis dalam era Perang Napoleon. Pungutan ini awalnya bersifat sementara, tetapi kemudian menjadi fondasi sistem fiskal permanen.
Hal serupa terjadi di Amerika Serikat. Pajak penghasilan federal diperkenalkan secara lebih sistematis setelah adanya dinamika fiskal akibat Perang Saudara Amerika. Perang memaksa negara mencari sumber penerimaan yang stabil dan berkelanjutan.
Di abad ke-20, Perang Dunia II menjadi momentum ekspansi besar-besaran sistem pajak di berbagai negara. Tarif pajak meningkat tajam, basis pajak diperluas, dan administrasi perpajakan diperkuat. Dari peristiwa ini negara mendapat pelajaran bahwa pertahanan tidak hanya soal militer, tetapi juga soal ketahanan fiskal.
Dengan kata lain, perang sering kali menjadi katalis reformasi pajak.
Pajak sebagai Instrumen Kedaulatan
Kedaulatan ekonomi berarti kemampuan negara mengatur kebijakan fiskal, moneter, dan industrinya tanpa tekanan eksternal yang berlebihan. Dalam konteks ini, pajak adalah simbol kedaulatan.
Secara klasik, kemampuan memungut pajak menunjukkan legitimasi negara. Tanpa kepatuhan pajak, negara kehilangan daya tawar politik dan ekonomi. Negara yang tidak mampu membiayai kebutuhannya sendiri akan bergantung pada utang luar negeri atau bantuan asing. Ketergantungan tersebut dapat mengurangi ruang kebijakan yang mandiri.
Perang memperjelas hal ini. Negara yang memiliki rasio pajak (tax ratio) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang kuat, cenderung lebih siap menghadapi guncangan geopolitik. Mereka dapat membiayai belanja pertahanan, subsidi energi, atau stabilisasi harga tanpa langsung terjebak dalam krisis utang.
Sebaliknya, negara dengan basis pajak lemah berisiko mengalami defisit fiskal ekstrem, ketika terjadi konflik atau ketegangan global.
Di era globalisasi, perang tidak selalu berbentuk konflik bersenjata. Ada perang dagang, perang teknologi, hingga perang energi. Ketika Amerika Serikat dan Tiongkok terlibat dalam eskalasi tarif impor beberapa tahun lalu, banyak analis menyebutnya sebagai perang dagang. Bahkan dampaknya terasa pada rantai pasok global dan penerimaan pajak internasional.
Di sinilah pajak kembali memainkan peran strategis. Instrumen seperti tarif bea masuk, pajak ekspor, atau insentif fiskal digunakan sebagai senjata ekonomi.
Dalam ranah ini, perang ekonomi dapat melemahkan penerimaan pajak, jika negara tidak memiliki sistem yang adaptif dan kuat.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, isu ini sangat relevan. Ketahanan nasional bukan hanya soal pertahanan militer, tetapi juga ketahanan fiskal.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar ditopang oleh pajak. Ketika penerimaan pajak kuat, negara memiliki fleksibilitas untuk membiayai pertahanan dan keamanan, memberikan subsidi dan bantuan sosial saat krisis, serta menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi melalui koordinasi kebijakan.
Sebaliknya, jika kepatuhan pajak rendah, negara harus menambah utang. Dalam situasi konflik global atau krisis energi, utang bisa menjadi beban berat.
Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata. Walaupun bukan perang militer, dampaknya menyerupai perang global. Negara-negara dengan kapasitas pajak dan ruang fiskal yang memadai mampu memberikan stimulus besar. Yang lain terpaksa berhemat atau bergantung pada pembiayaan eksternal.
Pelajarannya jelas, yakni pajak adalah benteng pertama kedaulatan ekonomi.
Namun dilemanya, jika ingin memperkuat ketahanan fiskal, negara cenderung akan meningkatkan pajak. Tetapi di sisi lain, pajak yang terlalu tinggi dapat menekan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Di sinilah seni kebijakan fiskal diuji. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan iklim usaha. Reformasi administrasi, digitalisasi sistem pajak, dan perluasan basis pajak sering kali lebih efektif daripada sekadar menaikkan tarif.
Selain itu, transparansi penggunaan pajak menjadi kunci legitimasi. Masyarakat akan lebih patuh membayar pajak jika mereka melihat manfaat nyata, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan.
Pajak sebagai Kontrak Sosial
Pada akhirnya, hubungan antara perang, pajak, dan kedaulatan ekonomi bermuara pada satu konsep, yaitu kontrak sosial. Warga negara membayar pajak, dan negara memberikan perlindungan serta layanan publik.
Dalam situasi damai, pajak membiayai pembangunan, namun saat situasi konflik, pajak berfungsi untuk membiayai pertahanan. Demikian juga saat situasi krisis global terjadi, pajak dioptimalkan untuk membiayai stabilisasi ekonomi.
Jika kontrak sosial ini rapuh, misalnya karena korupsi atau ketidakadilan pajak, maka legitimasi negara ikut melemah. Dan tanpa legitimasi, sulit bagi negara mempertahankan kedaulatan ekonominya.
Dunia saat ini berada dalam ketidakpastian geopolitik, disebabkan antara lain oleh konflik regional, rivalitas kekuatan besar, dan perdagangan global yang terkotak-kotak dalam kelompok tersendiri.
Ancaman terhadap kedaulatan ekonomi tidak selalu datang dalam bentuk invasi militer, namun bisa hadir dalam bentuk ketergantungan impor strategis, fluktuasi harga energi, atau tekanan utang luar negeri.
Di tengah dinamika tersebut, memperkuat sistem perpajakan bukan hanya agenda teknis otoritas pajak, namun juga menjadi agenda strategis nasional.
Perang mungkin terjadi jauh dari batas teritorial negara, tetapi dampaknya bisa terasa pada harga pangan, nilai tukar rupiah, hingga penerimaan pajak dalam APBN. Ketika itu terjadi, hanya negara dengan fondasi fiskal kuat saja yang mampu bertahan tanpa kehilangan kedaulatan.
Membayar pajak bukan sekadar kewajiban administratif, namun kontribusi langsung terhadap ketahanan dan martabat ekonomi bangsa.
Dalam sejarah, perang membentuk sistem pajak. Di masa depan, kualitas sistem pajak akan menentukan apakah suatu negara mampu bertahan dari perang dalam bentuk apa pun, baik militer, ekonomi, maupun geopolitik.
*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.