Opini Kemenkeu

Dinar Fuza Laksana

Dinar Fuza Laksana
28 September 2026

Kabel yang Hanya Lewat, Bolehkah Dipajaki?

Sebelum 2023, klasifikasi objek PBB menyebut ZEE dan landas kontinen sebagai wilayah objek pajak. Padahal di dua zona itu Indonesia hanya memegang hak berdaulat, bukan kedaulatan. Apakah dengan mengganti PMK 234/2022 isu hukumnya benar-benar selesai?

Organisasi

Umum

Dinar Fuza Laksana
24 September 2026

Menembus Critical Eleven: Catatan dari Udara tentang Penugasan, Pengasuhan, dan Dedikasi

Tiga belas ribu kaki di atas daratan, di antara berkas konferensi dan pelukan anak, ada ruang di mana profesionalisme dan peran pengasuhan tidak harus saling meniadakan. Sebuah catatan perjalanan dinas empat hari tiga malam Halim–Malang.

Penerimaan Negara

Dinar Fuza Laksana
02 September 2026

Keadilan Distributif di Balik Lubang Tambang dan Deret Sawit

PBB P5L bukan sekadar pos kecil dalam APBN. Ia adalah wujud paling harfiah dari keadilan distributif Aristoteles: siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari mengeksploitasi bumi, dialah yang paling besar berutang kompensasi kepada negara.

Organisasi

Umum

Dinar Fuza Laksana
01 September 2026

Dedikasi Tanpa Harus Membelah Diri: Saat Institusi Memberi Ruang bagi Ibu dan Bayi

Jumat lalu saya membawa anak saya yang berusia delapan bulan ke kantor. Begitu orang biasanya menyebutnya. Padahal yang terjadi bukan itu. Tulisan ini tentang apa yang membuat hari itu mungkin, dan bagian yang tidak pernah muncul di laporan mana pun.

Organisasi

Penerimaan Negara

Dinar Fuza Laksana
01 September 2026

Ketika Tambang dan Pabrik Berbagi Satu NPWP, Di Mana Batas Tax Holiday?

Sebuah perusahaan kendaraan listrik menambang nikelnya sendiri, mengolahnya sendiri, lalu memakainya di pabriknya sendiri. Pertanyaannya, apakah jalan keluarnya memisahkan badan hukumnya, atau cukup memagari penghasilannya?

Organisasi

Penerimaan Negara

Dinar Fuza Laksana
24 Agustus 2026

Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru

Sepanjang 2025, hampir separuh sengketa berakhir dengan dikabulkan seluruhnya, sementara amar menambah pajak hanya muncul pada 32 putusan. Padahal Pasal 76 dan Pasal 80 UU Pengadilan Pajak memberi hakim ruang untuk menetapkan angka yang benar.