• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Dahlia Fleorinta Boru Toruan

Mengakapitalisasi Sawit dan Investasi Riset: Benteng Fiskal Menuju Indonesia Emas 2045
Pembiayaan Negara
  • Dahlia Fleorinta Boru
  • 23 Juli 2026
Mengakapitalisasi Sawit dan Investasi Riset: Benteng Fiskal Menuju Indonesia Emas 2045

Melompati Batas Produksi: Menjadikan Indonesia Hub Inovasi Sawit Berkelanjutan Dunia

Ketika Kecepatan Menjadi Kunci: Peran Juru Bicara dan Tim Respons Cepat di Era Banjir Informasi
Organisasi
  • Dahlia Fleorinta Boru
  • 01 April 2026
Ketika Kecepatan Menjadi Kunci: Peran Juru Bicara dan Tim Respons Cepat di Era Banjir Informasi

Juru bicara menjadi ujung tombak komunikasi, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan sistem di belakangnya.

Suara Publik dan Respons Pemerintah: Mengelola Unjuk Rasa dan Audiensi
Organisasi
  • Dahlia Fleorinta Boru
  • 10 Maret 2026
Suara Publik dan Respons Pemerintah: Mengelola Unjuk Rasa dan Audiensi

Ketika Aspirasi Bertemu Kebijakan: Unjuk Rasa dan Audiensi dalam Komunikasi Publik

Arsip dan Keterbukaan Informasi: Dua Pilar Transparansi Publik
  • Dahlia Fleorinta Boru
  • 14 Oktober 2025
Arsip dan Keterbukaan Informasi: Dua Pilar Transparansi Publik

Indonesia sebenarnya sudah memiliki dua regulasi penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Menyongsong  Perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
  • Dahlia Fleorinta Boru
  • 12 Maret 2025
Menyongsong Perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah sedang mematangkan perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada beberapa arah pengaturan baru yang menjadi perhatian, diantaranya mengenai Pemohon Informasi, Pengelompokan Informasi Publik, dan Kelembagaan Informasi.

Artikel Terpopuler

  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...
  • Ishak
  • 11 Agustus 2026
Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap L...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
  • Dara Haspramudilla
  • 28 Agustus 2026
Arsitektur RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejaht...

tags

  • #'APBN
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #'Perpajakan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu