• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

Multi Akun untuk Advokasi Pegawai: Fenomena, Ragam, dan Manfaat
  • Fitri Susanti
  • 17 Maret 2025
Multi Akun untuk Advokasi Pegawai: Fenomena, Ragam, dan Manfaat

Multi akun mengedepankan kepentingan branding, informasi atau promosi, serta lingkaran interaksi yang sesuai kekhususan preferensi. Penggunaan multi akun secara bertanggung jawab, dapat memaksimalkan interaksi dalam program advokasi pegawai.

APBN 2025: Mengukir Strategi Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tantangan Global
  • Anggita Permana Diktie
  • 12 Maret 2025
APBN 2025: Mengukir Strategi Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tantangan Global

APBN 2025, sebagai kerangka keuangan negara, menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun, keberhasilan ini membutuhkan sinergi antara kebijakan ekonomi, komunikasi publik, dan partisipasi aktif masyarakat.

Menyongsong  Perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
  • Dahlia Fleorinta Boru
  • 12 Maret 2025
Menyongsong Perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah sedang mematangkan perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada beberapa arah pengaturan baru yang menjadi perhatian, diantaranya mengenai Pemohon Informasi, Pengelompokan Informasi Publik, dan Kelembagaan Informasi.

PPh Pasal 21 DTP, Stimulus Untuk Industri Padat Karya
  • Atika Sitoresmi Rahmawati
  • 03 Maret 2025
PPh Pasal 21 DTP, Stimulus Untuk Industri Padat Karya

Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP merupakan salah satu stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial.

Ekspor Melesat, Devisa Erat
  • Resha Aditya Pratama
  • 01 Maret 2025
Ekspor Melesat, Devisa Erat

Presiden Prabowo telah mengumumkan kebijakan yang dituangkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor atau DHE Sumber Daya Alam atau SDA dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Apa itu DHE SDA?

Manajemen Risiko Fraud dan Kepatuhan Pajak: Menjaga Integritas Keuangan
  • Rakhmindyarto
  • 19 Februari 2025
Manajemen Risiko Fraud dan Kepatuhan Pajak: Menjaga Integritas Keuangan

Artikel ini membahas pentingnya manajemen risiko fraud dalam meningkatkan kepatuhan pajak, dengan fokus pada instrumen utama, praktik terbaik, dan tren terkini dalam menjaga integritas keuangan.

Ketika Pajak Bahan Bakar Menjadi Kunci: Meretas Ketergantungan BBM Bersubsidi
  • Siti Mutiah Rahmadanti
  • 09 Februari 2025
Ketika Pajak Bahan Bakar Menjadi Kunci: Meretas Ketergantungan BBM Bersubsidi

Ketergantungan Indonesia pada BBM bersubsidi kerap membebani APBN dan sering kali kurang tepat sasaran. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat menekan konsumsi BBM, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong transportasi ramah lingkungan.

Penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia: Urgensi dan Gambaran Umum
  • Faisal Ismail
  • 03 Februari 2025
Penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia: Urgensi dan Gambaran Umum

Pajak minimum global bertujuan untuk mencegah praktik perpindahan laba ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau nol, sehingga memastikan bahwa perusahaan membayar pajak sesuai dengan keuntungan yang mereka peroleh.

Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Sudut Pandang Penilaian
  • Primas Anggono
  • 30 Januari 2025
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Sudut Pandang Penilaian

Pembangunan infrastruktur semakin masif dan menjadi prioritas utama Pemerintah. Guna mendukungnya, maka tahapan pengadaan lahan harus clean and clear agar tidak menghambat pembangunan dan penilaian menjadi salah satu tahapan penting di dalamnya.

Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat
  • Rona Susan Nurjanah
  • 27 Januari 2025
Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat

Artikel opini ini membahas tentang perkembangan kemandirian fiskal daerah yang nantinya diharapkan bagi setiap daerah mampu untuk membiayai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya tanpa bergantung pada TKD

Artikel Terpopuler

  • Resha Aditya Pratama
  • 12 Mei 2026
Menakar Windfall Tax di Tengah Krisis Energi Dunia
  • Amalia Nugraha
  • 15 April 2026
Transparansi atau Over-Exposure? Dilema Keterbukaa...
  • Muhamad Satya Abdul
  • 06 Mei 2026
Akselerasi Restitusi Pajak Melalui PMK 28 Tahun 20...
  • Fatikha Faradina
  • 21 Mei 2026
Memahami Sisi Pidana dalam Dunia Perpajakan
  • Faisal Ismail
  • 15 April 2026
PMK Nomor 11 Tahun 2026: Integrasi Pembangunan Dae...
  • Reni Saptati Dwi
  • 29 April 2026
Antara BBM, WFH, dan Jalan Tengah Kebijakan Fiskal

tags

  • #'APBN
  • #Asta Cita'
  • #coretax
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #'Perpajakan'
  • #APBN
  • #AI
  • #aceh
  • #Kebijakan Fiskal'
  • #'Stunting
« 16 17 18 19 20 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu