Setiap menjelang Idulfitri, kita selalu menyaksikan satu peristiwa sosial terbesar yaitu mudik. Jutaan orang bergerak dari kota menuju kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Jalan tol dipadati kendaraan, stasiun dan bandara penuh oleh para pemudik, sementara desa-desa kembali hidup dengan kedatangan para perantau.
Bagi banyak orang, mudik adalah tradisi yang sarat makna emosional. Namun di balik ramainya arus perjalanan tersebut, ada peran negara yang sering kali tidak terlihat secara langsung. Negara hadir memastikan perjalanan masyarakat dapat berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau. Peran tersebut bekerja melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam momentum Ramadan dan Idulfitri, APBN memainkan peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung mobilitas masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil. Permintaan pangan biasanya meningkat menjelang Lebaran, sehingga pemerintah perlu memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar.
Melalui berbagai kebijakan penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengawasan harga, pemerintah berupaya menjaga agar harga pangan tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat. Salah satu instrumen pentingnya adalah penguatan cadangan pangan nasional melalui Perum Bulog. Pemerintah telah merealisasikan investasi kepada Bulog sebesar Rp22,7 triliun yang seluruhnya bersumber dari APBN untuk mendukung pengadaan stok pangan nasional.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk pembelian komoditas pangan dari petani, termasuk sekitar 489,96 ribu ton beras, 1,65 juta ton gabah, serta 480,33 ribu ton jagung. Penguatan cadangan pangan ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan di pasar. Hingga awal 2026, stok beras nasional tercatat sekitar 3,33 juta ton, atau sekitar 128 persen dari kebutuhan konsumsi bulanan nasional yang berkisar 2,59 juta ton. Kondisi stok yang relatif kuat ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga apabila terjadi tekanan di pasar.
Di sisi lain, berbagai program stabilisasi juga terus dijalankan seperti Gerakan Pangan Murah dan fasilitasi distribusi pangan antardaerah, guna memastikan pasokan pangan tetap tersedia hingga ke berbagai wilayah. Dengan kombinasi penguatan cadangan pangan nasional dan pengendalian distribusi tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dan merayakan Lebaran tanpa harus khawatir terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.
Selain menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran bantuan pangan kepada sekitar 35,04 juta keluarga penerima manfaat dengan nilai anggaran mencapai Rp14,09 triliun. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai bantalan sosial di tengah meningkatnya kebutuhan selama Ramadan dan menjelang Lebaran.
Pemerintah juga memberikan berbagai insentif transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik. Diskon transportasi disiapkan dengan nilai sekitar Rp911 miliar untuk berbagai moda perjalanan. Kebijakan ini diperkirakan dapat membantu mobilitas lebih dari 7 juta penumpang, termasuk sekitar 1,2 juta penumpang kereta api, 445 ribu penumpang angkutan laut, 2,4 juta penumpang penyeberangan, serta sekitar 3,3 juta penumpang pesawat.
Selain itu, momentum Ramadan dan Idulfitri juga menjadi periode penting bagi perputaran ekonomi nasional melalui penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan. Secara keseluruhan, sekitar 10,5 juta penerima memperoleh manfaat dari kebijakan ini dengan total anggaran sekitar Rp55 triliun. Tambahan daya beli tersebut turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata lokal.
Manfaat APBN juga terasa melalui infrastruktur yang digunakan masyarakat selama perjalanan mudik. Jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, hingga berbagai fasilitas transportasi publik yang digunakan masyarakat merupakan infrastruktur yang dibangun dari #UangKita. Infrastruktur tersebut tidak hanya mempercepat mobilitas antarwilayah, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat.
Sebagian pembangunan infrastruktur tersebut juga didukung melalui berbagai skema pembiayaan inovatif, termasuk melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang memungkinkan pembangunan infrastruktur strategis tetap berjalan secara berkelanjutan.
Tidak hanya di kota-kota besar, manfaat APBN juga dirasakan hingga ke tingkat desa melalui instrumen Transfer ke Daerah, termasuk Dana Desa. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak desa mulai mengembangkan potensi ekonomi lokalnya, termasuk melalui pengembangan desa wisata yang semakin diminati masyarakat.
Momentum mudik dan Lebaran sering kali menjadi waktu yang tepat bagi desa wisata untuk menerima kunjungan wisatawan, terutama dari para pemudik yang ingin menikmati suasana kampung halaman sekaligus berwisata bersama keluarga. Melalui Dana Desa, pemerintah desa dapat membangun berbagai fasilitas pendukung seperti akses jalan, sarana kebersihan, fasilitas umum, hingga penguatan kapasitas pelaku UMKM lokal.
Pada akhirnya, mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung. Ia juga menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan fiskal negara bekerja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari harga pangan yang tetap terjaga, perjalanan yang lebih nyaman, hingga desa yang semakin berkembang, semuanya menunjukkan bagaimana APBN hadir untuk masyarakat.
Karena di balik ramainya arus mudik setiap Lebaran, sesungguhnya ada peran besar APBN yang bekerja memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh kebersamaan.