Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejatinya bukan sekadar deretan angka penerimaan dan pengeluaran, melainkan instrumen pemerataan dan investasi peradaban. Salah satu bentuk investasi peradaban tersebut termanifestasi dalam program inklusi kesadaran perpajakan bertajuk Pajak Bertutur.
Tahun ini, dengan semangat perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, Pajak Bertutur 2026 mengusung tema nasional "Pajak Kita, Energi Generasi Juara". Semangat ini tergambar jelas di Aula Kanwil DJP Sumatera Utara II pada Kamis, 3 September 2026. Alih-alih menggunakan pendekatan birokratis yang kaku, edukasi kepada siswa-siswi SMA Satrya Budi Simalungun hari itu dikemas dengan sangat fun dan energik. Pendekatan ini merupakan strategi komunikasi fiskal untuk menerjemahkan urgensi APBN ke dalam bahasa yang relevan bagi generasi muda.
Secara fundamental, literasi yang ingin dibangun adalah pemahaman bahwa pajak merupakan tulang punggung eksistensi negara. Dalam arsitektur APBN 2026, kemandirian fiskal kita sangat bertumpu pada penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 74% dari total Pendapatan Negara, atau mencapai Rp3.147,7 triliun. Postur penerimaan ini adalah "energi" utama pembiayaan pembangunan yang manfaatnya langsung dikembalikan kepada masyarakat, tak terkecuali bagi dunia pendidikan.
Di sinilah relevansi fiskal itu bertemu dengan realita para pelajar. APBN 2026 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, sebuah kepatuhan mutlak atas mandat minimal 20% konstitusi UUD 1945. Dana triliunan ini bukan sekadar statistik belanja, melainkan wujud nyata kehadiran negara di ruang-ruang kelas dan meja makan mereka. Anggaran tersebut dikonversi menjadi Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga investasi sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menjelaskan siklus fiskal ini kepada remaja tingkat menengah adalah langkah mitigasi jangka panjang untuk menolak tumbuhnya mentalitas free rider. Free rider atau penumpang gelap adalah residu dalam tatanan bernegara, di mana individu menuntut fasilitas dan haknya secara penuh, namun abai dan lari dari kewajiban kontribusinya.
Generasi muda harus disadarkan bahwa pada tahun 2045, ketika Indonesia merayakan satu abad usianya, tonggak kepemimpinan tak lagi dipegang oleh generasi saat ini. Para siswa SMA Simalungun tersebut akan berada di usia produktif, yakni 36–38 tahun. Mereka yang akan memutar roda perekonomian dan menjadi subjek pajak utama. Visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi ilusi jika generasi penggeraknya tidak menjunjung tinggi kejujuran dan rasa bangga berkontribusi bagi negeri.
Di tengah riuhnya tawa dan antusiasme di aula hari itu, saya yang turut bertugas sebagai panitia merasakan sebuah resonansi personal yang kuat. Menatap generasi penerus ini mengingatkan saya pada ketiga anak saya di rumah. Tumbuh sebuah doa dan harapan besar; kelak, meskipun mereka memilih jalan hidupnya masing-masing dan tidak meneruskan profesi Ibunya sebagai penyuluh pajak, mereka mutlak harus menjadi wajib pajak generasi juara. Warga negara yang berintegritas dan menjadi pilar penyangga Republik ini.
Membangun kesadaran berbangsa memang sebuah maraton panjang. Namun, kenangan indah dan pemahaman awal yang tertanam dari kegiatan ini diharapkan mampu menjadi lentera penerang jalan mereka menuju kedewasaan bernegara. Sebuah komitmen yang terangkum abadi dalam satu semangat: Sehari Mengenal, Selamanya Bangga.