Dari Siaran Pers ke Storytelling: Evolusi Humas Kementerian Keuangan di Era Digital

Dalam lingkungan komunikasi yang semakin cepat dan dinamis, Humas pemerintah tidak lagi cukup hanya menjadi penyampai informasi melalui siaran pers atau rilis resmi. Era digital menuntut struktur komunikasi yang lebih bernuansa, manusiawi, dan mampu membentuk narasi cerita—atau storytelling—yang resonan dengan pengalaman publik. Hal ini menjadi sangat relevan bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang sejak awal 2020-an semakin intensif memanfaatkan kanal digital untuk menjelaskan kebijakan, data fiskal, dan dinamika ekonomi.

Permintaan publik terhadap narasi humanis dan berbasis cerita bukan sekadar tren, tetapi telah menjadi kebutuhan komunikasi efektif di era di mana perhatian (attention) adalah komoditas langka. Tradisionalnya, Pemerintah menyampaikan informasi melalui rilis resmi, konferensi pers rutin, dan buletin statis. Model ini, meskipun akurat dan kredibel secara substansi, sering bersifat birokratis, top-down (satu arah), terlalu teknis, dan minim konteks emosional publik

Dalam konteks Humas kementerian seperti Kemenkeu, siaran pers yang penuh angka tapi tanpa narasi membuat pesan fiskal sulit “masuk” ke ranah pemahaman publik luas. Publik sering merasa bahwa anggaran atau defisit adalah soal teknis yang jauh dari keseharian mereka. Studi oleh Alsop (2024) dalam Journal of Digital Public Communication menyatakan bahwa “konten teknis tanpa narasi cenderung tidak mendapatkan engagement yang signifikan di kanal digital publik.” Narasi yang berfokus pada “apa data itu” tanpa menjelaskan kenapa penting bagi publik hanya menghasilkan klik singkat, bukan pemahaman jangka panjang.

Perubahan Paradigma: Dari Informasi ke Storytelling

Storytelling adalah seni menyampaikan data dan fakta ekonomi melalui rangkaian narasi yang emosional, mudah dicerna, relevan secara sosial, dan memiliki konteks kehidupan nyata.

Narasi bukan sekadar cerita fiksi; dalam komunikasi publik, storytelling menghubungkan angka-angka ekonomi dengan pengalaman konkret rakyat—misalnya beasiswa pendidikan, pembangunan infrastruktur desa, atau perlindungan sosial.

Penelitian terbaru oleh Lee & Chen (2025) di Public Relations Review menunjukkan bahwa konten fiskal yang menampilkan story arc (pengenalan masalah ? tantangan ? solusi ? dampak bagi publik) meningkatkan pemahaman serta keterlibatan hingga 3x dibandingkan siaran pers klasik.

Dalam lima tahun terakhir, Humas Kemenkeu melakukan beberapa langkah nyata dalam transformasi narasi komunikasi:

1. APBN KiTa yang Diperkaya Narasi

Program APBN KiTa tidak hanya menyajikan data tahunan atau bulanan, tetapi juga:

a. Penjelasan fase kebijakan

b. Cerita dibalik angka fiskal

c. Ilustrasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan publik

Misalnya, alokasi anggaran pendidikan dikaitkan dengan kisah siswa dari daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) yang kini bisa mengakses beasiswa dan fasilitas digital.

2. Konten Multimedia

Kemenkeu menggabungkan:

a. Video naratif pendek di YouTube/Instagram

b. Infografis visual yang storytelling-based

c. Podcasts dengan narasumber yang relatable

Pendekatan ini bukan hanya menjelaskan apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana kebijakan itu berdampak bagi masyarakat.

3. Digital Briefing Interaktif

Konferensi pers kini diperkaya sesi Q&A langsung yang bersifat dialogis, tidak hanya monolog dari narasumber. Ini mengadopsi prinsip two-way symmetrical communication (Grunig & Hunt), di mana komunikasi berjalan dua arah.

Studi Kasus: Storytelling dalam Penanganan Krisis Fiskal

Salah satu tantangan terbesar Humas Kemenkeu adalah menyampaikan pesan mengenai defisit APBN, utang negara, dan pembiayaan fiskal tanpa memicu kepanikan publik. Pada 2024–2025, ketika realisasi defisit masih berada dalam design anggaran 2,5% PDB, Humas Kemenkeu menggunakan pendekatan naratif:

1. Data disampaikan bersama cerita kontekstual (misalnya dampak pada program kesehatan, UMKM, dan perlindungan sosial).
2. Statistik dikaitkan dengan contoh kasus nyata, bukan hanya angka mentah.
3. Visualisasi data yang bersifat naratif (mis. grafik dengan jalur lokasi kesejahteraan masyarakat).

Pendekatan ini membantu publik menafsirkan angka sebagai sebuah cerita yang masuk akal secara emosional dan rasional. Era digital secara bersamaan menghadirkan peluang dan risiko. Data fiskal yang berat bisa dipelintir menjadi hoaks atau bias framing di media sosial. Misalnya, berita viral yang menyalahgunakan istilah “utang negara membebani generasi muda” tanpa konteks kontracyclical fiskal.

Jurnal Digital Communication & Policy (2025) mencatat bahwa “narasi pemerintah yang tidak adaptif terhadap attention economy akan dengan cepat tergantikan narasi yang memancing emosi, bukan konteks.” Perubahan ini menuntut Humas pemerintah untuk:

1. Cepat merespons esensi hoaks dengan narasi cerita yang jujur
2. Berkomunikasi secara proaktif, bukan reaktif
3. Menggunakan framing yang tepat agar publik memahami dampak nyata kebijakan

Storytelling sebagai Alat Pemberdayaan Publik

Storytelling bukan sekadar teknik narasi; ia juga menjadi alat pemberdayaan publik. Ketika APBN dikemas dalam cerita yang dapat dipahami, publik merasa:

1. Diperhatikan, bukan dibuat terasingkan
2. Dilibatkan, bukan sekadar diberi tahu
3. Diberdayakan untuk berpikir, bukan diarahkan

Pendekatan ini sejalan dengan teori communication empowerment, yang menjelaskan bahwa informasi yang hidup dalam narasi akan lebih melekat dalam ingatan dan sikap publik. Berdasarkan evolusi komunikasi ini, berikut beberapa rekomendasi strategis:

1.  Mengintegrasikan Storytelling dalam Protokol Komunikasi Resmi. Siaran pers tetap penting, tetapi harus dilengkapi narasi yang human-centered.
2. Pelatihan Literasi Naratif untuk Tim Humas. Tim humas perlu diperlengkapi kemampuan penceritaan (storytelling) dengan dasar data jurnalistik.
3. Kolaborasi dengan Content Creators dan Media. Menggabungkan sudut pandang ekonomi dengan format yang relevan dengan attention economy (reels, podcasts, threads).
4. Monitoring Real-Time dan Narasi Penanggulangan Misinfo. Humas harus bekerja bersama tim moderasi untuk memperbaiki narasi yang “terseret” hoaks atau framing emosional negatif.

Era Baru Humas Fiskal

Kementerian Keuangan kini memasuki era baru komunikasi publik: dari data menjadi cerita, dari siaran pers menjadi engagement, dari top-down ke dua arah yang partisipatif. Perubahan ini bukan semata soal format, tetapi soal bagaimana data besar ekonomis menjadi cerita yang dipahami, dirasakan, dan dipercayai publik.

Dalam attention economy, pemerintah tidak hanya bersaing dengan hoaks dan clickbait, tetapi juga dengan persepsi dan interpretasi. Storytelling bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan alat untuk menjaga kepercayaan publik, memperkuat legitimasi fiskal, dan membangun relasi emosional antara negara dan rakyatnya.

Jika pemerintah mampu menyampaikan kebijakan fiskal melalui cerita yang humanis, audiens tidak hanya akan mendengar, tetapi juga memahami kenapa kebijakan itu ada, dan bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.