Di tengah ketidakpastian global yang terus berulang, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering kali menjadi sorotan utama publik. Setiap angka defisit, tambahan utang, atau perubahan asumsi makro ekonomi kerap memicu kecemasan, bahkan kemarahan. Dalam konteks inilah, peran Humas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi jauh lebih strategis daripada sekadar penyampai data.
APBN bukan hanya dokumen fiskal; ia adalah narasi negara tentang bagaimana pemerintah merespons tantangan zaman. Namun, narasi tersebut tidak lahir dengan sendirinya. Ia dibentuk, dijelaskan, dan dimaknai melalui komunikasi publik yang dikelola secara cermat. Di sinilah Humas Kemenkeu diuji: bagaimana menerjemahkan isu defisit, utang, dan tekanan global menjadi pesan yang menenangkan publik, tanpa mengaburkan fakta atau terjebak pada pencitraan.
Defisit, Utang, dan Sensitivitas Publik
Bagi sebagian masyarakat, istilah defisit APBN dan utang negara sering diasosiasikan dengan kegagalan pengelolaan keuangan. Padahal, dalam teori ekonomi fiskal modern, defisit tidak selalu berarti buruk. Dalam situasi krisis global, defisit justru dirancang sebagai instrumen kontrasyclical untuk menjaga daya beli, melindungi kelompok rentan, dan menopang pertumbuhan ekonomi.
Masalahnya, logika teknokratis ini tidak selalu mudah diterima publik. Angka-angka fiskal bersifat abstrak, sementara dampak kebijakan dirasakan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa komunikasi yang tepat, defisit mudah dipersepsikan sebagai beban masa depan atau ancaman stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, tugas Humas Kemenkeu bukan menghapus kecemasan publik, melainkan mengelolanya melalui informasi yang jujur dan kontekstual.
Anggaran sebagai Narasi, Bukan Sekadar Angka
Dalam perspektif komunikasi publik, anggaran negara adalah “cerita” tentang prioritas dan nilai yang dianut pemerintah. Teori framing dalam komunikasi menjelaskan bahwa cara suatu isu disajikan akan memengaruhi bagaimana publik memahaminya. Humas Kemenkeu, sadar atau tidak, berperan sebagai storyteller fiskal.
Melalui forum seperti APBN KiTa, laporan kinerja fiskal bulanan tidak hanya memaparkan angka realisasi pendapatan dan belanja, tetapi juga menjelaskan mengapa kebijakan tertentu diambil. Ketika defisit meningkat, misalnya, narasi yang dibangun bukan sekadar “angka melebar”, tetapi “negara hadir melindungi masyarakat di tengah tekanan global”. Narasi ini bukan manipulasi, melainkan upaya memberikan kerangka interpretasi yang adil terhadap data.
Namun, narasi yang baik harus berakar pada transparansi. Publik semakin kritis dan mudah memverifikasi informasi. Narasi yang menenangkan tetapi tidak faktual justru akan berbalik menjadi bumerang. Karena itu, Humas Kemenkeu dituntut untuk menyeimbangkan empati dan akurasi, dua hal yang sering dianggap bertolak belakang.
Komunikasi Krisis dan Ketidakpastian Global
Situasi global yang tidak menentu menjadikan isu fiskal sebagai bagian dari komunikasi krisis. Dalam kerangka Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikemukakan W. Timothy Coombs, respons komunikasi harus disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab dan persepsi publik terhadap organisasi. Pemerintah, sebagai pemegang mandat publik, berada pada level ekspektasi yang sangat tinggi.
Dalam konteks defisit APBN, Humas Kemenkeu tidak bisa bersikap defensif. Sebaliknya, strategi yang lebih efektif adalah instructing information dan adjusting information: menjelaskan apa yang terjadi, apa dampaknya, dan apa yang dilakukan pemerintah. Transparansi menjadi kunci untuk mencegah spekulasi dan hoaks yang kerap muncul di media sosial.
Pengalaman menunjukkan bahwa keterlambatan klarifikasi justru memperbesar krisis komunikasi. Di era digital, narasi alternatif dapat terbentuk dalam hitungan menit. Oleh karena itu, Humas Kemenkeu harus responsif, adaptif, dan memahami logika media baru, tanpa kehilangan kredibilitas sebagai institusi negara.
Menenangkan Tanpa Mengaburkan Fakta
Menjadi menenangkan bukan berarti menutupi risiko. Justru, publik lebih menghargai kejujuran yang disampaikan dengan bahasa yang manusiawi. Ketika risiko global meningkat, Humas Kemenkeu perlu menjelaskan bahwa defisit dan utang adalah pilihan kebijakan yang terukur, bukan kebijakan tanpa konsekuensi.
Pendekatan ini sejalan dengan teori komunikasi dua arah simetris (Grunig & Hunt), yang menekankan dialog dan saling pengertian antara organisasi dan publik. Melalui media sosial, konferensi pers, dan dialog publik, Humas Kemenkeu dapat menangkap keresahan masyarakat dan meresponsnya secara proporsional.
Infografis, visualisasi data, dan storytelling menjadi alat penting untuk menjembatani kompleksitas fiskal dengan pemahaman publik. Ketika data disajikan secara visual dan naratif, publik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merasa dilibatkan dalam cerita kebijakan.
Tantangan Etika dan Kredibilitas
Di tengah tekanan untuk “menenangkan pasar” dan menjaga stabilitas persepsi, Humas Kemenkeu juga menghadapi dilema etika. Di mana batas antara narasi dan propaganda? Jawabannya terletak pada akuntabilitas. Narasi yang dibangun harus dapat diuji, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.
Kredibilitas Humas pemerintah tidak dibangun dari satu rilis pers atau satu konferensi pers, melainkan dari konsistensi pesan dalam jangka panjang. Ketika publik melihat bahwa informasi yang disampaikan hari ini sejalan dengan data dan kebijakan di kemudian hari, kepercayaan pun tumbuh secara perlahan.
Humas sebagai Penjaga Kepercayaan Fiskal
Di era ketidakpastian global, APBN bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga simbol kehadiran negara. Ketika anggaran menjadi narasi, Humas Kementerian Keuangan memegang peran krusial sebagai penerjemah antara logika fiskal dan rasa aman publik.
Tantangannya bukan kecil: menjelaskan defisit tanpa menimbulkan panik, mengomunikasikan utang tanpa memicu ketakutan, dan merespons tekanan global tanpa kehilangan kejujuran. Namun, di situlah nilai strategis Humas pemerintah diuji. Bukan sebagai alat pencitraan, melainkan sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Ke depan, keberhasilan Humas Kemenkeu tidak hanya diukur dari seberapa luas pesan tersebar, tetapi dari seberapa dalam publik memahami dan mempercayai narasi fiskal yang disampaikan. Karena pada akhirnya, anggaran bukan sekadar soal angka, ia adalah cerita tentang arah, pilihan, dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya.