Peran Kementerian Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, stabilitas ekonomi menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan. Dalam konteks ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memegang peran penting melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN. Melalui instrumen tersebut, pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang lebih merata, membuka peluang usaha, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa stabilitas nasional merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Hal ini disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan (Rapim) POLRI pada Februari 2026. Stabilitas ekonomi, keamanan, dan kepastian hukum menjadi prasyarat agar aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mendorong sinergi lintas lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, untuk memastikan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha dan investor.

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal yang dikelola Kemenkeu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Konsep ekonomi inklusif menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan kebijakan fiskal. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin, pekerja informal, perempuan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah belanja negara yang produktif dan tepat sasaran. Dalam Rancangan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia. Investasi di bidang pendidikan diyakini menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Di dalam alokasi tersebut, pemerintah juga memperkenalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sebesar Rp335 triliun. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas, mulai dari peningkatan kesejahteraan petani, penguatan rantai pasok pangan, hingga penciptaan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Selain itu, berbagai program pendidikan lainnya tetap berjalan secara konsisten, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta program revitalisasi sekolah dan madrasah. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat peran daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp253,4 triliun. Dana ini digunakan antara lain untuk mendukung gaji aparatur sipil negara daerah, tunjangan profesi guru, serta berbagai program pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga dapat berjalan secara merata hingga ke daerah.

Kemenkeu juga menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kesehatan fiskal negara melalui optimalisasi penerimaan negara. Hingga akhir Januari 2026, pemerintah berhasil mengamankan penerimaan sebesar Rp14,15 triliun dari penunggak pajak besar nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan berjalan secara efektif, sekaligus memperkuat prinsip keadilan fiskal bagi seluruh wajib pajak.

Selain penguatan penerimaan negara, pemerintah juga terus melakukan pembaruan regulasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan fiskal. Berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru, termasuk yang mengatur pengelolaan Dana Desa serta tata cara penyampaian data perpajakan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem fiskal yang lebih responsif, sederhana, dan akuntabel.

Upaya tersebut juga didukung dengan peningkatan transparansi dan pelayanan publik. Inisiatif layanan seperti platform Kemenkeu PRIME menjadi salah satu langkah konkret dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, serta mendapatkan respons terhadap berbagai isu terkait pengelolaan keuangan negara. Transparansi semacam ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Lebih jauh lagi, kebijakan fiskal yang dijalankan Kemenkeu juga diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah mendorong investasi di sektor riil, penguatan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan ekonomi digital, serta berbagai program perlindungan sosial yang inklusif. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5,4 hingga 6 persen pada tahun 2026.

Pada akhirnya, peran Kemenkeu tidak hanya sebatas mengelola anggaran negara, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kebijakan fiskal yang sehat, belanja negara yang produktif, serta komitmen terhadap transparansi dan pelayanan publik, Kemenkeu terus berupaya menjadikan APBN sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk membangun ekonomi yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan di masa depan.