Masyarakat Jawa mengenal falsafah klasik yang sarat pesan ketegasan: "rawe-rawe rantas, malang-malang putung". Secara harfiah, rawe-rawe menggambarkan sulur tanaman berduri yang melilit dan menjerat langkah, sementara rantas berarti putus. Adapun malang-malang adalah kayu atau palang yang melintang di jalan, dan putung bermakna patah atau hancur.
Secara kiasan, ungkapan tersebut menyiratkan keberanian untuk mengatasi berbagai rintangan demi mencapai tujuan. Semangat itu terasa relevan dengan tantangan ekonomi Indonesia saat ini. Di tengah upaya melepaskan diri dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) menuju Indonesia Emas 2045, masih terdapat berbagai hambatan yang dapat memperlambat aktivitas ekonomi, mulai dari proses birokrasi yang panjang, aturan yang belum sepenuhnya selaras, biaya transaksi, hingga koordinasi antarlembaga yang masih perlu diperkuat.
Salah satu pendekatan yang ditempuh pemerintah adalah debottlenecking, yakni upaya sistematis untuk mendeteksi, mengurai, dan menyelesaikan berbagai simpul persoalan yang menghambat kegiatan ekonomi dan investasi.
Ketika Saluran Aduan Menjadi Solusi Nyata
Istilah debottlenecking mungkin terdengar teknis, tetapi maknanya sederhana. Jika sebuah saluran tersumbat, sumbatan tersebut perlu diurai agar alirannya kembali lancar. Dalam dunia usaha, βsumbatanβ dapat berupa proses perizinan yang berlarut, persoalan lahan dan tata ruang, ketidakpastian atas fasilitas perpajakan, hingga ketidaksinkronan kebijakan antarinstansi.
Pemerintah telah menyediakan Kanal Debottlenecking sebagai saluran bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala operasional maupun regulasi yang mereka hadapi. Kanal tersebut pertama kali diluncurkan dalam kerangka Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) pada Desember 2025. Penguatan mekanisme debottlenecking selanjutnya menjadi bagian dari kerja Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE), khususnya melalui kelompok kerja yang menangani percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan. Kanal ini dapat diakses melalui https://lapor.satgasp2sp.go.id.
Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat menyampaikan aduan dan memantau perkembangannya secara daring. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga Semester I 2026, sebanyak 72,43 persen aduan debottlenecking telah diselesaikan. Capaian tersebut memberikan gambaran bahwa mekanisme penyelesaian masalah lintas kementerian dan lembaga dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kepastian berusaha.
Pelajaran dari Panggung Global
Di Amerika Serikat, misalnya, Paperwork Reduction Act menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan beban pengumpulan informasi yang dibebankan pemerintah federal kepada masyarakat dan dunia usaha. Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) di bawah Office of Management and Budget juga memiliki peran dalam proses penelaahan regulasi federal. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme kelembagaan untuk menilai beban administratif secara berkala.
Singapura memanfaatkan digitalisasi melalui Bizfile, portal terpadu milik Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) untuk berbagai layanan registrasi, pelaporan, dan informasi bisnis. Integrasi layanan digital tersebut memberikan contoh bagaimana penyederhanaan proses dapat didukung oleh sistem administrasi yang terpadu.
Vietnam pun terus melakukan pembaruan kerangka investasinya. Law on Investment 2025 yang berlaku sejak 1 Maret 2026 antara lain mengurangi sejumlah sektor usaha bersyarat dan mendorong penyederhanaan prosedur investasi. Reformasi tersebut menunjukkan upaya Vietnam untuk terus memperbaiki kemudahan masuk dan berusaha bagi investor.
Masing-masing negara tentu memiliki konteks yang berbeda. Namun, terdapat satu benang merah: penyederhanaan prosedur perlu dibarengi dengan kepastian proses, koordinasi antarlembaga, dan disiplin implementasi.
Tiga Kunci Eksekusi: Agar Tak Sekadar Jadi Wacana
Capaian penyelesaian aduan saat ini patut diapresiasi. Namun, semangat rawe-rawe rantas dalam mengurai hambatan investasi perlu terus diperkuat. Menurut penulis, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat menjadi perhatian.
1. Memperkuat Sinkronisasi Pusat dan Daerah
Penyelesaian masalah idealnya tidak selalu bergantung pada pendekatan ad hoc setelah kendala muncul. Interoperabilitas sistem perizinan pusat dan daerah perlu terus diperkuat, termasuk melalui optimalisasi Online Single Submission (OSS) dan keterhubungannya dengan berbagai sistem administrasi pemerintah yang relevan, seperti layanan perpajakan dan Administrasi Hukum Umum (AHU).
Semakin baik pertukaran data antarsistem, semakin kecil pula ruang bagi duplikasi proses maupun perbedaan informasi yang harus dihadapi pelaku usaha.
2. Memperkuat Kepastian Waktu Pelayanan (Service Level Agreement)
Pelayanan publik bagi dunia usaha membutuhkan kepastian waktu yang dapat diukur. Pelaku usaha perlu mengetahui berapa lama suatu proses verifikasi, persetujuan, maupun layanan administratif akan diselesaikan.
Kejelasan standar waktu pelayanan perlu diikuti dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja layanan secara konsisten sesuai ketentuan. Dengan demikian, kepastian tidak hanya terdapat pada regulasi, tetapi juga dapat dirasakan dalam praktik.
3. Menyelaraskan Insentif Fiskal dengan Kondisi Lapangan
Pemerintah pusat menyediakan berbagai fasilitas perpajakan untuk mendukung investasi, termasuk tax holiday maupun skema super tax deduction. Namun, efektivitas fasilitas fiskal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor nonfiskal yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
Persoalan terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, lingkungan, pembangunan, serta berbagai persetujuan di daerah dapat memengaruhi realisasi investasi. Karena itu, kebijakan fiskal di tingkat pusat dan pelayanan perizinan maupun persetujuan di daerah perlu berjalan semakin selaras.
Eksekusi Adalah Kunci
Salah satu tantangan dalam memperkuat iklim investasi bukan hanya terletak pada desain regulasi, tetapi juga pada konsistensi dan kecepatan pelaksanaannya. Regulasi yang baik akan memberikan manfaat optimal ketika diterapkan dengan proses yang jelas, terkoordinasi, dan memberikan kepastian.
Di sinilah semangat rawe-rawe rantas, malang-malang putung dapat dimaknai secara lebih relevan: keberanian untuk mengurai prosedur yang tidak lagi efektif, memperbaiki koordinasi yang belum optimal, dan menyelesaikan hambatan yang nyata di lapangan.
Bukan semata-mata memangkas aturan, melainkan memastikan setiap proses administrasi memiliki tujuan yang jelas dan memberikan nilai tambah.
Dengan birokrasi yang semakin transparan, responsif, dan terintegrasi, debottlenecking bukan hanya menjadi mekanisme penyelesaian aduan, tetapi juga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Dengan itu, harapannya iklim usaha akan semakin sehat dan manfaat ekonomi akan dirasakan masyarakat secara lebih luas.