Di era ketika isu publik bisa viral dalam hitungan menit, komunikasi pemerintah dituntut semakin lincah. Kementerian Keuangan berada di garis depan tantangan ini, menjelaskan kebijakan strategis secara sederhana dan relevan bagi masyarakat digital. Informasi yang tepat adalah fondasi kepercayaan publik.
Perkembangan new media dalam satu dekade terakhir telah mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan publik. Jika sebelumnya jalur komunikasi bersifat satu arah melalui televisi, radio, atau surat kabar, kini percakapan terjadi di ruang digital yang bergerak cepat dan tidak mengenal batas waktu. Di ruang inilah opini publik dibentuk, dipertanyakan, diperdebatkan, dan bahkan diputuskan hanya melalui unggahan singkat, komentar spontan, atau video berdurasi beberapa detik. Kondisi ini menuntut pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk menyesuaikan diri dengan pendekatan komunikasi yang lebih responsif, sederhana, dan dekat dengan keseharian masyarakat.
Dalam konteks komunikasi kebijakan, new media menghadirkan dinamika baru yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat tidak lagi menunggu konferensi pers atau pernyataan resmi untuk memahami arah kebijakan negara. Mereka mengamati potongan informasi yang muncul di berbagai platform digital dan membentuk persepsi berdasarkan apa yang paling mudah mereka akses. Tantangannya, informasi yang beredar tidak selalu tepat. Misinformasi dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, dan opini publik dapat terbentuk sebelum pemerintah sempat menjelaskan duduk persoalan secara menyeluruh. Bagi Kemenkeu, yang menangani isu-isu sensitif seperti APBN, pajak, subsidi, maupun insentif fiskal, dinamika ini membuka risiko yang harus dikelola secara cermat.
Meski demikian, new media juga menawarkan peluang besar bagi pemerintah untuk memperkuat kehadiran informatifnya. Media digital memberi ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan dengan cara yang lebih ramah publik. Narasi yang sebelumnya terpaku pada angka-angka teknis kini dapat dikemas dalam bentuk cerita yang menyentuh kehidupan sehari-hari: bagaimana APBN membiayai pendidikan, mengamankan layanan kesehatan, atau menopang UMKM di seluruh pelosok negeri. Kemenkeu telah menunjukkan upaya ini melalui beragam konten edukasi, video singkat, penjelasan visual, serta percakapan interaktif yang melibatkan berbagai tokoh lembaga. Semakin sering wajah-wajah komunikatif muncul di ruang digital, semakin dekat pula masyarakat dengan institusi yang selama ini dipandang sangat teknokratis.
Kebutuhan untuk mengelola komunikasi lintas platform menjadi semakin penting. Setiap kanal digital memiliki karakter audiens yang berbeda. TikTok menuntut gaya bercerita yang cepat, ringan, dan humanis. Instagram lebih cocok untuk visualisasi data yang sederhana dan mudah dibagikan. X (Twitter) menjadi ruang klarifikasi dan respons cepat terhadap isu. Sementara YouTube memberikan kesempatan untuk mengemas penjelasan yang lebih mendalam. Konsistensi narasi di seluruh platform menjadi syarat agar pesan pemerintah tidak dipahami secara terpisah-pisah dan tidak menimbulkan kesan kontradiktif. Strategi multiplatform yang terintegrasi akan memperkuat citra pemerintah sebagai lembaga yang hadir, mendengar, dan siap berdialog.
Di sisi lain, kemampuan membaca percakapan publik menjadi elemen penting dalam manajemen isu. Ruang digital bergerak dengan kecepatan yang sulit diprediksi. Sebuah komentar kecil dapat berkembang menjadi diskusi luas yang memunculkan berbagai interpretasi. Karena itu, social listening bukan lagi sekadar alat pemantau, tetapi fondasi dalam menyusun strategi komunikasi. Dengan memahami apa yang dibicarakan publik, bagaimana sentimen terbentuk, dan isu apa yang mulai menguat, pemerintah dapat merespons dengan lebih cepat dan terarah. Bagi Kemenkeu, langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal negara.
Upaya edukasi publik juga memerlukan pendekatan yang berkelanjutan. Konten yang hanya muncul saat krisis tidak akan cukup membangun pemahaman jangka panjang. Kemenkeu dapat memperkuat program narasi berulang yang membahas topik-topik fundamental seperti peran APBN, bagaimana pajak bekerja, ke mana anggaran negara dialokasikan, atau bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi perekonomian sehari-hari. Serial konten yang hadir secara rutin akan membantu publik memahami konteks kebijakan tanpa harus menunggu momentum tertentu.
Kolaborasi dengan kreator konten juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi komunikasi modern. Banyak anak muda mendapatkan informasi bukan dari portal berita atau konferensi pers, tetapi dari analisis sederhana yang disampaikan kreator yang mereka percayai. Kolaborasi dengan akademisi, ekonom independen, dan kreator edukasi dapat memperluas jangkauan pesan pemerintah tanpa mengorbankan akurasi. Bentuk kolaborasi seperti dialog publik, video edukatif, atau diskusi ringan dapat menjadi jembatan antara bahasa teknis kebijakan dan bahasa masyarakat umum.
Teknologi kecerdasan buatan (AI) juga membuka peluang baru bagi efisiensi komunikasi pemerintah. AI dapat membantu menyusun draft konten, mendeteksi pola percakapan, mengidentifikasi potensi misinformasi, hingga memetakan demografi audiens secara lebih cepat. Meski demikian, penggunaan AI tetap harus melibatkan verifikasi manusia agar setiap pesan yang disampaikan tetap akurat dan sesuai mandat lembaga.