Bayangkan apabila kita memiliki kebun luas yang dipenuhi pepohonan. Selama bertahun-tahun, kita mungkin menganggap kebun itu akan menghasilkan apabila pohonnya ditebang, kayunya dijual, atau lahannya dialihfungsikan menjadi kawasan produktif. Namun, bagaimana jika ternyata pohon yang tetap berdiri juga memiliki nilai ekonomi? Pohon-pohon tersebut menyerap karbon, menjaga air tanah, mencegah erosi, menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati, sekaligus membantu menjaga keseimbangan iklim. Lalu timbul pertanyaan sederhana, jika keberadaan pohon memberikan manfaat bagi banyak orang, apakah manfaat tersebut juga dapat dihargai secara ekonomi?
Analogi pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika dunia menghadapi perubahan iklim. Selama ini, pembangunan ekonomi sering kali mengukur nilai sumber daya alam dari apa yang dapat diambil darinya. Kayu dihitung dari volume yang ditebang, mineral dari jumlah yang ditambang, dan lahan dari produktivitas yang dihasilkan. Perubahan iklim perlahan mengubah cara pandang tersebut. Hutan yang tetap berdiri, karbon yang tidak dilepaskan ke atmosfer, dan ekosistem yang tetap terjaga kini mulai dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis.
Pembiayaan Berdasarkan Hasil
Dari sinilah muncul konsep Results-Based Payment atau RBP. Secara sederhana, RBP merupakan mekanisme pembiayaan yang memberikan pembayaran setelah suatu hasil tertentu berhasil dicapai dan dapat dibuktikan. Dalam konteks perubahan iklim, salah satu bentuknya adalah pembayaran atas keberhasilan suatu negara mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Skema REDD+ adalah mekanisme insentif finansial global yang dirancang PBB melalui UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) untuk negara berkembang. Tujuannya menekan emisi gas rumah kaca dengan cara mencegah kerusakan dan hilangnya hutan. Jadi, negara tidak sekadar dibayar karena memiliki program menjaga hutan, tetapi memperoleh pembayaran karena dapat menunjukkan hasil nyata berupa pengurangan emisi yang telah memenuhi standar tertentu.
Konsep RBP menjadi semakin penting karena kebutuhan pembiayaan untuk menghadapi perubahan iklim sangat besar. Negara-negara berkembang membutuhkan investasi untuk melakukan mitigasi, beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, memperbaiki tata kelola lingkungan, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kapasitas fiskal setiap negara tidak sama. Karena itu, dibutuhkan arsitektur pembiayaan iklim global yang memungkinkan negara-negara berkembang memperoleh dukungan untuk menjalankan aksi iklim.
Salah satu institusi penting dalam arsitektur tersebut adalah Green Climate Fund atau GCF. GCF merupakan organisasi dana multilateral yang beroperasi sebagai bagian dari mekanisme keuangan dalam kerangka UNFCCC. GCF dibentuk untuk membantu negara berkembang dalam menempuh jalur pembangunan rendah emisi dan berketahanan terhadap perubahan iklim. Dukungan GCF dapat diberikan melalui berbagai instrumen pembiayaan, termasuk hibah, pinjaman, serta skema pembayaran berbasis hasil. Dana yang dihimpun oleh GCF berasal dari komitmen dan kontribusi negara-negara donor yang kemudian dihimpun menjadi sumber pembiayaan iklim global. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk mendukung negara berkembang dalam menjalankan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Jika UNFCCC ibaratnya adalah sebuah payung besar untuk kerja sama bertemakan iklim dunia, maka GCF menjadi salah satu sumber pembiayaannya. REDD+ menjadi kerangka aksi Indonesia dalam menekan emisi dari sektor kehutanan, sementara RBP menjadi mekanisme yang memberikan nilai ekonomis atas hasil yang berhasil dicapai.
Komitmen Perubahan Iklim
Mekanisme RBP sangat menarik dan unik. Dalam pembiayaan konvensional, sebuah program biasanya disusun terlebih dahulu, kemudian dana diberikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Namun dalam RBP, hasil menjadi kunci. Negara harus terlebih dahulu menunjukkan capaian yang dapat diukur, dilaporkan, dan diverifikasi. Setelah hasil tersebut memenuhi ketentuan, barulah pembiayaan diberikan.
Perjalanan Indonesia dalam RBP REDD+ telah mendapatkan pengakuan internasional. Untuk periode hasil 2014–2016, Indonesia mengajukan 27 juta ton CO2 ekuivalen sebagai dasar pembayaran berbasis hasil kepada fasilitas REDD+ GCF. Setelah dilakukan penyesuaian, nilai pembayarannya mencapai USD103,8 juta, dengan nilai USD5 per ton CO2 ekuivalen. Proyek tersebut disetujui oleh Dewan GCF pada 2020 dan menjadi salah satu capaian penting Indonesia dalam mengakses pembiayaan iklim internasional.
Angka USD103,8 juta tentu menarik jika hanya dilihat sebagai angka penerimaan. Namun, maknanya sebenarnya jauh lebih besar. Angka tersebut merupakan pengakuan bahwa upaya menjaga hutan dan mengurangi emisi memiliki nilai yang dapat dihargai dalam sistem pembiayaan iklim internasional. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya memiliki hutan sebagai aset ekologis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubah keberhasilan menjaga aset tersebut menjadi sumber pembiayaan.
Lebih menarik lagi, capaian Indonesia dalam skema RBP REDD+ tidak berhenti pada angka USD103,8 juta. Pada Oktober 2025, GCF mencatat bahwa Indonesia telah memperoleh komitmen sebesar USD499,8 juta melalui sistem Results-Based Payments atas keberhasilan pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dari jumlah tersebut, USD340,7 juta telah dicairkan, termasuk USD103,8 juta yang merupakan pembiayaan GCF dan disalurkan melalui United Nations Development Programme atau UNDP.
Di titik inilah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH memainkan peran penting. BPDLH bukan sekadar tempat berakhirnya dana yang berasal dari luar negeri. Lembaga ini menjadi bagian dari ekosistem pengelolaan dana lingkungan hidup Indonesia dan berfungsi sebagai penghubung antara sumber pembiayaan internasional dengan kebutuhan program lingkungan di dalam negeri.
Dalam proyek RBP Indonesia, BPDLH berperan sebagai fund manager. Sementara UNDP bertindak sebagai Accredited Entity dalam proyek GCF tersebut. Artinya, terdapat sistem yang memastikan dana internasional dapat dikelola menjadi kegiatan yang mendukung agenda lingkungan Indonesia. GCF sendiri menyebut BPDLH sebagai fund manager REDD+ di Indonesia dan menggambarkannya sebagai jembatan antara komitmen internasional dengan kebutuhan aksi di Indonesia.
Peran tersebut menjadi penting karena pembiayaan iklim bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan dana, tetapi juga bagaimana memastikan dana tersebut menghasilkan dampak. Dana yang diperoleh dari RBP diarahkan untuk memperkuat arsitektur REDD+, tata kelola hutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan terdesentralisasi, termasuk melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Hutan Desa. Dukungan juga diarahkan pada penguatan program perhutanan sosial dan kapasitas pelaksanaan di berbagai tingkatan.
Tantangan ke depan
Bagi Indonesia, perubahan paradigma ini memiliki arti strategis. Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas dan menjadi salah satu negara penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim berbasis sektor lahan. Jika selama ini menjaga hutan kerap dianggap sebagai aktivitas yang membutuhkan biaya, maka mekanisme RBP membuka kemungkinan bahwa sebagian biaya tersebut dapat dikompensasi melalui pembiayaan internasional berdasarkan hasil yang dicapai.
Namun, di balik peluang tersebut terdapat tantangan besar. Yang pertama yaitu kredibilitas data. RBP membutuhkan bukti bahwa pengurangan emisi benar-benar terjadi. Karena itu, sistem measurement, reporting and verification menjadi sangat penting. Pemerintah harus mampu mengukur emisi, melaporkan hasilnya, dan memastikan hasil tersebut dapat diverifikasi dengan metodologi yang dapat diterima secara internasional. Ini bukan perkara sederhana. Emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sangat kompleks. Perubahan tutupan hutan, kebakaran, aktivitas ekonomi, kondisi geografis, hingga faktor sosial dapat memengaruhi perhitungan.
Tantangan kedua adalah memastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat. Hutan tidak berada di ruang kosong. Di dalam dan sekitar kawasan hutan terdapat masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam. Karena itu, keberhasilan RBP tidak seharusnya hanya diukur dari berapa banyak ton emisi yang berhasil dikurangi atau berapa besar dana yang diterima. Ukuran keberhasilannya juga perlu dilihat dari apakah masyarakat memperoleh manfaat dan apakah tata kelola hutan menjadi lebih baik. Dalam konteks tersebut, program perhutanan sosial bisa menjadi contoh. Ketika masyarakat memperoleh akses, kapasitas, dan insentif untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, kepentingan lingkungan dan ekonomi dapat dipertemukan. Hutan tetap terjaga, sementara masyarakat memiliki sumber penghidupan yang lebih berkelanjutan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pembiayaan iklim tidak menciptakan ketergantungan. RBP memang membuka sumber pendanaan baru, tetapi tidak berarti Indonesia dapat menggantungkan seluruh pembiayaan lingkungan kepada dana internasional. APBN, APBD, investasi swasta, filantropi, pasar karbon, dan sumber pembiayaan lainnya tetap memiliki peran. Justru, keberadaan GCF dan RBP seharusnya menjadi katalis untuk membangun ekosistem pembiayaan hijau yang lebih besar.
BPDLH dalam konteks tersebut memiliki posisi strategis. Sebagai pengelola dana lingkungan, BPDLH dapat menjadi salah satu simpul yang mempertemukan berbagai sumber pendanaan dengan kebutuhan program lingkungan. Semakin kuat tata kelola, transparansi, sistem pengukuran dampak, serta kapasitas penyaluran dana, semakin besar pula kepercayaan yang dapat dibangun dengan mitra internasional maupun domestik.
Perkembangan GCF sendiri menunjukkan bahwa pembiayaan iklim berbasis hasil memiliki masa depan yang cukup panjang. Untuk periode 2024–2027, GCF memperkuat agenda pembiayaan iklimnya dengan target meningkatkan dukungan kepada negara berkembang dan memperbesar dampak investasi iklim. Bagi Indonesia, pengalaman mendapatkan RBP sebelumnya merupakan modal penting untuk memperkuat kapasitas dan mengembangkan peluang pembiayaan selanjutnya.
Lalu tujuan akhirnya bukan hanya sekadar bagaimana mendapatkan lebih banyak pembiayaan, tapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan menghasilkan perubahan yang nyata. Karena pada akhirnya, keberhasilan pembiayaan iklim bukan diukur dari berapa banyak uang yang berhasil masuk, melainkan dari berapa banyak hutan yang berhasil dipertahankan, emisi yang berhasil dikurangi, masyarakat yang memperoleh manfaat, dan generasi mendatang yang masih dapat menikmati lingkungan yang sehat.