Penulis: Mira Adriani
Di era komunikasi digital, lanskap penyebaran informasi kebijakan publik telah berubah secara fundamental. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya produsen pesan, sementara media massa tidak lagi menjadi satu-satunya saluran utama. Media sosial menghadirkan ruang baru yang cair, cepat, dan personal. Dalam konteks inilah, penggunaan influencer sebagai bagian dari taktik komunikasi penyebaran kebijakan keuangan menjadi semakin relevan, sekaligus memunculkan perdebatan kritis mengenai efektivitas, kredibilitas, dan etika komunikasi publik.
Kebijakan keuangan negara—mulai dari perpajakan, APBN, subsidi, hingga insentif fiskal—sering kali bersifat teknokratis dan kompleks. Bahasa regulasi yang formal dan penuh istilah teknis kerap menciptakan jarak antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Influencer, dengan kekuatan personal branding dan kedekatan emosional dengan audiensnya, menawarkan jembatan komunikasi yang mampu menyederhanakan pesan tanpa menghilangkan substansinya. Ketika kebijakan disampaikan melalui figur yang akrab di layar gawai, pesan berpotensi diterima lebih cepat dan luas, terutama oleh generasi muda yang cenderung menjauh dari kanal komunikasi konvensional.
Dari sisi efektivitas, influencer unggul dalam membangun awareness dan engagement. Algoritma media sosial bekerja berdasarkan interaksi, dan konten influencer umumnya dirancang untuk memancing respons audiens. Dalam konteks kebijakan keuangan, hal ini berarti pesan negara dapat menembus ruang percakapan publik yang sebelumnya sulit dijangkau. Influencer juga mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakter platform—apakah itu video singkat, infografik, atau storytelling personal—sehingga pesan kebijakan terasa lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Namun, efektivitas tersebut tidak otomatis menjamin pemahaman yang utuh. Tantangan utama terletak pada risiko simplifikasi berlebihan. Kebijakan keuangan tidak jarang memiliki implikasi jangka panjang dan konsekuensi struktural yang tidak bisa direduksi menjadi narasi singkat tanpa konteks. Ketika pesan terlalu disederhanakan demi viralitas, ada potensi terjadinya miskomunikasi atau bahkan distorsi makna kebijakan. Di sinilah peran perancang komunikasi kebijakan menjadi krusial, memastikan bahwa influencer tidak sekadar “mempromosikan” kebijakan, tetapi benar-benar memahami pesan inti yang disampaikan.
Aspek kredibilitas juga menjadi sorotan. Kepercayaan publik terhadap influencer sangat bergantung pada persepsi keaslian (authenticity). Jika audiens menilai influencer hanya sebagai corong pemerintah tanpa transparansi, pesan justru berisiko ditolak. Oleh karena itu, keterbukaan mengenai kolaborasi menjadi prasyarat etis. Publik berhak mengetahui bahwa sebuah konten merupakan bagian dari komunikasi kebijakan, bukan opini personal murni. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan jangka panjang, baik terhadap influencer maupun institusi publik.
Selain itu, pemilihan influencer harus dilakukan secara strategis dan berbasis nilai. Popularitas semata tidak cukup. Rekam jejak, integritas, serta kesesuaian audiens influencer dengan sasaran kebijakan perlu menjadi pertimbangan utama. Untuk isu kebijakan keuangan, influencer dengan citra edukatif, literasi ekonomi yang baik, atau kepedulian terhadap isu publik akan lebih efektif dibanding figur yang sekadar viral. Pendekatan ini membantu memposisikan kebijakan sebagai wacana publik yang serius, bukan sekadar tren sesaat.
Dari perspektif etika komunikasi publik, penggunaan influencer menuntut keseimbangan antara persuasi dan edukasi. Negara memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kebijakan secara jujur, berimbang, dan berbasis data. Influencer seharusnya difungsikan sebagai mitra edukasi publik, bukan alat propaganda. Ruang dialog dan kritik tetap harus dibuka, karena kebijakan keuangan menyangkut kepentingan luas dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Ke depan, penggunaan influencer dalam komunikasi kebijakan keuangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi komunikasi kolaboratif yang lebih luas. Influencer bukan pengganti peran juru bicara resmi, media massa, atau kanal komunikasi institusional, melainkan pelengkap yang memperluas jangkauan pesan. Dengan perencanaan yang matang, pengawasan konten yang ketat, serta komitmen pada transparansi dan etika, influencer dapat menjadi aset strategis dalam meningkatkan literasi kebijakan keuangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.
Pada akhirnya, keberhasilan penggunaan influencer tidak diukur dari seberapa viral sebuah konten, melainkan dari sejauh mana masyarakat memahami, mendiskusikan, dan secara sadar berpartisipasi dalam kebijakan keuangan yang memengaruhi masa depan bersama.