Dalam beberapa tahun terakhir, komunikasi politik di Indonesia semakin ramai dengan sentuhan budaya populer (pop culture). Jika dulu komunikasi politik identik dengan pidato panjang, baliho formal, atau debat yang kaku, sekarang pendekatannya jauh lebih santai seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh politik ini sadar bahwa perhatian publik, terutama generasi muda, lebih mudah didapat jika pesan politik dikemas dengan gaya yang akrab dengan budaya internet.
Salah satu fenomena yang nyata adalah saat kampanye Pemilu tahun 2024. Banyak simbol budaya pop yang muncul dalam strategi komunikasi para kandidat politik. Misalnya, dengan membawa referensi dari anime Jepang maupun penciptaan identitas digital yang viral di TikTok dan Instagram. Gaya visual ini bukan kebetulan, namun dirancang untuk membangun kedekatan dengan generasi yang tumbuh bersama internet dan budaya digital.
Media sosial tentu saja menjadi arena utama bagi strategi ini. Di Indonesia, menurut data We Are Social, pengguna media sosial per Oktober 2025 telah mencapai angka 180 juta jiwa, atau mencapai 62,9% dari total populasi. Sebagian besar penggunanya adalah generasi muda, yang menghabiskan berjam-jam per hari, untuk berseluncur di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Dalam konteks ini, politik tidak lagi hanya hadir dalam bentuk debat atau pemberitaan media arus utama, tetapi juga dalam bentuk meme, video pendek, remix audio, hingga parodi.
Contoh lainnya yang terpampang nyata adalah dominasi TikTok dalam komunikasi politik, sepanjang tiga tahun terakhir. Banyak konten kampanye dibuat dengan format yang menyerupai konten hiburan seperti potongan video pendek, musik trending, dan editing cepat. Tim komunikasi politik tentu sadar bahwa algoritma platform sangat menyukai konten ringan yang mudah dibagikan, sehingga pesan politik dengan mudah βdiselipkanβ dalam format yang tampak seperti hiburan biasa.
Di sisi lain, budaya pop juga berkembang lewat partisipasi pengguna internet, di mana banyak masyarakat net (netizen) yang membuat meme atau hasil karya fans yang menampilkan tokoh politik yang sejalan dengan pemikiran mereka. Dalam beberapa kasus, konten buatan netizen justru lebih viral dibandingkan materi dari sumber komunikasi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa politik di era digital semakin bersifat kolaboratif, di mana narasi tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh tokoh politik, tetapi juga dapat dibentuk oleh komunitas digital.
Fenomena ini sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Secara global, Mantan Presiden AS Barack Obama membawa ide penggunaan budaya populer dalam kampanye politiknya di 2008. Sejak saat itu, kampanye politik tidak terlepas dari penggunaan budaya populer untuk menggaet generasi muda. Dari sini dapat terlihat bahwa salah satu faktor utamanya adalah perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi, di mana sumber utama berita bukan dari televisi atau koran, melainkan dari linimasa media sosial mereka.
Namun, penggunaan budaya pop dalam politik juga memiliki sisi yang perlu dikritisi. Ketika komunikasi politik terlalu fokus pada viralitas, ada risiko bahwa substansi kebijakan menjadi tenggelam. Konten yang ringan memang lebih mudah menarik perhatian, tetapi belum tentu memberikan pemahaman yang mendalam tentang program atau kebijakan dari tokoh politik tersebut.
Selain itu, pendekatan berbasis internet juga dapat menciptakan kesenjangan, mengingat disparitas digital di Indonesia masih sangat lebar. Saat ini, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses internet yang memadai. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia tahun 2025 mencapai tingkat penetrasi sebesar 80,66 persen dari total populasi. Berarti, hampir 20 persen penduduk Indonesia masih ada yang belum tersentuh internet, baik karena infrastruktur yang belum memadai maupun jumlah penduduk lanjut usia yang terus meningkat. Kelompok ini kemungkinan tidak terlalu terpapar komunikasi politik berbasis meme atau konten digital.
Oleh karena itu, strategi komunikasi politik yang terlalu mengandalkan budaya pop digital berpotensi tidak menjangkau seluruh pemilih, yang menjadi kritik tajam bagi proses politik itu sendiri. Politik tidak hanya soal menarik perhatian generasi muda, tetapi juga memastikan pesan dapat dipahami oleh berbagai lapisan serta kelompok masyarakat.
Dari sudut pandang praktisi komunikasi, penggunaan budaya pop sebenarnya adalah alat, dan bukan tujuan utama. Tentu saja, konten populer efektif untuk menjadi pembuka percakapan terkait, menarik perhatian masyarakat luas dan membuat politik terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun seharusnya, ada langkah lanjutan untuk menjelaskan kebijakan serta gagasan maupun program yang berdampak kepada publik secara lebih substansial.
Singkatnya, budaya pop telah menjadi bahasa baru dalam komunikasi politik Indonesia. Meme, referensi dari animasi, sampai joget ala TikTok telah menjadi bagian dari strategi komunikasi politik. Selama digunakan secara seimbang, yaitu sebagai pintu masuk menuju diskusi yang lebih serius, budaya pop bisa menjadi cara yang efektif untuk membuat politik terasa lebih relevan bagi masyarakat modern, terlebih bagi anak muda. Namun, jika hanya berhenti pada viralitas, politik berisiko berubah menjadi sekadar konten hiburan di linimasa media sosial.