Pertanyaan ini sangat menarik, apalagi pada kondisi saat ini beredar kabar Pemerintah akan menarik pajak dari warung tegal (warteg) dan jasa tukang cukur. Pembahasan isu ini rasanya masih panas, meskipun para influencer keuangan sudah mulai membagi konten edukasi, terkait perpajakan UMKM di media sosial. Memang akan menjadi ironi ketika Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa: minyak dan gas bumi, gas alam, nikel, tembaga, dan emas, malah memungut pajak dari pihak yang mungkin belum memiliki penghasilan yang layak.
Logika sederhana terkait fakta ini, tidak dapat dibendung lagi di warung kopi sekitaran solo. Tentunya akan muncul pertanyaan, Mengapa Pemerintah gencar menarik pajak dari penghasilan masyarakat dan laba perusahaan, sedangkan negara memiliki sumber daya alam (SDA) yang begitu besar untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan raya dan juga pertahanan?. Apakah penerimaan dari sektor sumber daya alam tidak mampu membiayai kebutuhan generasi saat ini dan mendatang? Menurut opini saya, setidaknya kita perlu kaji lebih dalam melalui tiga perspektif yaitu struktur pendapatan negara, sifat sumber daya alam, dan resiko harga komoditi.
Data yang saya berikan mungkin tidak yang ter-update, namun setidaknya juga bukan merupakan asumsi. Apabila kita amati angka yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 yang telah diaudit BPK. Total pendapatan negara dan hibah sebesar Rp2.850,60 dalam triliun rupiah tentunya. Penerimaan dari pajak tercatat sebesar Rp2.231,84 triliun, angka ini merupakan 78,3% dari pendapatan negara. Disisi lain penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan sumber daya alam tercatat sebesar Rp 228,93 triliun, hanya sekitar 8% dari pendapatan negara, dan sisanya sebesar Rp584,38 triliun yang berasal dari PNBP non SDA.
Dari data diatas artinya dari setiap Rp 1.000 pendapatan negara, penerimaan pajak menyumbang sebesar Rp783 , sedangkan dari SDA sebesar Rp80. Sangat kecil bukan? bahkan tidak genap Rp100. Pada kondisi ini bahkan negara tidak punya opsi untuk memilih antara pembiayaan dari sumber daya alam atau menarik pajak. Akan lebih jelas lagi ketika kita membandingkan angka diatas dengan total belanja negara di tahun 2024 sebesar Rp3.359, 76 triliun. Jelas sudah bahwa dengan mengandalkan pendapatan negara dari SDA tidak akan kuat untuk menopang belanja negara. Memang perlu diakui, bahwa mungkin saja angka yang kecil tersebut karena manajemen sumber daya alam, kebijakan ekonomi dan kemampuan negara mengelola hasil eksploitasi belum optimal.
Eksploitasi SDA sepatutnya memperhatikan konsep exhaustible natural resources atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pemerintah tidak bisa terus memonetisasi SDA karena kekayaan ini suatu saat akan habis Disisi lain Pemerintah membutuhkan uang untuk membiayai belanja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan, seperti gaji aparatur negara, operasional sekolah, pelayanan kesehatan, pemeliharaan jalan, dan berbagai program sosial.
Masyarakat juga semestinya mulai menaruh perhatian bahwa selama 2024 lifting minyak bumi menurun, disusul oleh penurunan produksi sejumlah komoditas mineral, termasuk timah dan bauksit.
Ekonom John Hartwick mengemukakan teori yang dikenal sebagai Hartwickβs Rule pada tahun 1977. Pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan, perlu diinvestasikan kembali ke dalam bentuk modal produksi agar kesejahteraan antargenerasi dapat dipertahankan. Bila kita berkaca pada kasus bencana banjir di sumatra, kebakaran hutan di kalimantan, cukup gamblang memberikan kita pemahaman bahwa belum terdapat kondisi yang dapat memastikan bahwa generasi mendatang mendapatkan manfaat ekonomi dari eksploitasi SDA saat ini. Ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang. Anthony J. Venables dalam Journal of Economic Perspectives (2016) menjelaskan bahwa negara berkembang mengalami kesulitan dalam mengubah kekayaan alam menjadi pembangunan yang berkelanjutan.
Penerimaan negara dari SDA memiliki resiko fluktuasi harga yang tinggi. Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi: harga komoditas di pasar internasional dan volume produksi yang dapat dieksploitasi negara. Saat ini komoditi yang paling relevan bagi ekspor Indonesia adalah batu bara, minyak, gas, nikel, tembaga, CPO dan karet. Agar sederhana kita tengok harga batu bara pernah turun dari harga $180 menjadi $108 per ton pada kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2025 meskipun pada tahun 2026 ini tren cenderung pulih ke angka $134. Kondisi diatas pasti berimplikasi pada potensi pendapatan dari sektor ekspor dan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Negara yang hanya mengandalkan pada penerimaan ekspor SDA tentunya akan menghadapi hantaman ekonomi yang cukup dalam ketika harga komoditas utamanya rontok di pasar internasional.
Bagaimana dengan harga minyak dunia? Harga minyak mentah brent pada bulan oktober ini menyentuh angka $97 per barel. Apakah ini memberikan dampak positif bagi Indonesia yang memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi yang tinggi? Nyatanya tidak. Negara yang memiliki kekayaan kandungan minyak bumi yang tinggi tidak selalu memiliki kemampuan lifting yang tinggi juga. Indonesia merupakan negara pengimpor minyak. Kemampuan lifting minyak bumi saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik sehingga masih diperlukan impor dari negara lain. Memang ada juga komoditas SDA yang mengalami kenaikan di pasar internasional seperti timah, tembaga, dan sawit. Namun bukan naik atau turunnya harga komoditas yang menjadi titik fokus pembahasan kali ini. Faktor ekonomi, geopolitik dunia, iklim dunia adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi dengan mudah. Gangguan pasokan energi, gangguan produksi pertanian, perubahan keseimbangan permintaan dan penawaran yang terjadi di tingkat global menjadi tantangan tersendiri apabila negara hanya mengandalkan penerimaan dari optimalisasi SDA.
Pajak memiliki pendekatan yang berbeda dalam fungsi menjalankan penerimaan negara apabila dibandingkan dengan penerimaan dari SDA. Pajak berarti negara mengandalkan aktvitas ekonomi masyarakat. Negara memperoleh pendapatan dari penghasilan individu, keuntungan perusahaan, konsumsi barang dan jasa, kegiatan usaha, dan aktivitas ekonomi lainnya melalui sistem pemungutan yang dilandaskan pada undang-undang. sumber penerimaan lebih tersebar pada berbagai kegiatan ekonomi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan negara, pemerintah dituntut untuk menaikkan pula basis perpajakan . salah satu contoh perluasan basis perpajakan yang dilakukan adalah diperkenalkannya pajak karbon.
Justru dengan menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara, dapat dibangun hubungan pertanggungjawaban antara masyarakat dan negara. Ketika pemerintah sangat bergantung pada uang masyarakat dalam bentuk pajak, sudah selayaknya terdapat pertanggungjawaban atas penggunaan uang tersebut.
Sebagai kesimpulan dari opini saya bahwa faktor-faktor seperti: proporsi penerimaan SDA yang masih sangat minim, sifat SDA yang tidak terbarukan sedangkan kebutuhan negara berlangsung terus-menerus, dan ketidaksatabilan harga komoditas dan tingkat produksi, menjadikan penerimaan dari SDA tidak ideal untuk dijadikan satu-satunya fondasi APBN. Pajak masih menjadi fondasi penerimaan negara namun dalam upaya meningkatkan basis perpajakan, menjadi keharusan untuk memperhatikan keadilan ekonomi bagi masyarakat.