Global Minimum Tax di Indonesia: Menjaga Kedaulatan Pajak di Tengah Persaingan Investasi Global

Global Minimum Tax (GMT) atau GloBE mewajibkan tarif pajak efektif minimum 15% bagi grup multinasional. Di Indonesia, kebijakan ini diatur dalam PMK 136/2024 dan PER-6/PJ/2026 melalui IIR, UTPR, dan DMTT.


Perubahan lanskap perpajakan internasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju sistem yang lebih terkoordinasi. Salah satu tonggak terpenting adalah penerapan Global Minimum Tax (GMT) atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) yang dikembangkan oleh OECD/G20 Inclusive Framework melalui Pilar Dua (Pillar Two). Kebijakan ini bertujuan memastikan kelompok perusahaan multinasional besar membayar pajak efektif minimal 15 persen di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Indonesia perlu memandang GMT (GloBE) bukan sebagai instrumen pemungutan pajak semata, tetapi sebagai momentum untuk melakukan transformasi pengawasan pajak internasional berbasis data dan kerja sama lintas yurisdiksi.

Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional sebagai peraturan pelaksananya. Kedua regulasi tersebut menandai komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari rezim perpajakan global yang lebih adil sekaligus menjaga hak pemajakan nasional atas aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam negeri.

Mengapa GMT (GloBE) Penting?

Sebelum adanya GMT (GloBE), perusahaan multinasional sering kali dapat mengalihkan laba ke negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau bahkan nol persen. Praktik ini dikenal sebagai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Akibatnya, negara tempat kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung kehilangan potensi penerimaan pajak.

Melalui GloBE, OECD menciptakan mekanisme yang memastikan apabila suatu entitas dalam grup perusahaan multinasional membayar pajak dengan tarif efektif kurang dari 15 persen, akan timbul pajak tambahan yang akan menutup selisih hingga mencapai tarif minimum tersebut.

Bagi Indonesia, kebijakan ini memiliki arti strategis. Selama ini pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi, seperti tax holiday dan tax allowance. Dalam rezim GloBE, manfaat insentif yang menurunkan tarif efektif di bawah 15 persen dapat berkurang karena negara lain berpotensi memungut pajak tambahan atas selisih tersebut. Oleh karena itu, penerapan GloBE memungkinkan Indonesia mempertahankan hak pemajakan melalui Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT) sehingga tambahan pajak tersebut masuk ke kas negara Indonesia, bukan ke negara tempat induk perusahaan berada.

Sebagai ilustrasi, apabila entitas grup multinasional di Indonesia memperoleh laba dan hanya membayar pajak dengan tarif efektif 10 persen, maka akan terdapat selisih 5 persen yang menjadi pajak tambahan (top-up tax). Melalui mekanisme DMTT, tambahan pajak tersebut dapat dipungut oleh Indonesia sehingga tidak berpindah ke yurisdiksi lain.

Pokok Pengaturan dalam PMK Nomor 136 Tahun 2024

PMK Nomor 136 Tahun 2024 mengatur substansi penerapan GMT di Indonesia. Regulasi ini mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan OECD dan berlaku bagi Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN) dengan peredaran bruto konsolidasi minimal EUR750 juta yang terpenuhi paling sedikit dalam dua dari empat tahun pajak sebelum tahun pengenaan GloBE.

Dalam kerangka tersebut terdapat tiga instrumen utama:

  1. Income Inclusion Rule (IIR), yaitu mekanisme pengenaan pajak tambahan pada entitas induk atas laba yang dikenai pajak rendah pada entitas anaknya.
  2. Undertaxed Payment Rule (UTPR), yaitu mekanisme pelengkap apabila pajak tambahan belum sepenuhnya dipungut melalui IIR.
  3. Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT), yaitu pajak tambahan minimum domestik yang dikenakan atas laba entitas di Indonesia yang memiliki tarif pajak efektif di bawah 15 persen.

Dari ketiga instrumen tersebut, DMTT menjadi sangat penting bagi Indonesia karena memastikan hak pemajakan tetap berada pada yurisdiksi sumber penghasilan. Dengan demikian, tambahan pajak yang muncul dapat dipungut terlebih dahulu oleh Indonesia.

Mekanisme Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak GloBE

Aspek administrasi kemudian diatur lebih rinci melalui PER-6/PJ/2026. Regulasi ini memberikan kepastian mengenai proses registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga penyampaian dokumen pendukung bagi wajib pajak yang termasuk dalam cakupan GloBE.

Secara umum, tahapan pemenuhan kewajiban wajib pajak GloBE dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Penambahan Status sebagai Wajib Pajak GloBE

Setiap entitas anggota Grup PMN yang memenuhi kriteria cakupan GloBE wajib mengajukan penambahan status (flag) sebagai wajib pajak GloBE pada Portal Wajib Pajak di Coretax. Penambahan ini dilakukan paling lambat sembilan bulan setelah berakhirnya tahun pengenaan GloBE pertama.

2. Penghitungan Pajak Tambahan

Wajib pajak harus melakukan penghitungan berbagai komponen GMT, antara lain:

  • Laba GloBE;
  • Pajak tercakup (covered taxes);
  • Effective Tax Rate (ETR);
  • Substance-Based Income Exclusion (SBIE);
  • Pajak tambahan (top-up tax) yang timbul.

Penghitungan ini memerlukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial, data konsolidasi grup, dan ketentuan khusus GloBE yang relatif kompleks.

3. Penyampaian SPT Tahunan GloBE

Wajib pajak wajib menyampaikan:

  • SPT Tahunan PPh GloBE;
  • SPT Tahunan PPh DMTT; dan/atau
  • SPT Tahunan PPh UTPR.

Pelaporan dilakukan secara elektronik paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak GloBE. Untuk tahun pertama penerapan diberikan fasilitas perpanjangan waktu hingga dua bulan setelah jatuh tempo pelaporan.

4. Penyampaian GloBE Information Return (GIR)

Entitas induk utama atau Ultimate Parent Entity (UPE) wajib menyampaikan GIR secara elektronik dalam format XML ke otoritas pajak di mana UPE berdomisili atau UPE dapat menunjuk entitas konstituen lain anggota grup untuk menyampaikannya ke otoritas pajak domisilinya. GIR paling lambat disampaikan 15 bulan setelah akhir tahun pengenaan GloBE, atau 18 bulan untuk tahun pertama implementasi.

5. Penyampaian Notifikasi

Setiap entitas konstituen anggota Grup PMN yang berdomisili di Indonesia wajib menyampaikan notifikasi. Dalam kondisi tertentu ketika GIR tidak disampaikan oleh UPE tetapi disampaikan oleh entitas konstituen lain dalam grup, maka seluruh entitas konstituen di Indonesia tetap wajib menyampaikan notifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Pembayaran Pajak Tambahan

Pajak tambahan yang timbul dari DMTT, IIR, maupun UTPR harus disetorkan paling lambat pada akhir tahun pajak GloBE. Pembayaran dilakukan menggunakan Kode Akun Pajak 411618 dengan kode jenis setoran yang berbeda berdasarkan jenis kewajiban pajaknya.

Strategi Komunikasi dan Edukasi yang Telah Dilakukan DJP

Keberhasilan implementasi GMT tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman wajib pajak. Menyadari hal tersebut, DJP telah melakukan berbagai langkah komunikasi dan edukasi.

Pertama, DJP menyediakan laman khusus GloBE pada situs resmi yang memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, mekanisme pajak tambahan, safe harbour, pertukaran informasi, FAQ, dan ketentuan kepatuhan yang harus dipenuhi wajib pajak.

Kedua, DJP secara aktif menerbitkan materi edukasi, infografis, dan presentasi teknis terkait implementasi PMK 136/2024 dan PER-6/PJ/2026. Materi tersebut memberikan contoh timeline administrasi, tata cara registrasi, pelaporan GIR, penyampaian SPT, serta mekanisme pembayaran pajak tambahan.

Ketiga, DJP melaksanakan kegiatan edukasi melalui webinar, kelas pajak, forum asosiasi usaha, konsultasi dengan kelompok wajib pajak besar, serta publikasi melalui kanal media sosial dan media massa. Strategi ini penting mengingat mayoritas subjek GMT merupakan perusahaan multinasional yang memiliki struktur usaha dan transaksi lintas negara yang kompleks.

Keempat, pengembangan layanan digital melalui Portal Wajib Pajak di Coretax menjadi bagian penting dalam mendorong kepatuhan sukarela. Dengan digitalisasi proses registrasi dan pelaporan, beban administrasi dapat ditekan sekaligus meningkatkan kualitas data yang diterima otoritas pajak.

Tantangan Implementasi di Masa Mendatang

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi GMT di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.

1. Kompleksitas Data dan Penghitungan

GloBE menggunakan pendekatan yang berbeda dengan penghitungan Pajak Penghasilan Badan konvensional. Wajib pajak memerlukan data konsolidasi global, informasi lintas yurisdiksi, dan berbagai penyesuaian khusus yang tidak selalu tersedia dalam sistem akuntansi yang ada.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Baik otoritas pajak maupun wajib pajak membutuhkan tenaga yang memahami akuntansi internasional, perpajakan internasional, transfer pricing, serta ketentuan GloBE yang terus berkembang melalui Administrative Guidance OECD.

3. Risiko Sengketa

Perbedaan interpretasi mengenai covered taxes, deferred tax, entitas transparan, struktur investasi, maupun penerapan safe harbour berpotensi memunculkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak.

4. Keterbatasan Sistem Informasi

Pertukaran informasi lintas negara dan pengolahan GIR membutuhkan infrastruktur teknologi yang kuat dan aman. Volume data yang diterima akan meningkat signifikan seiring bertambahnya jumlah wajib pajak GloBE.

5. Penyesuaian Kebijakan Insentif

Indonesia perlu memastikan bahwa insentif fiskal yang diberikan tetap kompetitif dalam menarik investasi, namun tidak kehilangan efektivitas karena tergerus oleh mekanisme GMT.

Langkah Pencegahan dan Penanganan

Untuk menghadapi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan.

Pertama, memperluas program edukasi yang lebih sektoral dan berbasis kasus nyata. Wajib pajak akan lebih mudah memahami kewajiban GloBE apabila diberikan simulasi penghitungan yang sesuai dengan karakteristik industrinya.

Kedua, memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan mengenai Pilar Dua OECD, Administrative Guidance, dan praktik terbaik internasional bagi pegawai DJP maupun pelaku usaha.

Ketiga, mengembangkan sistem digital terintegrasi yang mampu mengakomodasi registrasi, penyampaian GIR, pengawasan risiko, dan analisis data secara otomatis.

Keempat, memperluas forum konsultasi dan cooperative compliance bagi wajib pajak besar sehingga potensi sengketa dapat dicegah sejak awal.

Kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan insentif fiskal. Fokus insentif dapat diarahkan pada dukungan berbasis biaya, pengembangan sumber daya manusia, riset dan pengembangan, serta infrastruktur yang tetap memberikan manfaat investasi tanpa menimbulkan konsekuensi top-up tax yang signifikan.

Penutup

Penerapan GMT merupakan salah satu perubahan terbesar dalam perpajakan internasional dalam beberapa dekade terakhir. Melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 dan PER-6/PJ/2026, Indonesia telah membangun fondasi hukum dan administrasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan rezim tersebut.

Di satu sisi, GMT memberikan peluang bagi Indonesia untuk melindungi basis pajak dan menjaga hak pemajakan atas aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam negeri. Di sisi lain, kompleksitas aturan dan kebutuhan data yang tinggi menuntut kesiapan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi GMT tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga pada kualitas edukasi, komunikasi, digitalisasi, serta sinergi antara DJP dan wajib pajak.

Apabila tantangan yang ada dapat dikelola dengan tepat, GMT berpotensi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di era ekonomi global.

Pada akhirnya, GMT bukan sekadar perubahan teknis dalam sistem perpajakan internasional. Kebijakan ini merupakan ujian bagi kemampuan Indonesia menjaga kedaulatan pajak di tengah ekonomi global yang semakin terintegrasi. Dengan regulasi yang adaptif, administrasi yang modern, dan komunikasi yang efektif kepada wajib pajak, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengubah tantangan GMT menjadi instrumen penguatan penerimaan negara dan peningkatan keadilan perpajakan.

 

Sumber utama: PMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional dan PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

Disclaimer

Artikel ini merupakan opini pribadi penulis, bukan pandangan resmi Kementerian Keuangan RI. Informasi telah diverifikasi, namun platform tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapannya. Pembaca disarankan melakukan verifikasi mandiri.