Indonesia tidak sedang mengalami krisis ekonomi. Pada triwulan II tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan (yoy). Angka ini memang melambat dibanding triwulan I yang mencapai 5,61 persen tetapi masih menunjukkan pertumbuhan yang solid. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia pada semester I tumbuh 5,45 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan. Namun, ketahanan ekonomi makro tidak berarti setiap rumah tangga memiliki ketahanan yang sama.
Kelas Menengah yang Semakin Rentan
Data BPS yang diolah Mandiri Institute menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia kembali menurun pada 2025, dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang. Sebaliknya, kelompok aspiring middle class meningkat dari 137,5 juta menjadi 142 juta orang. Pada saat yang sama, pertumbuhan konsumsi per kapita kelompok kelas menengah pada 2025 sekitar 4,1 persen, lebih rendah dibanding pertumbuhan konsumsi per kapita kelompok lainnya. Tren tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang secara ekonomi berada di kelas menengah memiliki ruang finansial yang terbatas ketika menghadapi guncangan seperti kehilangan pekerjaan, biaya hidup, maupun kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang meningkat.
Persoalan ini menjadi sangat penting karena kelompok middle class dan aspiring middle class memiliki peran besar terhadap perekonomian. Menurut data BPS, kedua kelompok tersebut menyumbang 81,49% dari total konsumsi nasional pada tahun 2024. Dengan besarnya kontribusi tersebut, kondisi kelas menengah memiliki hubungan erat dengan kekuatan konsumsi domestik sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia.
Karena itu, ketika konsumsi kelompok tersebut tumbuh lebih lambat, persoalannya tidak hanya mengenai kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada pertanyaan yang lebih besar “seberapa kuat fondasi pendapatan masyarakat untuk mempertahankan konsumsi ketika menghadapi guncangan berikutnya?”
Ketika Stimulus Menjadi Pereda Nyeri
Dalam kondisi ekonomi yang menghadapi tekanan, stimulus fiskal memiliki fungsi penting sebagai shock absorber. APBN dapat digunakan untuk menjaga daya beli, mencegah kontraksi konsumsi yang terlalu dalam, sekaligus mempertahankan aktivitas ekonomi.
Pada semester II 2026 misalnya, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 Triliun. Paket tersebut mencakup bantuan pangan, bantuan stabilisasi harga kedelai, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi. Kebijakan tersebut memiliki sasaran dan horizon yang berbeda. Bantuan pangan dan insentif transportasi terutama ditujukan untuk menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Sementara program magang dan vokasi diharapkan pada jangka lebih panjang karena berkaitan dengan peningkatan kesiapan tenaga kerja.
Stimulus fiskal dapat dianalogikan sebagai painkiller. Ia dibutuhkan ketika ekonomi mengalami tekanan tetapi fungsi utamanya adalah membantu meredakan dampak guncangan dalam jangka pendek. Persoalan muncul apabila kebijakan jangka pendek menjadi tumpuan berkepanjangan sementara sumber kerentanan tidak diperbaiki. Sebagai contoh, diskon transportasi dapat membantu menurunkan biaya perjalanan masyarakat pada periode tertentu. Namun, setelah masa stimulus berakhir, harga akan kembali mengikuti kondisi pasar. Agar biaya transportasi menjadi lebih terjangkau secara berkelanjutan, diperlukan perbaikan pada sisi struktural, mulai dari regulasi, konektivitas, persaingan usaha, hingga struktur biaya industri transportasi. Artinya, stimulus dan reformasi struktural bukan dua pilihan yang saling bertentangan. Stimulus diperlukan untuk meredam guncangan temporer, sementara kebijakan struktural diperlukan agar masyarakat menjadi lebih resilient terhadap guncangan berikutnya.
Apa yang dibutuhkan kelas menengah?
Dari sisi pendapatan, agenda fiskal perlu diarahkan bukan hanya pada penciptaan lapangan kerja, namun juga pada peningkatan kualitas pekerjaan. Pada bulan Mei 2026, BPS mencatat sebesar 4,65 persen dari 148,19 juta penduduk bekerja berada pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Rata-rata upah buruh tercatat sekitar Rp3,39 juta perbulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan kelas menengah tidak berhenti pada tersedianya lapangan pekerjaan, namun juga membutuhkan pekerjaan formal dengan upah yang layak dan produktivitas yang tinggi, serta peluang peningkatan pendapatan. Kebijakan fiskal dapat berperan melalui penciptaan iklim investasi yang mendorong sektor produktif, penguatan industri bernilai tambah, peningkatan produktivitas kerja, dan perluasan kapasitas ekspor. Dengan fondasi pendapatan yang lebih kuat, kelas menengah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk menghadapi perlambatan ekonomi sehingga tidak mudah jatuh ke kelompok rentan.
Dari sisi pengeluaran, agenda fiskal perlu memastikan bahwa peningkatan pendapatan tidak tergerus oleh biaya hidup. Pada bulan Agustus 2026, inflasi nasional tercatat 3,19 persen (yoy) sementara inflasi kelompok kebutuhan rumah tangga, makanan, kesehatan, dan pendidikan dapat menjadi indikator penting untuk melihat tekanan pada pengeluaran masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal tidak hanya diperlukan sebagai respon ketika daya beli melemah tetapi juga untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas, stabilisasi harga pangan dan energi, serta dukungan untuk kebutuhan strategis seperti hunian. Ketahanan kelas menengah dibangun dari dua sisi sekaligus yaitu memperkuat kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan dan menjaga agar pendapatan tersebut tetap memiliki daya beli.
Penutup
Stimulus tetap perlu diberikan ketika ekonomi menghadapi tekanan. Dia ibarat obat pereda nyeri yang membantu masyarakat melewati masa sulit. Akan tetapi, ekonomi yang sehat tidak cukup hanya bebas dari rasa sakit untuk sementara. Ekonomi juga membutuhkan “imun” agar mampu menghadapi guncangan berikutnya. Bagi kelas menengah, “imun” tersebut bukan hanya bantuan ketika daya beli tertekan, namun pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang stabil dan tumbuh, produktivitas yang meningkat, investasi yang menciptakan nilai tambah serta kemampuan ekonomi untuk memperluas pasar melalui ekspor.
Tantangan kebijakan fiskal bukan memilih antara menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan, namun memastikan bagaimana keduanya saling menguatkan. APBN harus hadir sebagai bantalan ketika ekonomi terguncang sekaligus menjadi katalis agar ekonomi tidak terus membutuhkan bantalan yang sama. Pada akhirnya, ukuran ketahanan ekonomi bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan tetapi juga seberapa kuat tiap rumah tangga masyarakat dapat bertahan di tengah guncangan.