Subsidi merupakan salah satu instrumen fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi. Namun, besarnya subsidi juga menghasilkan tantangan. Bagaimana memastikan manfaat benar-benar diterima oleh kelompok yang tepat sasaran?
Dalam RAPBN 2026, subsidi energi direncanakan sebesar Rp210,1 triliun. Angka tersebut terdiri atas BBM tertentu sebesar Rp25,1 triliun, gas LPG tabung 3 Kg sebesar Rp80,3 triliun, dan listrik Rp104,6 triliun. Sementara itu, anggaran subsidi nonenergi ditargetkan sebesar Rp108,8 triliun. Dengan demikian, total subsidi dalam RAPBN 2026 mencapai sekitar Rp318,9 triliun.
Sejumlah kajian menunjukkan bahwa persoalan subsidi tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga distribusi manfaatnya. Kajian INDEF (2023) memperkirakan sekitar 34,5 persen subsidi BBM dan LPG 3 kg dinikmati kelompok yang menjadi sasaran. Sementara itu, penelitian Abimanyu dan Imansyah (2023) menunjukkan bahwa manfaat subsidi BBM dan LPG cenderung lebih besar diterima kelompok berpendapatan tinggi dibandingkan kelompok berpendapatan rendah. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat mekanisme penargetan agar subsidi lebih efektif menjangkau kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, persoalan subsidi bukan hanya mengenai seberapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga bagaimana negara menentukan siapa yang berhak menerima manfaat.
Masalahnya bukan kekurangan data, tetapi data belum menjadi satu
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan data. Persoalan saat ini adalah data yang tersebar dalam berbagai sistem, dengan fungsi, standar, dan mekanisme pemutakhiran yang berbeda. Satu orang dapat memiliki NIK, data kendaraan/ STNK, data penerima subsidi listrik, data penerima subsidi BBM dan LPG 3kg, data bantuan sosial, data perpajakan, dan berbagai data administratif lainnya. Berbagai data sudah tersedia namun belum semuanya diperlakukan sebagai potongan informasi dari orang yang sama dalam satu ekosistem data. Tantangannya adalah bagaimana memastikan seluruh informasi tersebut dapat dihubungkan secara aman dan sesuai kewenangan.
Indonesia telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas penduduk yang unik dan tunggal. NIK berpotensi menjadi key identifier yang menghubungkan berbagai program pemerintah. Namun, pemanfaatan identitas tersebut sebagai penghubung berbagai layanan dan kebijakan publik masih perlu dikembangkan.
Dari Subsidi Barang menuju Subsidi Berbasis Penerima
Pemerintah telah mulai melakukan transformasi menuju subsidi yang lebih tepat sasaran. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Pemerintah menyatakan bahwa transformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menuju berbasis orang atau penerima manfaat, akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Pendataan penggunaan LPG tabung 3 Kg, misalnya, telah menggunakan NIK dan dilakukan pencocokan dengan basis data pemerintah. Langkah tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pertanyaan βbarang apa yang disubsidi?β menjadi pertanyaan yang lebih mendasar yaitu βsiapa yang berhak menerima subsidi?β
Dalam konteks ini, NIK dapat berperan sebagai kunci utama eligibility subsidi yaitu untuk menghubungkan identitas penerima dengan berbagai informasi yang diperlukan untuk menentukan kelayakan menerima subsidi. Namun, NIK saja tidak cukup karena baru menjawab pertanyaan mengenai siapa yang menerima subsidi dan belum secara otomatis menjawab pertanyaan apakah orang tersebut berhak menerima subsidi.
NIK sebagai kunci, DTSEN sebagai basis penargetan subsidi
Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, pemerintah mengarahkan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan akurasi, pemutakhiran data, serta sinergi antar-kementerian dan lembaga. DTSEN menggunakan pengelompokan tingkat kesejahteraan (desil 1 hingga 10) yang diukur dari data valid di lapangan. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi.
Model seperti ini bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. World Bank (2025) mencatat bahwa social registries semakin dikembangkan sebagai platform digital yang menghubungkan data individu dan rumah tangga, sistem identitas, serta berbagai program pemerintah.
Tantangan: Data harus akurat, dinamis, dan aman
Transformasi menuju subsidi berbasis penerima tentu bukan tanpa tantangan. Pertama, akurasi data. Kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Seseorang dapat kehilangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, berpindah tempat tinggal, atau mengalami perubahan jumlah anggota keluarga. Oleh karena itu, data yang digunakan untuk menentukan penerima subsidi tidak dapat bersifat statis meskipun juga tidak mungkin 100 persen akurat akibat mobilitas penduduk.
Tantangan kedua adalah pemutakhiran data. Semakin banyak program yang menggunakan basis data yang sama, semakin besar konsekuensi yang ditimbulkan ketika data tersebut tidak diperbarui. Kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan inclusion error, ketika pihak yang tidak memenuhi kriteria menerima subsidi, maupun exclusion error yaitu ketika masyarakat yang seharusnya menerima justru tidak memperoleh manfaat.
Ketiga, tata kelola dan keamanan data. Semakin banyak data yang dihubungkan, semakin besar pula kebutuhan terhadap standar interoperabilitas, pembatasan akses, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi. Integrasi data tidak boleh dimaknai sebagai membuka seluruh data kepada semua pihak. Data harus dipertukarkan sesuai kewenangan, tujuan, dan prinsip perlindungan data pribadi. Dengan demikian, membangun sistem subsidi berbasis penerima bukan hanya proyek teknologi informasi. Ini juga merupakan pembangunan ekosistem tata kelola data pemerintah.
Menuju Subsidi yang Lebih Tepat Sasaran
Transformasi subsidi dari berbasis komoditas menuju berbasis penerima manfaat dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBN. NIK dapat berfungsi sebagai key identifier untuk menghubungkan identitas penerima, sementara DTSEN menjadi basis informasi sosial dan ekonomi untuk menilai kelayakan. Integrasi dengan data perpajakan dan riwayat pemanfaatan subsidi selanjutnya dapat memperkuat proses verifikasi dan pemantauan.
Keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada teknologi. Akurasi dan pemutakhiran data, interoperabilitas sistem, keamanan siber, serta perlindungan data pribadi harus berjalan bersamaan. Dengan ekosistem data yang terintegrasi dan tata kelola yang kuat, subsidi diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang membutuhkan.
Referensi:
Abimanyu, A., & Imansyah, M. H. (2023). The Impact of Fuel Subsidy to the Income Distribution: The Case of Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 8(3), 189β203.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). (2023). Dampak Subsidi BBM dan LPG 3 Kg terhadap Kemiskinan Nelayan. INDEF Policy Brief No. 3/2023.
World Bank. (2025). Social Registries as Digital Platforms for Inclusive Service Delivery. World Bank.