Dalam 3 tahun terakhir sejak Threads diluncurkan, tak terhitung brands yang pernah βterpelesetβ di pusaran diskusi negative netizen. Jika berkaca pada kasus korporasi, masih ada teka-teki besar bagi praktisi sektor publik yang harus dijawab. Apakah kehumasan pemerintah bisa βikut-ikutanβ masuk ke ranah Threads, dengan persona non-formal-nya? Bagaimana dilema menjadi otoritas untuk menjaga kepercayaan publik versus menjangkau khalayak baru yang lebih luas?
Threads, media sosial terbaru di bawah payung perusahaan teknologi multinasional Meta Platforms, Inc., disiapkan untuk menjadi lawan X (sebelumnya Twitter). Saat ini, Twitter dianggap sudah terlalu toxic dan bising dengan ragam percakapan, apalagi setelah berubah nama menjadi X. Threads dianggap sebagai surga baru dan diposisikan untuk menggeser X, tanpa membawa segala efek negatif media sosial X ke platform-nya.
Secara teori, media sosial dapat menjadi salah satu pengejawantahan pemikiran dari Jurgen Habermas, seorang pemikir sosial dari Jerman, mengenai bagaimana public sphere (ruang publik) bekerja. Awalnya, ide Habermas terbatas pada bagaimana masyarakat dapat bertukar pikiran secara terbuka di ruang publik, walau terkadang ada restriksi mengenai keikutsertaan perempuan dan kaum marginal dalam diskursus. Di dunia digital, peluang untu berdiskusi tanpa memandang latar belakang lebih terbuka dengan lebar.
Institusi Pemerintah di Dunia Media Baru
Di tengah era networked publics, humas pemerintah tidak bisa lagi bersembunyi di balik benteng birokrasi yang kaku. Namun, instansi pemerintah yang belum memiliki tingkat kematangan tata kelola komunikasi tidak seharusnya memaksakan diri masuk ke platform Threads. Kehadiran instansi pemerintah di Threads tanpa kesiapan sistemik bukanlah bentuk adaptasi, melainkan tindakan berisiko tinggi yang dapat meruntuhkan kepercayaan publik dalam hitungan detik.
Masalah paling mendasar dari kehadiran instansi yang tidak siap di media sosial adalah persoalan ilusi akuntabilitas. Akun pemerintah hadir, aktif bercanda, dan meraih ribuan likes dari netizen. Namun, ketika warga menyampaikan kritik substantif atau aduan pelayanan di kolom komentar, akun tersebut mendadak "bisu" atau merespons dengan jawaban template yang dingin.
Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan fungsi humas, di mana, media sosial dijadikan alat gimmick pencitraan semata, bukan sarana akuntabilitas. Kehadiran di Threads seharusnya menjadi perpanjangan dari sistem pelayanan publik. Jika tidak ada integrasi antara tim media sosial dengan unit penanganan krisis dan aduan di internal organisasi, maka keterlibatan di Threads hanyalah pemborosan sumber daya publik. Kita bisa melihat salah satu contoh positif dari integrasi layanan pemerintah di media sosial, antara lain akun Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo yang menjadi wadah menerima laporan masyrakat melalui media sosial, sembari menunggu superapp milik Pemda Jakarta siap untuk rilis.
Menuju Upaya Penyebaran Kebijakan Secara Halus
Jika dahulu media sosial merupakan wadah pertemuan Business to Consumer (B2C), saat ini ada perkembangan yang sangat masif di dalam Thread. Salah satu daya tarik utama Threads di Indonesia adalah kultur interaksi antar-merek sebelum sampai ke pelanggan (B2B to C). Di sektor swasta, saling sapa ini dapat berujung pada value co-creation berupa produk kolaborasi maupun hanya sekedar menjaga persona brand. Pertanyaan selanjutnya, apakah instansi pemerintah bisa melakukan ini?
Sesungguhnya, hal tersebut sangat mungkin untuk diduplikasi di institusi pemerintah. Humas pemerintah dapat memanfaatkan dinamika ini untuk penyebaran kebijakan secara halus (soft policy dissemination) dan sinergi lintas sektor. Daripada sekadar melayangkan gurauan kosong, akun pemerintah dapat menyapa merek swasta atau sesama instansi publik untuk menyelipkan edukasi masyarakat. Sebagai contoh, Akun Kementerian Keuangan dapat merespons unggahan e-commerce atau asosiasi UMKM yang sedang membahas tantangan bisnis dengan kalimat ramah: "Semangat kawan-kawan UMKM! Jangan lupa, untuk omzet di bawah batas tertentu ada insentif pajak yang bisa dimanfaatkan lho. Butuh panduan daftarnya?"
Masalahnya adalah koordinasi dan kolaborasi sering kali menjadi barang mahal di institusi pemerintahan. Seringkali, setiap K/L berjalan dengan pemikiran tersendiri sehingga sulit untuk membuka ruang untuk kolaborasi secara komprehensif. Hal ini membutuhkan rule of players antar K/L dengan lebih seksama agar institusi pemerintah lebih memiliki suara untuk βbermainβ di Threads. Jika tidak, lagi-lagi upaya komunikasi di media sosial akan terhenti dengan tujuan βnice-to-haveβ saja, padahal media sosial punya pengaruh yang besar untuk dapat memperngaruhi publik.
Gaya Komunikasi Baru di Platform Abad ke-21
Gaya komunikasi luwes di Threads bukanlah ancaman bagi otoritas negara, melainkan kesempatan emas untuk meruntuhkan stigma birokrasi yang dingin dan terasing. Saat ini, cara komunikasi pemerintah tidak bisa lagi dilakukan dengan memaksakan bahasa sosialisasi abad ke-20 ke dalam platform abad ke-21. Kewibawaan pemerintah masa kini tidak lagi diukur dari seberapa kaku pidato resminya, melainkan dari seberapa responsif, empati, dan terbukanya instansi tersebut dalam melayani warga di ruang digital.
Di era media baru, ukuran keberhasilan humas pemerintah bukanlah seberapa banyak platform yang dimiliki, melainkan seberapa berkualitas dan terintegrasinya informasi yang disampaikan. Saat institusi pemerintah mulai ikut punya akun di Threads, namun hanya menjadi wadah replikasi konten dari media sosial lain, hal tersebut menjadi kerugian sendiri, di sisi komunikasi media baru serta di sisi efektivitas sumber daya.
Threads adalah panggung real-time. Keberhasilan interaksi di platform berbasis teks ini ditentukan oleh kecepatan respons dan autentisitas. Sayangnya, mayoritas kehumasan sektor publik masih dibelenggu oleh rantai birokrasi persetujuan (approval chain) yang panjang dan kaku. Selama humas pemerintah memegang teguh komitmen integritas, empati, dan akurasi substansi, kehangatan menyapa warga di Threads justru akan melahirkan bentuk kepercayaan publik (public trust) baru yang jauh lebih kokoh dan mengakar.