βAPBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,β jelas Suahasil Nazara setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.
Pernyataan Menteri Keuangan Suahasil tersebut terdengar seperti sebuah prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara. APBN harus sehat, kredibel, dan dapat dipercaya. Namun, di tengah perubahan ekosistem informasi, pertanyaan tentang kredibilitas tidak lagi berhenti pada bagaimana APBN disusun dan dijalankan. Ia juga menyentuh bagaimana APBN dipahami oleh publik.
Hari ini, informasi tidak lagi bergerak dalam jalur yang sederhana. Pemerintah menyampaikan, media memberitakan, lalu masyarakat menerima dan menilai. Media sosial membuat jalurnya jauh lebih ramai. Pemerintah, media, akademisi, influencer, komunitas, dan individu dapat memproduksi serta menyebarkan informasi secara bersamaan. Sebuah angka dapat menjadi bahan perdebatan dalam hitungan menit. Sebuah potongan video dapat membentuk persepsi sebelum konteks lengkapnya ditemukan.
Dalam situasi seperti ini, kredibilitas fiskal menghadapi persoalan yang menarik. Otoritas formal tidak selalu berbanding lurus dengan perhatian publik. Informasi yang paling banyak beredar belum tentu informasi yang paling lengkap, sementara informasi yang paling akurat belum tentu menjadi informasi yang paling mudah dipahami.
Di sinilah persoalan komunikasi fiskal menjadi semakin penting. Bukan karena pemerintah harus menjadi suara yang paling keras, tetapi karena publik membutuhkan dasar yang cukup untuk memahami dan memeriksa informasi yang mereka terima.
Computational Propaganda
Kita mungkin telah memasuki apa yang secara populer dapat disebut sebagai era buzzer: sebuah periode ketika produksi dan distribusi opini publik tidak lagi sepenuhnya berlangsung melalui institusi media konvensional, tetapi melalui jaringan akun, influencer, bot, dan aktor digital yang mampu memperkuat narasi tertentu dalam skala besar.
Istilah buzzer sendiri bukan terminologi akademik yang berdiri sendiri. Dalam literatur Oxford Internet Institute (OII), fenomena yang lebih luas ini dibahas melalui konsep computational propaganda dan organised social media manipulation, yaitu penggunaan teknologi digital, algoritma, otomatisasi, serta jaringan aktor terkoordinasi untuk memengaruhi percakapan dan opini publik. OII menunjukkan bahwa praktik manipulasi media sosial telah berkembang secara global. Pada 2019, mereka mengidentifikasi kampanye manipulasi media sosial terorganisasi di 70 negara.
Fenomena tersebut juga bukan sesuatu yang sepenuhnya abstrak bagi Indonesia. Dalam laporan OII tahun 2020, buzzer groups di Indonesia disebut sebagai salah satu contoh kelompok yang bekerja secara sukarela dengan kampanye politik pada Pemilu 2019. OII juga mencatat bahwa aktor dalam computational propaganda tidak lagi terbatas pada bot atau akun palsu, tetapi dapat melibatkan influencer dan aktor lain dalam memperluas jangkauan pesan.
Dengan demikian, βera buzzerβ dapat dipahami bukan semata sebagai era ketika buzzer menjadi lebih banyak, melainkan sebagai bagian dari perubahan yang lebih fundamental dalam ekosistem informasi: kemampuan untuk memproduksi, mengamplifikasi, dan membentuk persepsi publik kini tersebar di antara semakin banyak aktor.
Dalam ekosistem tersebut, pengulangan sebuah klaim dapat menciptakan persepsi bahwa klaim tersebut kredibel. Sebaliknya, informasi yang akurat tetapi kompleks dapat kehilangan perhatian publik karena kalah dalam kompetisi mendapatkan atensi. Kredibilitas kemudian berhadapan dengan logika baru: informasi tidak hanya dinilai berdasarkan kebenarannya, tetapi juga berdasarkan seberapa cepat dan luas informasi tersebut beredar.
Membangun Fondasi
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting bagi komunikasi fiskal: bagaimana institusi publik membangun kredibilitas ketika mereka tidak lagi mengendalikan arus informasi? Jawabannya tidak cukup dengan meningkatkan jumlah kanal komunikasi atau memperbanyak amplifikasi pesan. Kredibilitas membutuhkan fondasi yang lebih struktural.
Fondasi pertama adalah evidence. Komunikasi fiskal perlu menjelaskan bukan hanya apa yang diputuskan, tetapi juga mengapa keputusan tersebut diambil. Data, asumsi, metodologi, dan pertimbangan kebijakan perlu menjadi bagian dari informasi yang dapat diakses publik.
Pendekatan berbasis bukti juga membantu memindahkan komunikasi fiskal dari sekadar penyampaian klaim menuju proses yang memungkinkan publik melakukan verifikasi. Dalam konteks ini, data bukan hanya materi komunikasi, tetapi juga instrumen akuntabilitas.
Fondasi kedua adalah transparansi. Transparansi tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai ketersediaan data. Data yang tersedia tetapi sulit ditemukan, sulit dibaca, atau tidak memiliki konteks dapat tetap menciptakan kesenjangan informasi.
Karena itu, transparansi perlu mencakup cara informasi disajikan. Publik membutuhkan konteks mengenai apa arti sebuah angka, bagaimana angka tersebut dihitung, serta bagaimana angka tersebut berkaitan dengan kebijakan yang sedang dibahas. Di sinilah kualitas komunikasi menjadi bagian dari kualitas transparansi itu sendiri.
Fondasi ketiga adalah konsistensi. Kredibilitas tidak dapat dibangun hanya melalui satu kampanye komunikasi atau satu respons terhadap isu yang sedang viral. Ia terbentuk melalui konsistensi antara apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan apa yang kemudian dapat diamati publik.
Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak dapat menggantikan kualitas kebijakan. Pesan yang dirancang dengan baik mungkin dapat meningkatkan perhatian, tetapi tidak dapat secara permanen menggantikan kebutuhan terhadap kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam jangka panjang, kredibilitas komunikasi sangat bergantung pada kredibilitas institusinya.
Fondasi keempat adalah aksesibilitas. Informasi fiskal yang kredibel perlu tersedia dalam bentuk yang dapat dipahami oleh kelompok masyarakat yang lebih luas. Bahasa teknis tetap diperlukan, tetapi perlu dilengkapi dengan bentuk komunikasi yang membantu masyarakat memahami implikasinya.
Di sinilah desain informasi memiliki peran yang semakin penting dalam komunikasi kebijakan publik. Visualisasi data, infografis, ilustrasi, dan berbagai bentuk penyederhanaan informasi bukan sekadar perangkat estetis. Jika dirancang dengan tepat, perangkat tersebut dapat membantu mengurangi jarak antara kompleksitas data dan kemampuan publik untuk memahaminya.
Namun, penyederhanaan tidak boleh berubah menjadi distorsi. Tantangan komunikasi fiskal adalah menemukan titik keseimbangan antara presisi dan keterpahaman. Informasi harus cukup sederhana untuk dipahami, tetapi tetap mempertahankan konteks yang diperlukan agar tidak menghasilkan interpretasi yang keliru.
Kajian mengenai kepercayaan terhadap institusi publik juga menunjukkan pentingnya keterbukaan, penggunaan bukti, dan kualitas komunikasi pemerintah. OECD, misalnya, menempatkan akses terhadap informasi berbasis bukti serta kemampuan pemerintah menjelaskan proses pengambilan keputusan sebagai salah satu unsur yang berkaitan dengan kepercayaan publik. OECD juga menekankan pentingnya informasi yang dapat diverifikasi dan komunikasi yang menjelaskan bagaimana kebijakan berdampak kepada masyarakat.
Dengan demikian, respons terhadap era buzzer seharusnya tidak semata-mata berupa kompetisi amplifikasi. Jika sebuah institusi menghadapi informasi yang keliru dengan hanya memperbanyak jumlah akun yang menyampaikan bantahan, institusi tersebut mungkin memenangkan perhatian dalam jangka pendek, tetapi belum tentu membangun kredibilitas dalam jangka panjang.
Yang lebih penting adalah menciptakan ekosistem informasi di mana masyarakat memiliki cukup sumber untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri. Ketika data tersedia, sumber jelas, konteks memadai, dan proses pengambilan keputusan dapat dijelaskan, publik memiliki dasar yang lebih kuat untuk membedakan antara fakta, interpretasi, dan opini.
Pendekatan tersebut juga mengubah posisi pemerintah dalam komunikasi publik. Pemerintah tidak harus menjadi satu-satunya suara yang menentukan bagaimana sebuah kebijakan dipahami. Perannya adalah menyediakan informasi yang cukup berkualitas sehingga masyarakat dapat membentuk pemahamannya sendiri.
Dalam kerangka tersebut, keberhasilan komunikasi fiskal tidak cukup diukur melalui reach, jumlah impressions, atau volume percakapan. Indikator tersebut tetap relevan, tetapi perlu dilengkapi dengan pertanyaan mengenai pemahaman, kemampuan verifikasi, dan kualitas informasi yang diterima publik.
Dari Trust Me ke Check Me
Pada akhirnya, kredibilitas fiskal tidak dibangun karena sebuah pesan diulang oleh semakin banyak akun. Kredibilitas dibangun ketika pesan tersebut memiliki dasar yang jelas, konsisten dengan kebijakan, dapat diverifikasi, dan tetap dapat dipertanggungjawabkan ketika diperiksa.
Karena itu, mungkin sudah saatnya komunikasi fiskal bergerak dari prinsip βtrust meβ menuju βcheck meβ. Dalam era ketika setiap orang dapat menjadi produsen sekaligus penyebar informasi, kekuatan institusi publik bukan terletak pada kemampuan menjadi suara paling keras, melainkan pada kemampuannya menyediakan dasar informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai kebijakan secara lebih mandiri.
Referensi
Bradshaw, Samantha, dan Philip N. Howard. 2019. The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Oxford: Project on Computational Propaganda, Oxford Internet Institute.
Felicia, Felicia, dan Riris Loisa. 2019. βPeran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter.β Koneksi, 2(2): 352β359. https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3906.
OECD. 2024. Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strengthening Information Integrity. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/d909ff7a-en.
OECD. 2024. OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions β 2024 Results: Building Trust in a Complex Policy Environment. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9a20554b-en.
Oxford Internet Institute. 2019. βUse of Social Media to Manipulate Public Opinion Now a Global Problem, Says New Report.β Oxford Internet Institute, 26 September 2019.