Ketahanan Fiskal dan Kolaborasi Publik: Mengawal Transparansi #UangKita di Daerah

Membicarakan kepatuhan perpajakan di tingkat akar rumput tidak pernah lepas dari dinamika psikologis masyarakat yang sangat beragam. Bagi sebagian warga, pajak diterima sebagai kewajiban konstitusional bernegara. Namun, tidak sedikit pula yang memandangnya dengan rasa enggan, acuh tak acuh, atau bahkan melekat dalam stigma menyeramkan. Bahkan, pameo lama kerap berseloroh bahwa di dunia ini hanya ada dua hal yang pasti: kematian dan pajak. Ada pula sindiran yang kerap terlontar di tengah pelaku usaha mikro: "ketika usaha kami untung, negara datang meminta pajak, tetapi ketika kami rugi, negara berlari."

Skeptisisme semacam ini sering kali berakar dari kurangnya sentuhan edukasi yang membumi, ditambah bayang-bayang ketidakpercayaan publik—bahwa dana yang dibayarkan berisiko disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah tantangan terbesar dalam merawat ketahanan fiskal negara: bagaimana mengubah persepsi bahwa pajak bukan sekadar instrumen pungutan, melainkan urat nadi pembangunan bersama.

Menembus Stigma Melalui Kemudahan dan Empati

Secara normatif, asas hukum mengenal fiksi hukum bahwa setiap orang dianggap tahu undang-undang sejak disahkan. Namun, dalam realitas sosial, sekadar mengandalkan teks perundang-undangan tidaklah cukup untuk menumbuhkan kesadaran sukarela (voluntary compliance).

Masyarakat pada dasarnya bersedia memenuhi kewajiban ketika roda usaha mereka lancar dan kesejahteraan tercapai. Akan tetapi, niat baik ini kerap surut tatkala mereka dihadapkan pada kerumitan administratif. Ungkapan jujur dari sebagian warga—"mau bayar pajak saja dipersulit, mending tidak usah bayar sekalian"—harus menjadi bahan instrospeksi mendalam bagi birokrasi. Urusan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak harus dirancang sedemikian rupa agar menjadi proses yang murah, cepat, dan intuitif. Jika warga sudah lelah mencari nafkah di pasar atau ruang usahanya, mereka tidak seharusnya kembali diuji kesabarannya oleh birokrasi administrasi yang berbelit-belit.

Menghidupkan Narasi #UangKita Melalui Media Populer

Upaya mengomunikasikan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau narasi #UangKita sebenarnya telah digelorakan oleh pemerintah secara masif. Kendati demikian, bentuk edukasinya perlu terus berevolusi menjangkau ruang-ruang publik keseharian.

Sebagai gagasan penyempurnaan, edukasi perpajakan dapat diperluas melalui media penyiaran mainstream yang dekat dengan masyarakat sehari-hari—mulai dari sisipan edukasi interaktif di siaran televisi nasional, produksi film pendek inspiratif, hingga siniar (podcast) yang membongkar transparansi alokasi anggaran secara transparan. Ketika masyarakat secara visual dan kultural melihat ke mana, untuk apa, dan bagaimana uang mereka kembali dalam bentuk infrastruktur, subsidi, dan layanan publik di daerah mereka, rasa kepemilikan (sense of belonging) akan tumbuh dengan sendirinya.

Pendidikan pajak sejak dini dan komunikasi publik yang persuasif harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola. Ketika pelayanan dipermudah, transparansi dijaga tanpa kompromi, dan integritas penegak hukum teruji, stigma menyeramkan perlahan akan luntur.

Kesimpulan

Ketahanan fiskal nasional tidak hanya bergantung pada seberapa canggih sistem pemungutan yang diterapkan, melainkan pada kualitas kepercayaan publik yang dibangun di atasnya. Dengan meruntuhkan kerumitan administratif, memperluas edukasi kreatif yang menyentuh keseharian warga, serta membuktikan bahwa #UangKita benar-benar dikelola untuk kemaslahatan bersama, kita sedang merajut kolaborasi yang kokoh antara negara dan masyarakat demi masa depan bangsa yang mandiri dan sejahtera.

Referensi:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Laporan Kinerja dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (#UangKita). Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press.

Sumber gambar ilustrasi: Olga Delawrence dari unsplash