Bencana memiliki satu cara untuk mengingatkan bahwa tidak semua hal dapat dihadapi seorang diri. Dalam hitungan detik, rumah dapat rusak, jalan terputus, listrik padam, dan kehidupan yang semula berjalan biasa berubah menjadi situasi yang membutuhkan dukungan, koordinasi, dan kepedulian bersama.
Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 menjadi pengingat terbaru tentang keadaan itu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 5.000 jiwa harus mengungsi, sementara pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik menjadi salah satu prioritas penanganan darurat.
Di tengah bencana, simpati adalah awal yang penting. Namun, simpati saja tidak mendirikan tenda, mengantarkan obat, membuka akses jalan, ataupun memastikan air bersih tersedia. Kemanusiaan memperoleh maknanya ketika kepedulian bergerak menjadi tindakan.
Apakah Kemanusiaan Asing bagi Kita?
Bagi bangsa Indonesia, gagasan tentang kemanusiaan sesungguhnya sangat dekat. Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menempatkan penghormatan terhadap manusia sebagai salah satu dasar kehidupan berbangsa. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memaknai sila tersebut sebagai penghargaan terhadap manusia dan perlakuan yang adil serta beradab.
Nilai itu tampak dalam tindakan sederhana: menolong orang yang kesusahan, membantu korban bencana, atau memberi perhatian kepada mereka yang paling rentan. Namun, kemanusiaan tidak berhenti pada kebaikan individual. Dalam keadaan darurat berskala besar, kepedulian banyak pihak perlu dihimpun agar dapat bekerja bersama secara terarah dan berkelanjutan.
Di sinilah gotong royong menemukan bentuk yang lebih luas. Ada masyarakat yang berdonasi, relawan yang datang, tenaga kesehatan yang bekerja, petugas yang melakukan evakuasi, lembaga kemanusiaan yang menyalurkan bantuan, dunia usaha yang memberikan dukungan, dan pemerintah yang mengoordinasikan berbagai sumber daya. Kemanusiaan, pada akhirnya, adalah kerja bersama yang membutuhkan kepedulian sekaligus sistem yang mampu mengelolanya.
Siapa yang Hadir di Garis Depan?
Setiap 19 Agustus, dunia memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Day). Peringatan ini menjadi momentum untuk menghormati para pekerja kemanusiaan yang membantu masyarakat di tengah konflik, bencana, dan berbagai krisis.
Pada 2026, kampanye global yang dipimpin United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) berfokus pada “Families of Fallen Humanitarians”, dengan mengangkat kisah para pekerja kemanusiaan melalui keluarga, orang-orang terdekat, dan komunitas yang mereka tinggalkan.
Pesan itu terasa kuat karena bekerja untuk kemanusiaan tidak selalu berlangsung di tempat yang aman. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyoroti meningkatnya risiko yang dihadapi pekerja kemanusiaan, termasuk ancaman keselamatan dan tantangan yang semakin kompleks dalam memberikan bantuan.
Semangat #ActForHumanity karena itu dapat dimaknai lebih luas daripada sekadar ajakan untuk merasa peduli. Ia adalah ajakan untuk mengubah solidaritas menjadi aksi. Sebab, di balik orang-orang yang hadir di garis depan, selalu ada kebutuhan akan perlindungan, logistik, fasilitas kesehatan, transportasi, komunikasi, koordinasi, dan pembiayaan.
Apakah Kemanusiaan Mengenal Batas Wilayah?
Kita mungkin tidak mengenal keluarga yang mengungsi di Flores. Kita mungkin juga tidak pernah bertemu seorang pekerja kemanusiaan yang bertugas ribuan kilometer dari tempat tinggal kita. Namun, ketika seseorang kehilangan rumah atau membutuhkan pertolongan medis, batas geografis tidak mengubah kebutuhan dasarnya sebagai manusia.
Inilah salah satu kekuatan solidaritas: kepedulian dapat menjangkau orang yang bahkan tidak pernah kita kenal.
Akan tetapi, semakin besar skala krisis, semakin jelas pula bahwa solidaritas tidak dapat hanya bergantung pada tindakan spontan. Donasi dan kerelawanan tetap penting, tetapi penanganan kemanusiaan juga memerlukan institusi yang siap, mekanisme yang terorganisasi, dan sumber daya yang tersedia secara berkelanjutan.
Dalam skala yang lebih luas, terdapat bentuk “solidaritas yang tidak terlihat”, yaitu sistem yang memungkinkan kepedulian banyak pihak dihimpun, dikelola, dan diarahkan untuk menghadirkan manfaat ketika krisis terjadi. Relawan yang membawa bantuan mudah terlihat. Ambulans, tenda, dan paket logistik juga kasatmata. Yang sering luput dari perhatian justru sistem di belakangnya: perencanaan, petugas, infrastruktur, anggaran, dan kapasitas untuk bergerak ketika keadaan darurat datang.
Solidaritas, dengan demikian, tidak selalu hadir dalam bentuk tangan yang secara langsung menyerahkan bantuan. Ada pula solidaritas yang bekerja melalui sistem yang dibangun jauh sebelum krisis terjadi, sehingga respons dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi ketika masyarakat membutuhkan.
Dari Mana Kemampuan untuk Terus Hadir?
Negara memiliki peran penting dalam membangun kapasitas sistem tersebut agar respons terhadap krisis dapat berjalan secara cepat, terarah, dan berkelanjutan. Ketika bencana terjadi, negara tidak dapat menunggu sampai perhatian publik tumbuh atau donasi terkumpul. Kapasitas untuk mengevakuasi, menyediakan pelayanan dasar, menggerakkan logistik, serta memulihkan fasilitas publik perlu dipersiapkan sebelum krisis datang.
Salah satu instrumen yang menopang kapasitas tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai fungsi pelayanan publik, termasuk dalam menghadapi situasi krisis. Berdasarkan laporan APBN KiTa Semester I 2026, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.459,4 triliun, dengan penerimaan pajak mencapai Rp1.035,7 triliun.
Dalam fungsi anggarannya (budgetair), Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Hubungan ini tentu tidak berarti satu rupiah pajak tertentu dapat ditarik secara langsung kepada satu paket bantuan atau satu kegiatan kemanusiaan tertentu, karena APBN menghimpun berbagai sumber penerimaan dan mengalokasikannya melalui mekanisme penganggaran.
Namun, di sinilah dimensi sosial pajak menjadi relevan untuk dipahami. Pajak ikut membentuk kapasitas fiskal yang memungkinkan negara menjalankan berbagai fungsi publik secara berkelanjutan. Pajak menjadi bagian dari mekanisme bersama yang memungkinkan sumber daya dihimpun, dikelola, dan dialokasikan melalui APBN bahkan sebelum diketahui kebutuhan spesifik masyarakat yang akan datang.
Dalam konteks tersebut, pajak tidak semata berbicara tentang hubungan antara pembayar dan negara. Di dalamnya juga terdapat dimensi yang lebih luas: kemampuan masyarakat menghimpun sebagian sumber dayanya untuk membiayai kebutuhan yang tidak mungkin diselesaikan secara individual.
Ketika Solidaritas Kembali kepada Manusia
Pajak bukan donasi. Donasi lahir dari kesukarelaan, sedangkan pajak merupakan kewajiban berdasarkan undang-undang. Keduanya tidak perlu disamakan. Namun, keduanya dapat bertemu pada satu titik: sumber daya yang dihimpun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas.
Bahkan sering kali pemberi dan penerima manfaat tidak pernah saling mengenal. Seseorang yang memenuhi kewajiban perpajakannya mungkin tidak pernah bertemu dengan masyarakat yang kelak memperoleh manfaat dari berbagai pelayanan publik yang didukung oleh APBN. Di situlah terdapat bentuk solidaritas yang bekerja melampaui hubungan personal.
Hari Kemanusiaan Sedunia mengingatkan bahwa kemanusiaan membutuhkan lebih dari hati yang tergerak. Ia membutuhkan tangan yang bekerja, institusi yang siap, dan sumber daya yang mampu bertahan ketika perhatian publik mulai berpindah.
Pada akhirnya, semangat kemanusiaan bukan hanya tentang siapa yang pertama hadir ketika krisis terjadi. Ia juga tentang bagaimana kemampuan untuk terus hadir dibangun bersama. Sebab, solidaritas menjadi paling nyata ketika sesuatu yang dibangun dan dibiayai bersama mampu menghadirkan manfaat bagi manusia yang bahkan tidak pernah kita kenal.