QRIS Untuk Semua: UMKM Naik Kelas

Digitalisasi pembayaran bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang inklusi dan pemberdayaan. Melalui QRIS, UMKM di Lombok Timur telah menunjukkan bahwa transformasi digital bisa dimulai dari skala kecil dan berdampak besar


Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja terbesar di Tanah Air, sektor ini menopang stabilitas sekaligus penggerak pertumbuhan nasional. Namun, potensi besar tersebut masih kerap terhambat oleh keterbatasan akses terhadap layanan keuangan modern, khususnya sistem pembayaran digital. Banyak UMKM masih bertumpu pada transaksi tunai yang rawan risiko—mulai dari uang palsu, pencatatan manual yang tidak akurat, hingga keterbatasan akses ke layanan perbankan formal.

Dalam konteks ini, transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan. Salah satu terobosan penting adalah hadirnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), standar pembayaran digital nasional yang dikembangkan Bank Indonesia bersama (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonedia) ASPI. Lebih dari sekadar alat transaksi, QRIS merupakan instrumen strategis yang menjembatani UMKM tradisional dengan ekosistem ekonomi digital. 

Sebagai tindak lanjut special mission Ditjen Perbendaharaan, KPPN Selong bekerja sama dengan Bank BRI menghadirkan QRIS bagi UMKM binaannya. Melalui pendampingan dan penerapan QRIS, KPPN Selong menunjukkan peran nyata pemerintah dalam memberdayakan UMKM agar mampu beradaptasi dengan teknologi pembayaran modern sekaligus mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang inklusif.

QRIS: Lebih dari Sekadar Kode Cepat

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar nasional kode QR yang dikembangkan Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran digital. Jika sebelumnya setiap penyedia layanan memiliki kode QR berbeda yang membingungkan merchant dan konsumen, kini satu kode QRIS dapat dipindai oleh aplikasi pembayaran mana pun, menjadikan transaksi lebih praktis, efisien, dan inklusif. Hingga Semester I 2025, adopsi QRIS telah menembus 39,3 juta merchant, di mana 93,16% di antaranya adalah UMKM. Namun, dengan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,46 juta, masih ada ruang pertumbuhan hampir separuhnya yang belum tersentuh digitalisasi. Inilah peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah, perbankan, dan industri untuk memperluas jangkauan QRIS, khususnya di daerah yang masih minim akses digital.

Special Mission: Pemberdayaan UMKM

KPPN Selong bersama Bank BRI Cabang Selong melaksanakan langkah nyata dalam pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi pembayaran. Sebanyak tujuh UMKM binaan—yakni Kopi Kelana, Warung Makan Susy, Toko Sopiyan, Juragan Nasi, Kedai Satria 58, Kios Oyis, dan Toko Aini—difasilitasi untuk memiliki Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran modern.

Transformasi ini bukan sekadar mengganti uang tunai dengan scan QR. Bagi para pelaku UMKM, QRIS membuka pintu menuju efisiensi dan profesionalisme. Transaksi kini menjadi lebih cepat dan praktis, tanpa perlu repot menyiapkan uang kembalian atau khawatir menerima uang palsu. Pencatatan keuangan pun menjadi lebih rapi dan mudah direkonsiliasi, karena setiap transaksi tercatat otomatis dalam sistem.

Selanjutnya, QRIS memberi peluang peningkatan penjualan. Konsumen yang terbiasa dengan pembayaran digital merasa lebih nyaman bertransaksi, dan UMKM pun bisa menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk generasi muda yang cenderung cashless.

Langkah KPPN Selong ini menjadi bukti bahwa digitalisasi bukan hanya milik kota besar. Di Lombok Timur, transformasi digital telah menyentuh warung makan, toko kelontong, dan kopi keliling. QRIS bukan sekadar teknologi, tetapi alat pemberdayaan yang membawa UMKM lokal naik kelas dan siap bersaing di era ekonomi digital.

Tantangan UMKM di Persimpangan Teknologi

Meski penerapan QRIS di Lombok Timur telah menunjukkan hasil awal yang positif, beberapa tantangan masih dihadapi. Salah satunya adalah persoalan literasi digital. Bagi banyak pelaku usaha kecil, transaksi tunai dianggap sebagai cara paling sederhana dan aman karena sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digital kerap dianggap rumit, bahkan tidak perlu, karena mereka sudah terbiasa dengan pola lama yang serba manual.

Kemudian, masih banyak pelaku UMKM yang merasa tidak nyaman menggunakan aplikasi perbankan atau dompet digital. Mengunduh, mengatur, hingga melakukan transaksi melalui aplikasi merupakan sesuatu yang baru dan membingungkan. Di sisi lain, minimnya pemahaman mengenai keamanan digital membuat mereka rentan terhadap penipuan, karena belum terbiasa menjaga kerahasiaan PIN atau kode OTP. Kebiasaan masyarakat yang masih lebih percaya pada uang fisik juga memperkuat tantangan ini. Konsumen merasa lebih yakin ketika bisa menghitung uang kertas secara langsung.

Selain literasi, keterbatasan infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua pelaku UMKM di Lombok Timur memiliki ponsel pintar dengan spesifikasi yang memadai. Beberapa masih menggunakan ponsel sederhana yang tidak mendukung aplikasi pembayaran modern. Bahkan bagi mereka yang sudah memiliki perangkat, kualitas jaringan internet di beberapa wilayah pedesaan sering kali tidak stabil. Sinyal yang lemah atau tidak merata membuat transaksi QRIS kerap terhambat, menimbulkan keraguan di kalangan pelaku usaha maupun konsumen.

Kombinasi antara rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur inilah yang membuat proses adopsi QRIS tidak bisa dilakukan secara instan. Perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu, edukasi, serta dukungan fasilitas yang memadai. 

Edukasi dan Pendampingan: Kunci Keberhasilan Adopsi QRIS

Keberhasilan penerapan QRIS di tingkat lokal tidak bisa dilepaskan dari peran edukasi dan pendampingan yang berkesinambungan. KPPN Selong bersama Bank BRI Cabang Selong tidak hanya membagikan stiker QRIS, tetapi juga memberikan sosialisasi langsung kepada UMKM.

Dalam sosialisasi ini, para pelaku usaha diperkenalkan dengan konsep pembayaran digital: bagaimana sistem QRIS bekerja, manfaat yang mereka dapatkan, serta risiko yang harus diantisipasi. Proses ini menjadi penting untuk mengubah persepsi awal bahwa teknologi pembayaran digital itu rumit atau “hanya untuk kota besar.”

Lebih lanjut, UMKM juga didampingi dalam mengoperasikan QRIS, misalnya: cara memindai dan menerima pembayaran, memahami notifikasi transaksi dan cara konfirmasi, mengakses laporan transaksi harian lewat aplikasi perbankan, dan mengelola hasil penjualan agar bisa langsung tercatat dalam sistem keuangan.

Selanjutnya, pendampingan tidak berhenti pada tahap penerbitan QRIS. KPPN Selong tetap melakukan monitoring pasca-penerapan. Hal ini penting karena banyak UMKM yang awalnya hanya menempel stiker QRIS tetapi jarang menggunakannya. Dengan pendampingan berkelanjutan, mereka didorong agar aktif menggunakan QRIS dalam transaksi harian, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan.

Strategi Pengembangan ke Depan

Keberhasilan awal penerapan QRIS di Lombok Timur menjadi momen penting untuk melangkah lebih jauh. Transformasi digital yang telah dirasakan oleh beberapa UMKM binaan KPPN Selong menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan solusi nyata yang membawa manfaat. Namun, untuk memperluas dampak ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. 

  1. Memperluas kemitraan dengan bank

Saat ini, KPPN Selong bekerja sama dengan Bank BRI sebagai mitra utama dalam penerbitan QRIS bagi UMKM binaan. Ke depan, kemitraan ini perlu diperluas dengan melibatkan bank-bank lain. Semakin banyak bank yang terlibat, semakin banyak pula UMKM yang bisa merasakan manfaat digitalisasi pembayaran.

Kolaborasi lintas perbankan juga akan menciptakan persaingan sehat dalam penyediaan layanan, mendorong inovasi produk, serta mempercepat penetrasi QRIS hingga ke wilayah terpencil. Dengan begitu, UMKM tidak lagi terbatas pada pilihan layanan tertentu, melainkan dapat memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

  1. Peningkatan literasi keuangan digital

Edukasi UMKM tidak boleh berhenti pada penguasaan teknis penggunaan QRIS semata. Lebih dari itu, mereka perlu didorong untuk memahami aspek manajemen keuangan, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, hingga pemanfaatan layanan perbankan untuk menabung dan mengakses permodalan.

Dengan literasi yang baik, QRIS bisa menjadi pintu masuk bagi UMKM menuju ekosistem keuangan digital yang lebih lengkap. Mereka tidak hanya bisa bertransaksi secara modern, tetapi juga mengembangkan usaha dengan dukungan layanan perbankan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Penutup

Digitalisasi pembayaran bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang inklusi dan pemberdayaan. Melalui QRIS, UMKM di Lombok Timur telah menunjukkan bahwa transformasi digital bisa dimulai dari skala kecil dan berdampak besar. KPPN Selong telah menjadi contoh nyata bagaimana institusi pemerintah dapat berperan aktif dalam mendorong ekonomi digital yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

 

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi

Disclaimer

Artikel ini merupakan opini pribadi penulis, bukan pandangan resmi Kementerian Keuangan RI. Informasi telah diverifikasi, namun platform tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapannya. Pembaca disarankan melakukan verifikasi mandiri.