Sejak beberapa tahun terakhir, perekonomian dunia termasuk Indonesia terus saja mengalami banyak tantangan. Situasi pandemi yang sudah hampir dua tahun berjalan, membuat perekonomian Indonesia belum bisa pulih seutuhnya. Namun demikian, pemerintah telah berupaya membuat beberapa program sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam kaitannya dengan PEN tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki ratusan kantor vertikal di daerah juga diberikan amanah sebagai Regional Chief Economist (RCE). Secara ringkas dapat digambarkan bahwa DJPb merupakan representasi Kementerian Keuangan di daerah yang mengelola APBN. Tentu tugas DJPb dalam program PEN ini sangatlah penting. Dengan beberapa fungsi yang memang telah dijalankan oleh DJPb sebelumnya, seperti Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Kas Negara, Pengelolaan BLU, Manajemen Investasi, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, maka DJPb sudah seharusnya tidak gagap lagi menghadapi tugas dan tantangan baru ini. Tapi benarkah demikian?
Secara prinsip peran RCE bagi Kanwil DJPb sebenarnya telah dimulai beberapa tahun lalu, dengan digulirkannya kewajiban penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR), Spending Review, dan Government Financial Statistics (GFS) kepada Kanwil DJPb. Jika di-tilik lebih lanjut, ketiga hal di atas adalah produk dari pekerjaan sehari-hari yang telah dilakukan Kanwil DJPb dan KPPN yang kemudian dianalisis lebih dalam untuk menemukan “hal dan fakta unik” dari pelaksanaan anggaran hingga pertanggung jawaban yang telah dilakukan di tahun anggaran bersangkutan. “Hal dan fakta unik” dalam konteks ini semisal potensi-potensi perekonomian, keuangan, wisata, atau inspirasi lain yang bisa dimunculkan dari suatu daerah. Namun dalam prosesnya, apakah benar demikian adanya tentu perlu ditelaah dan dianalisis dengan lebih detail. Setiap pos dalam APBN tentunya memang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam setiap program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (Satker) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mungkin dapat diteliti, dianalisis, dan di-review mengenai penggunaannya, termasuk pada perspektif potensi-potensi positif yang bisa digali/dimunculkan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan menganalisis dan kemudian mengetahui potensi suatu daerah, diharapkan perkembangan dan kemajuan perekonomian dan keuangan Pemda dapat lebih dioptimalkan. Dari perspektif inilah, kita dapat melihat bahwa peran DJPb dalam RCE ini sangatlah sentral.
DJPb (Kanwil dan KPPN) di daerah diberi tugas dalam hal pengelolaan APBN. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, tentu saja DJPb haruslah didukung oleh SDM yang mumpuni. Bagaimanapun juga, SDM merupakan faktor penggerak utama dari sebuah organisasi. Kompetensi, keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan skill-skill lain yang selaiknya dimiliki oleh SDM tentu akan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan DJPb dalam upaya memperoleh SDM yang berkualitas dan mumpuni. Beragam pendidikan dan pelatihan atau workshop untuk peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan. Berbagai program juga dirancang, seperti assessment center, learning center, carrier path, dan sebagainya disusun sebagai program unggulan organisasi. Baik dari sisi hardskill maupun softskill telah dipersiapkan dan dilatih dengan sedemikian rupa. Akan tetapi, sudahkah hal itu cukup dalam menghadapi tugas sebagai RCE di daerah?
Peningkatan Peran dan Kapasitas SDM
Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas SDM di Kementerian Keuangan, termasuk di DJPb telah dilaksanakan berbagai program pendidikan pelatihan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk memberikan hasil/output yang optimal. Kualitas tersebut bahkan juga telah dijaga mulai dari proses perekrutan pegawai Kementerian Keuangan. Seleksi yang ketat untuk dapat diterima hingga tempaan kuat untuk dapat lulus STAN sampai akhirnya menjadi ASN di Kementerian Keuangan, menjadi salah satu bentuk dari pola dan proses seleksi kualitas SDM. Namun sejak tahun 2020 ketika Kementerian Keuangan mengambil kebijakan minus growth sebesar 1 s.d 2% tiap tahunnya, maka hal ini dapat menutup peluang peningkatan kualitas pegawai dari sisi rekrutmen pegawai. Maka dari itu, setiap unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan harus dapat mengoptimalkan SDM yang ada.
Selanjutnya pada konteks untuk menciptakan SDM yang berkualitas dengan adanya amanah baru sebagai RCE, maka diperlukan penguatan kualitas SDM yang lebih khusus dari program biasanya ditengah minimnya peningkatan kuantitas SDM tersebut. Dalam perannya sebagai RCE, DJPb memegang posisi yang memiliki tanggung jawab utama untuk pengembangan, koordinasi, dengan ruang lingkup tanggung jawab yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penyebaran informasi, dan koordinasi penelitian ekonomi. Ruang lingkup RCE yang diperankan oleh Kanwil DJPb tersebut meliputi empat klaster, yaitu Assets and Liabilities Committe (ALCo) Regional, Cash Planning Information Network (CPIN) Regional, Penajaman KFR, dan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN). Melalui definisi dan ruang lingkup tugas RCE tersebut, dapat dipetakan bahwa kemampuan utama yang diperlukan adalah kemampuan analitycal dan komunikasi. Kualitas kajian dan analisis yang kuat serta komunikasi yang baik sehingga dapat dengan maksimal menyampaikan dan menerima gagasan pada forum koordinasi.
Kapasitas SDM yg Analis dan Komunikatif
“Penyematan” peran DJPb sebagai RCE tak lepas dari tugas dan fungsinya yang membuat DJPb menjadi tempatnya kumpulan data dalam pengelolaan keuangan negara. Tugas selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan data tersebut untuk menghasilkan rekomendasi bagi pengambilan keputusan. Maka kemampuan analisis data menjadi hal yang sangat penting dalam perspektif ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan struktur dalam menyiapkan SDM yang analis. Menurut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi, aspek yang perlu dikembangkan dalam menjalankan tugas sebagai RCE diantaranya adalah peningkatan kualitas analisis dan riset, serta penguatan “packaging” atau strategi komunikasinya. (Majalah Treasury Indonesia, Edisi III Tahun 2021).
Jika diamati dari sisi lain, sebenarnya SDM di kantor vertikal DJPb sudah mempunyai dasar analisis, karena SDM sebagian besar pegawai Kanwil DJPb memiliki latar belakang pendidikan magister, bahkan sebagian besar merupakan lulusan beasiswa baik dalam maupun luar negeri. Kemampuan dasar tersebut tentu harus terus diasah, dikembangkan, dan diarahkan agar menjadi lebih baik, misalnya dengan kegiatan lomba dengan syarat tertentu, membuka lebar untuk melakukan kajian, dan menyampaikan tulisan pada berbagai media publikasi, baik lokal maupun nasional. Terkait hal tersebut, baru-baru ini DJPb bekerjasama dengan BPPK menyelenggarakan pelatihan Regional Chef Economist bagi para pegawai Kanwil DJPb. Sepuluh pejabat/pegawai diikutsertakan dalam pelatihan yang diselenggarakan secara daring. Selain itu, DJPb juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyediakan pelatihan terkait pengolahan data serta Program Government Transformation Academy - Digital Talent Scholarship. DJPb juga telah menyelenggarakan lomba Data Analytical Competition untuk mengakomodir kemampuan pegawai dalam analytics.
Kemudian, salah satu keterampilan/kemampuan yang juga relatif sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai RCE adalah kemampuan komunikasi. RCE tidaklah mungkin bisa disusun sendirian. Setidaknya, dibutuhkan sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang individu. Tim ini pun dalam pekerjaannya pasti akan membutuhkan data, informasi, keterangan, atau apapun dari pihak lain. Lalu, dalam skala yang lebih luas misalnya, ketika dalam suatu kajian dibutuhkan data yang keberadaannya ada di Pemda atau Satker misalnya, maka SDM DJPb haruslah bisa memperoleh data tersebut dengan cara-cara terbaik. Keberhasilan sebuah tim tentu akan sangat dipengaruhi pula oleh kemampuan komunikasi. Ketika data telah diperoleh kemudian hasil penelitian/kajian telah disusun, selanjutnya tim tersebut perlu menyampaikan hasil kajiannya kepada para stakeholders, mulai dari level pimpinan setempat, pimpinan di kantor pusat, atau juga kepada pihak pemilik data itu sendiri. Dalam proses perolehan data lalu presentasi hasil kajian kepada pihak-pihak lain tadi, diperlukan pula sinergi, koordinasi, kerjasama, dan komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam kajian tim. Dalam menyajikan dan mempresentasikan hasil kajian, tentulah diperlukan skill komunikasi yang baik pula.Dari perspektif inilah kemampuan komunikasi itu menjadi sangat penting.
Selanjutnya ketika tim kajian menemukan sebuah fakta penting tentang potensi suatu daerah atau pos anggaran misalnya, maka tim juga perlu mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak “pemilik wilayah ekonomi” secara riil, yaitu Pemda atau Satker. Tim perlu menyampaikan secara jelas temuannya bahwa misalnya di daerah tersebut terdapat potensi pengembangan ekonomi yang bisa dieksplorasi lebih lanjut oleh Pemda. Apabila presentasi dan penyajian hasil kajiannya menarik, selaiknya pihak Pemda dapat pula menggali dan bekerjasama lebih lanjut dengan pihak DJPb untuk mengeksplorasi potensi yang ditemukan tim kajian. Maka, peran DJPb pada konteks ini dapat diperluas lagi menjadi “konsultan” bagi Pemda. Selaku konsultan, tentulah SDM DJPb perlu memiliki skill-skill lain yang mumpuni, baik hardskill maupun softskill. Sebagai konsultan, tentulah tidak cukup hanya memiliki kemampuan analisis saja. Maka, kemampuan komunikasi baik verbal maupun tulisan juga menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh para pegawai DJPb terutama dalam menjalankan perannya sebagai RCE tersebut.
disusun oleh: Muhammad Nur (Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Banda Aceh) dan Rolly Indra (Kepala Subbagian Kepegawaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan bukan mewakili pandangan organisasi tempat penulis bekerja saat ini.
Kategori: Perbendaharaan
| 0 Komentar |
|---|
