Reformasi Sistem Penerimaan Negara Wujudkan Masyarakat Sejahtera

03 Januari 2022, Penulis : Muhammad Naufal Fadhlurahman

Perkembangan zaman merubah sebgaian besar pola hidup manusia. Setiap aspek kehidupan dituntut untuk melakukan perubahan dan perbaikan sesuai kemajuan teknologi dan informasi, begitu pula dengan pemerintahan. Birokrasi di masa sekarang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang pasti dan serba cepat. Kemajuan teknologi dan informasi membuat masyarakat menginginkan pelayanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, transparan, dan real time. Wajah birokrasi yang selalu identik dengan ribet dan bertele-tele perlu dilakukan pembenahan agar menjadi birokrasi yang efisien dan dapat bermanfaat penuh kepada masyarakat.

Tantangan tersebut dijawab oleh Kementerian Keuangan melalui sistem terintegrasi yang bernama Modul Penerimaan Negara (MPN). Modul Penerimaan Negara merupakan bentuk modernisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam bidang penerimaan negara. MPN merupakan gabungan dari berbagai kanal pembayaran yang sebelumnya memiliki sistem yang terpisah yakni sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, sistem Electronic Data Interchange (EDI) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

MPN generasi pertama (MPN G1) diinisiasi oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Oktober 2006, bertepatan dengan Hari Oeang Republik Indonesia. MPN G1 menawarkan sistem yang terintegrasi karena merupakan gabungan dari tiga aplikasi yang sebelumnya terpisah. Integritasi tersebut dibuat sebagai bentuk simplifikasi dan efisiensi sistem demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta data yang lebih akurat bagi Kementerian Keuangan.

MPN G2 kemudian lahir pada tanggal 17 Februari 2015. MPN G2 menawarkan fitur billing system. Penambahan fitur tersebut meningkatkan fleksibilitas bagi masyarakat (wajib bayar) dalam melakukan pembayaran. Wajib bayar dapat melakukan pengisian billing secara mandiri via daring, kemudian pembayaran dapat dilakukan secara elektronik (ATM, i-banking, m-banking, serta kartu debit/kredit).

Tak hanya berhenti di generasi kedua, MPN generasi ketiga (MPN G3) rilis pada 23 Agustus 2019. MPN G3 melakukan lompatan yang cukup jauh dibandingkan dengan pendahulunya di MPN G2. MPN G3 dapat mengakomodir 1000 transaksi/detik. Kemampuan tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan generasi kedua yang hanya 60 transaksi/detik. Tak hanya itu, pada MPN G3 terdapat kanal baru yakni lembaga persepsi lainnya yang menambah fleksibilitas wajib bayar dalam melakukan penyetoran penerimaan negara. 

Lembaga persepsi lainnya adalah lembaga diluar bank/pos persepsi yang menjadi mitra kementerian keuangan dalam melakukan penerimaan negara. Lembaga persepsi lainnya diisi oleh pelaku fintech dan e-commerce. Saat awal peluncuran MPN G3, lembaga persepsi lainnya yang telah bergabung adalah Tokopedia, Finnet, dan Bukalapak. Dengan bergabungnya Tokopedia, Finnet, dan Bukalapak, para wajib bayar menjadi memiliki opsi yang lebih bervariasi dan tentunya menjadi lebih mudah dalam melakukan penyetoran penerimaan negara.

Kemudian pada tahun 2021, Kementerian Keuangan menggaet Indomaret sebagai mitra dalam melakukan penerimaan negara. Swalayan yang telah memiliki berbagai cabang di indonesia tersebut bergabung menjadi lembaga persepsi lainnya menyusul Tokopedia, Finnet, dan Bukalapak. Dengan bergabungnya Indomaret, kanal MPN G3 menjadi semakin luas dan tentunya menjadi suatu kemajuan yang positif dalam mempermudah wajib bayar melakukan kewajibannya.

Modul Penerimaan Negara hadir sebagai bentuk reformasi keuangan negara, yang tentunya menjadi bagian dari reformasi struktural. Mulai dari integrasi aplikasi hingga melakukan pembayaran penerimaan negara semudah belanja kebutuhan pokok, Modul Penerimaan Negara membawa misi modernisasi birokrasi pemerintahan khususnya bidang keuangan negara. Efisiensi, transparasi, akurasi data, serta kenyamanan masyarakat menjadi tujuan utama. Pelayanan yang cepat, mudah, aman, andal, dan tentunya real time menjadi semangat pembaruan bagi Modul Penerimaan Negara hingga bisa mencapai generasi ketiga dengan siginifikansi peningkatan fitur dan pelayanan yang tinggi. 

Diharapkan dengan reformasi sistem penerimaan negara, keuangan negara dapat berjalan dengan optimal. Keuangan negara merupakan kunci terlaksananya pemerintahan. Keuangan negara yang andal menjadi modal besar bagi pemerintahan dalam melakukan program-programnya, utamanya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 

*) Artikel di atas merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan atau sikap instansi tempat penulis bekerja.

Kirim Komentar

0 Komentar