Kartu Kredit Pemerintah dan Marketplace, Solusi Keamanan Betransaksi dan Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi

28 Desember 2021, Penulis : Mahatmyastuti Nuranindita

Manfaat Kartu Kredit Pemerintah

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) telah mulai digunakan sejak tanggal 1 Juli 2019 dengan diterbitkannya PMK nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. KKP hanya digunakan oleh satuan kerja pemerintah (satker) untuk pembayaran belanja dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, sebesar maksimal 50 juta kepada satu rekanan untuk pembayaran belanja barang dan belanja modal yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni. Batas maksimal untuk pembayaran dengan menggunakan KKP adalah sebesar 40% dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP satker. Sebelum diberlakukannya KKP, 100% dana UP satker dibelanjakan dalam bentuk uang tunai yang biasanya disimpan di brankas atau rekening satker di Bank. 

Penggunaan KKP tentunya memiliki beberapa manfaat dan tujuan. Bagi Bendahara Umum Negara (BUN), penggunaan KKP akan meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (cashless), mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP, dan sebagai alternatif pembayaran pada satker (tidak menambah utang negara). Sedangkan bagi satker pemerintah, penggunaan KKP akan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengatasi masalah ketersediaan atau kesiapan uang di bendahara. Selain itu, penggunaan KKP juga bermanfaat bagi perbankan dan penyedia barang/jasa. Perbankan akan ikut berperan aktif dalam pemulihan ekonomi nasional, menguji pasar dalam rangka meningkatkan marketshare, dan meningkatkan literasi digital penggunaan kartu kredit pada masyarakat. Sedangkan bagi penyedia barang/jasa akan dapat menambah kredibilitas sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, membantu pencatatan transaksi dalam penyusunan laporan keuangan atau laporan omzet, dan mengurangi biaya ekonomi tinggi.

Text

Description automatically generated

Jenis Kartu Kredit Pemerintah

Terdapat dua jenis KKP yang diterbitkan oleh Bank, yaitu (1) Kartu Kredit untuk Keperluan Belanja Barang Operasional serta Belanja Modal dan (2) Kartu Kredit untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan. Kartu Kredit untuk Keperluan Belanja Barang Operasional serta Belanja Modal dipegang oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pembelian/pengadaan barang/jasa, dengan jumlah paling banyak Rp50.000.000,- untuk pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam satu bulan. Sedangkan Kartu Kredit untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan dipegang oleh pelaksana/penanggung jawab perjalanan dinas, dengan jumlah paling banyak Rp20.000.000,- untuk pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam satu bulan. Satker dapat memiliki satu atau dua jenis KKP dari satu Bank Penerbit KKP. Jumlah Kepemilikan KKP disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran UP KKP. Siapa saja yang dapat menjadi administrator dan pemegang KKP? Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai Satker yang memenuhi syarat, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menetapkan pegawai lainnya sebagai pemegang KKP dan administrator KKP. Disarankan untuk administrator KKP dijabat oleh Kepala Tata Usaha/Kepala Subbagian Umum/Bendahara Pengeluaran. 

Prosedur Pengajuan, Penerbitan dan Pembayaran Tagihan KKP

Bagaimana prosedur pengajuan permohonan UP KKP? Dimulai dari Bendahara Pengeluaran (BP) menyampaikan kebutuhan UP KKP Satker kepada PPK, kemudian berdasarkan kebutuhan UP KKP, PPK mencantumkan kebutuhan UP KKP dalam Surat Pernyataan UP, selanjutnya Surat Pernyataan UP diterbitkan oleh KPA, dan Surat Persetujuan Besaran UP KKP Satker diterbitkan setelah dilakukan penelitian besaran/proporsi UP KKP. Dalam hal terdapat perubahan besaran UP KKP atau perubahan proporsi UP KKP setelah adanya penyampaian Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP), Satker mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKP kepada KPPN dilampiri dengan Surat Pernyataan UP dari KPA dan surat persetujuan perubahan besaran UP/proporsi UP KKP dari Kanwil DJPb.

Prosedur pengajuan, penerbitan, dan penyerahan Kartu Kredit Pemerintah pada Satker dimulai dari Kantor Pusat DJPb melakukan perjanjian kerja sama induk dengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP, kemudian KPA melakukan perjanjian kerja sama Satker dengan Pejabat Bank Penerbit KKP yang menjadi mitra kerjanya. Setelah itu dilakukan penetapan pemegang KKP dan administrator KKP, pengajuan KKP, penerbitan KKP, dan terakhir penyerahan dan penggunaan KKP.

Prosedur pembayaran tagihan KKP hampir sama dengan prosedur pembayaran belanja pemerintah melalui penggantian UP Bendahara Pengeluaran Satker. Dimulai dari pengumpulan dokumen tagihan dan pembuatan Daftar Pengeluaran Riil oleh Pemegang KKP, yang kemudian disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya PPK akan melakukan pengujian tagihan, dan apabila dinyatakan valid maka akan disahkan dan diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang diajukan ke Bendahara Pengeluaran (BP). BP kemudian kembali melakukan pengujian tagihan dan mengajukan permintaan penggantian UP KKP ke PPK, untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP) KKP oleh PPK yang kemudian diajukan ke Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM). PPSPM setelah melakukan pengujian atas SPP-GUP KKP beserta dokumen pendukung, akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) KKP dan diajukan pencairan dananya ke KPPN. KPPN kemudian akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan (SP2D-GUP) KKP dan memerintahkan Bank untuk melakukan pendebitan rekening BP Satker yang ada di Bank. 

Tips Keamanan Penggunaan KKP

Agar penggunaan KKP dapat berjalan dengan lancar, para satker pemerintah perlu memperhatikan beberapa tips keamanan berikut ini:

  1. Membaca buku petunjuk/manual book penggunaan KKP terlebih dahulu yang diterima dari Bank Penerbit KKP sebelum menggunakan KKP.
  2. Mengabaikan/tidak menanggapi telepon/sms/email dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Bank Penerbit KKP dengan nomor telepon/sms/email yang bukan nomor/email resmi Bank.
  3. Merahasiakan/tidak memberitahukan nama dan nomor kartu, kode Card Verification Value (CVV), kode One-Time Password (OTP), dan masa berlaku kartu kepada siapa pun termasuk pihak Bank.
  4. Melakukan pembayaran tagihan KKP secara tepat waktu. Apabila Satker tidak menyelesaikan tagihan KKP, maka Bank Penerbit KKP dapat melakukan pemblokiran KKP.
  5. Melakukan kegiatan sosialisasi/edukasi penggunaan KKP yang aman melalui video/standing banner/leaflet/medsos/sarana lainnya.
  6. KPA dan Para Pejabat Perbendaharaan turut mengawasi penggunaan dan penyelesaian tagihan KKP.

Latar Belakang Penggunaan Sistem Marketplace

Selain penggunaan KKP, untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (cashless), Ditjen Perbendaharaan juga telah mengembangkan sistem Digital Payment (Digipay) marketplace. Penggunaan sistem Digipay marketplace didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja. Berawal dari arahan Presiden dan Menteri Keuangan yang meminta agar program perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan pemerintah lebih fokus dan terarah. Selain itu, di kesempatan lain Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan juga memberikan arahan agar dicanangkan Program Bangga Buatan Indonesia (PBBI) dan digitalisasi UMKM. Pengelolaan keuangan negara juga telah mengalami modernisasi dengan adanya digitalisasi pengelolaan keuangan negara melalui pemanfaatan teknologi informasi, implementasi Virtual Account dan Kartu Kredit Pemerintah membuka kesempatan untuk berinovasi membangun ekosistem digital belanja negara, yang melibatkan satker, perbankan, dan vendor (UMKM). Dengan latar belakang tersebut, telah dikembangkan Digital Payment Ecosystem dan System Marketplace guna mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM.

Modernisasi dan digitalisasi sistem pembayaran pemerintah antara lain mengarah kepada perubahan dari transaksi tunai menjadi non tunai, dari transaksi fisik di teller Bank menjadi hanya melalui electronic banking, dari semula paper based reporting menjadi digital reporting, dan semula sistem informasi bersifat offline (tatap muka) menjadi sistem informasi online terintegrasi.

Tujuan Penggunaan Marketplace

Beberapa tujuan strategis yang ingin dicapai dari penggunaan marketplace ini antara lain: 

  1. Menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif

Penggunaan marketplace akan mengintegrasikan proses bisnis berbasis IT, otomatisasi proses pembayaran, dan mendorong transisi dari pekerjaan klerikal menuju data analytics.

2. Mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara

Penggunaan marketplace akan meningkatkan kualitas pengadaan pemerintah, menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara

Penggunaan marketplace juga akan mendukung perencanaan kas yang lebih akurat, serta mengurangi cost of fund dan optimalisasi return atas uang negara.

Selain beberapa tujuan strategis tersebut, penggunaan marketplace juga sangat bermanfaat bagi para satuan kerja pemerintah, bagi perbankan dan bagi vendor/penyedia barang/jasa.

  1. Manfaat bagi satker pemerintah

Penggunaan marketplace akan mengintegrasikan proses bisnis pengadaan dan pembayaran yang terintegrasi, menyediakan banyak vendor dan barang/jasa dalam satu platform, mempermudah pertanggungjawaban dan pelaporan APBN, dan memungkinkan adanya rekam jejak audit/pengendalian internal sehingga mendukung transparansi.

2. Manfaat bagi perbankan 

Dengan adanya marketplace, akan terbentuk pasar baru untuk penyaluran kredit, memperluas layanan bagi targeted segment, menguatkan brand perbankan sebagai mitra pemerintah, dan membentuk ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi.

3. Manfaat bagi vendor/penyedia barang/jasa 

Melalui marketplace, transaksi pembayaran akan menjadi lebih pasti, muncul peluang menjadi rekanan di banyak satker, dan tersedianya fasilitas pembiayaan dari bank (bankable dan collateral). Selain itu, penggunaan marketplace akan memberdayakan UMKM sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Syarat untuk Bergabung di Marketplace

Apa saja syarat bagi satuan kerja dan vendor untuk bergabung di marketplace? Bagi satuan kerja, beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bergabung di marketplace digipay antara lain: mengelola uang persediaan (UP Tunai dan/atau UP KKP), telah memiliki virtual account/menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, dan bermitra dengan HIMBARA (Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI). Sedangkan bagi vendor, beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bergabung di marketplace digipay antara lain: memiliki rekening giro/rekening tabungan di bank yang sama dengan rekening satuan kerja, sebaiknya telah memiliki NPWP (apabila vendor belum memiliki NPWP, pengenaan pajaknya berbeda), memiliki SIUP atau Surat Izin dari RT/RW/Kelurahan setempat atau Surat Izin Usaha lainnya, dan bersedia mengupload dan mengupdate katalog produk secara berkala.

Alur Proses dan Tampilan Sistem Digipay Marketplace

Alur proses pengadaan barang/jasa melalui marketplace hampir sama dengan cara belanja melalui marketplace yang telah banyak digunakan di masyarakat seperti tokopedia, bukalapak dan lainnya. Satker yang memerlukan pengadaan barang/jasa dapat memilih barang melalui katalog sistem marketplace dan dapat bernegosiasi dengan vendor marketplace terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan. Setelah deal, maka satker dapat melakukan pengadaan barang/jasa melalui sistem marketplace dan memilih cara bayar KKP. Selanjutnya vendor akan mengirimkan barang sesuai pesanan Satker dan ketika barang telah diterima dan dikonfirmasi, maka KKP akan langsung terdebet oleh Bank.

Secara tampilan, sistem marketplace digipay yang disupport oleh sistem perbankan dapat sedikit berbeda pada masing-masing Bank. Namun secara umum, sistem ini akan menampilkan kategori produk, foto dan nama produk, serta daftar transaksi, tak jauh berbeda dari tampilan sistem marketplace yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat saat ini.

Cara Mengupload Katalog Produk di Sistem Digipay Marketplace

Penggunaan sistem digipay marketplace ini relatif mudah. Bagi vendor/penyedia barang/jasa yang akan mengupload katalog produk, caranya tidak banyak berbeda dari sistem marketplace yang telah banyak digunakan di masyarakat. Upload produk dapat dilaksanakan melalui user admin vendor atau user staff vendor. Data produk yang harus disiapkan antara lain: foto, kode produk, nama produk, harga, jangka waktu penyediaan dan deskripsi produk. Cara mengupload katalog produk bagi vendor juga cukup mudah, hanya dengan memilih menu add product, memilih file foto produk, mengisi nama dan deskripsi produk kemudian disimpan pada aplikasi.

Dalam mengupload katalog produk ke sistem digipay marketplace, para vendor/penyedia barang/jasa wajib memastikan kategori produk yang diupload telah sesuai, antara lain Barang (ATK, Peralatan dan Mesin), Jasa Catering, Jasa Lainnya, dan Barang Konsumsi. Pemilihan kategori produk sangat penting karena akan menjadi salah satu dasar pengenaan pajak, yaitu PPN dan PPh pasal 22 atau PPh pasal 23.

Perbedaan Penggunaan Sistem Digital Payment Marketplace dengan Konvensional

Terdapat beberapa perbedaan mekanisme pengadaan barang/jasa melalui belanja UP dengan menggunakan digital payment marketplace bila dibandingkan dengan cara konvensional, yaitu:

  1. Pemesanan dan pemilihan barang dilakukan via katalog yang ditampilkan oleh sistem marketplace, tidak lagi dilakukan secara manual.
  2. PPK menguji dan menyetujui pesanan melalui approval pada system, tidak lagi secara manual.
  3. Pengecekan ketersediaan dana saldo UP difasilitasi sistem, data sisa saldo virtual account dan sisa limit KKP ter-update secara real time, tidak perlu pengecekan saldo manual ke Bank.
  4. Cara belanja online shopping, negosiasi harga dilakukan via sistem, tidak perlu datang langsung ke vendor.
  5. Terdapat beberapa cara pembayaran melalui VA, CMS/MCM/BNI Direct atau KKP, tidak harus dengan pembayaran tunai.
  6. Sistem menyajikan perhitungan pajak dan memfasilitasi pembayarannya ke kas negara (secara otomatis membuat billing pajak), tidak memerlukan proses penghitungan pajak secara manual dan terpisah.
  7. Dokumen pertanggungjawaban berupa Kuitansi dan SPBy dapat dihasilkan oleh sistem, tidak perlu dibuat secara manual. Namun, satker tetap harus merekam bukti tersebut pada aplikasi SAS/SAKTI untuk pelaporannya.
  8. Tahapan pengadaan barang/jasa dapat terintegrasi dalam satu sistem aplikasi.

Perkembangan Implementasi KKP dan Sistem Digipay Marketplace

Transaksi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem digipay marketplace terus berkembang dari pertama kali piloting pada November 2019. Berdasarkan data dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan dan data perbankan, perkembangan signifikan terjadi pada jumlah satker, transaksi dan nominal transaksi. Awal piloting hanya terdapat 10 satker, 13 vendor, 165 transaksi senilai Rp 250 juta. Hingga minggu ke-3 Desember 2021, telah bergabung sebanyak 4.911 satker, 920 vendor, 11.327 transaksi senilai Rp 25,04 miliar. Dari 920 vendor tersebut, sebanyak 915 di antaranya adalah UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digipay marketplace telah memberikan peluang usaha yang menjanjikan bagi para pengusaha kecil atau UMKM di tengah penurunan ekonomi pada masa pandemi ini, yaitu dengan menjadi vendor/penyedia barang/jasa bagi satuan kerja pemerintah. 

Dilihat dari sisi satuan kerja pengguna, maka sistem digipay marketplace telah digunakan di seluruh provinsi (kecuali Provinsi Aceh). Namun demikian, progress belum merata di seluruh daerah. Hingga bulan Desember 2021 tercatat 76 Kementerian Negara/Lembaga telah bergabung dalam sistem digipay marketplace. Pada akhir tahun 2021, ditargetkan seluruh K/L memiliki representasi/keterwakilan satker dalam sistem digipay marketplace.

Kolaborasi dalam Menyukseskan Sistem Marketplace

Dalam menyukseskan penggunaan sistem marketplace, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari satuan kerja, penyedia barang/jasa, perbankan, dan KPPN yang melaksanakan perannya masing-masing dengan bersungguh-sungguh. Para satuan kerja pemerintah dapat segera mendata vendor mitra yang dapat didaftarkan pada sistem marketplace, melakukan koordinasi secara berkala kepada perbankan agar dapat membantu mendaftarkan dan mengasistensi vendor, serta ikut mensosialisasikan dan mempersuasikan manfaat marketplace untuk mendorong para vendor ikut bergabung. Para vendor dapat memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas pada sistem marketplace. Para vendor juga disarankan untuk segera menyampaikan kendala dan permasalahan dalam penggunaan sistem marketplace kepada satuan kerja dan perbankan, serta dapat pula meminta asistensi kepada perbankan untuk mengoperasikan marketplace. Selain itu, para vendor juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya yang dijual melalui marketplace.

Pihak perbankan juga akan membantu pengoperasian sistem marketplace ini dengan memberikan kemudahan kepada para vendor dan mengawal pembukaan rekening baru, memberikan pendampingan dan asistensi secara penuh kepada vendor dan satuan kerja untuk mengoperasikan sistem marketplace, serta mengadakan bimtek atau workshop secara berkala kepada para vendor. Selain itu, perbankan juga akan menarik lebih banyak vendor untuk bergabung di marketplace, ikut membantu mempromosikan vendor-vendor yang sudah terdaftar pada sistem marketplace kepada satuan kerja, dan segera berkoordinasi dengan kantor pusat perbankan atas kendala dalam pengoperasian marketplace.

Peran KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah juga sangat penting dalam menyukseskan penggunaan marketplace. KPPN dapat memberikan asistensi kepada satuan kerja mengenai penggunaan sistem marketplace, memastikan dan mendorong perbankan ikut proaktif dalam penggunaan sistem marketplace, serta melaksanakan monev secara berkala kepada satuan kerja, perbankan, dan penyedia barang/jasa. Selanjutnya KPPN akan mengkonsolidasikan hasil monev kepada Kanwil DJPb dan Kanwil Perbankan, serta dapat juga melaksanakan penilaian dan memberikan penghargaan/awards kepada satuan kerja dan perbankan. 

Kesimpulan

Dengan penggunaan KKP dan marketplace yang menggunakan digitalisasi payment ini akan meningkatkan keamanan bertransaksi bagi satker pemerintah dan juga vendor, karena mengurangi penggunaan uang tunai (cashless), mengurangi transaksi tatap muka, serta memberikan peluang usaha yang menjanjikan bagi para pengusaha kecil atau UMKM di tengah penurunan ekonomi pada masa pandemi ini, yaitu dengan menjadi vendor/penyedia barang/jasa bagi satuan kerja pemerintah. Bagi para vendor kecil yang mungkin memiliki keterbatasan penggunaan teknologi pun tidak perlu merasa kawatir, karena akan dibantu dengan asistensi, kolaborasi dan sinergi dari satuan kerja pemerintah, perbankan dan KPPN.

Referensi

  1. PMK nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja
  3. Bahan Paparan Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb
  4. Bahan Paparan Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb
  5. Bahan Paparan Dody Dharma Hutabarat, Data Analytics Officer II, CTO Kementerian Keuangan

Kirim Komentar

0 Komentar