Geliat Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022

Pandemi Covid-19 belum selesai, namun diperkirakan akan segera bertransisi menjadi endemi. Jalanan Ibukota yang biasanya tidak terlalu padat, beberapa bulan terakhir mulai terasa macet, seiring dengan pembatasan mobilitas masyarakat yang mulai dilonggarkan dan cakupan vaksinasi yang terus ditingkatkan. Hal tersebut dapat memberi sinyal kecil yang mengindikasikan kondisi pemulihan ekonomi nasional yang mulai semakin terasa bergeliat.

Pada awal tahun 2022, gelombang baru kasus Covid-19 akibat penyebaran dari Varian Omicron masih mendominasi peningkatan kasus harian terutama di AS, Eropa, dan India. Meski demikian, sejak bulan februari 2022 penambahan kasus harian global cenderung mengalami penurunan. Hal yang sama terlihat dari data angka kematian harian yang mulai melandai. Di lain sisi, berbagai negara mulai fokus menjalankan program vaksinasi booster, terutama di negara maju yang merupakan produsen vaksin. Di Indonesia, sampai dengan April 2022 tercatat 72,5 persen populasi minimal satu dosis vaksin, 59,3 persen populasi sudah mendapatkan dua dosis vaksin dan 10,9 persen sudah mendapatkan vaksin booster. Seiring dengan hal tersebut, pemulihan konsumsi masyarakat akan terdorong dengan kuat dan berperan sebagai katalisator pemulihan ekonomi.

Perekonomian di beberapa negara telah kembali ke level pra-pandemi pada tahun 2021, termasuk Indonesia, AS dan Tiongkok. Namun, di sisi lain banyak pula negara yang masih kesulitan mengembalikan kapasitas ekonominya, seperti Meksiko, Malaysia, Filipina, dan negara-negara Eropa. Tren kenaikan harga komoditas masih berlanjut, dengan kenaikan inflasi yang terus membuntuti negara maju seperti AS, Inggris, dan Eropa.

Pada triwulan IV tahun 2021, kondisi perekonomian Indonesia menunjukan sejumlah peningkatan yang memicu optimisme terhadap pemulihan ekonomi di tahun 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US$4.349,5 dengan pertumbuhan PDB mencapai rata-rata 3,7 persen pada tahun 2021. 

Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan-IV 2021 terhadap triwulan-IV 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y) atau secara keseluruhan tahun 2021 mencapai 3,69 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen dimana aktivitas ekspor mendukung pertumbuhan yang tinggi seiring dengan peningkatan permintaan dan harga komoditas global.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan-IV 2021 apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menunjukan adanya laju pertumbuhan sebesar 1,06 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen. 

Pertumbuhan yang kuat di tahun 2021 memberikan sinyal positif bagi perekonomian di 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini juga tercermin dari peringkat kredit Indonesia yang dipertahankan Moody’s pada level Baa2 (stable). Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2022 berada pada kisaran 4,5 – 5,2 persen (y-on-y) dan untuk tahunan diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,8-5,5 persen (y-on-y). Berbagai indikasi positif memberikan optimisme bagi pelaku ekonomi dan berdampak baik bagi kinerja APBN di awal tahun 2022.

Laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan-IV 2021, ditopang oleh seluruh komponen perekonomian. Namun, konsumsi dan perdagangan menjadi dua faktor utama dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional pada masa pandemi banyak dipengaruhi oleh kebijakan mitigasi pandemi oleh pemerintah. Salah satu contohnya, keberhasilan pengendalian pandemi pasca penyebaran varian Delta pada kuartal III-2021, mampu mendorong ekosistem perekonomian kembali bergairah, Beban anggaran penanganan kasus Covid-19 terlihat menurun pada kuartal IV 2021, seiring dengan percepatan program vaksinasi dan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat. Peningkatan jumlah aktivitas masyarakat menunjukan pemulihan ekonomi secara riil telah berjalan dalam aktivitas domestik dan berangsur-angsur mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.

REALISASI BELANJA NEGARA

Di akhir triwulan I 2022, APBN melanjutkan kinerja yang baik. Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Maret 2022 mencapai Rp490,65 triliun atau 18,1 persen target APBN. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Belanja Pemerintah Pusat tercapai sebesar Rp314,18 triliun atau 16,6 persen target APBN. Realisasi tersebut dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), serta pembayaran kewajiban Pemerintah seperti gaji dan tunjangan pegawai, pensiun, serta subsidi.

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp149,98 triliun atau 15,86 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi Belanja K/L ini utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi, pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional serta berbagai program bansos.

Selanjutnya, Realisasi Belanja Non-K/L hingga 31 Maret 2022 mencapai Rp164,20 triliun, tumbuh 10,61 persen (y-on-y) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2021, yang digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun dan subsidi energi. Belanja Pegawai Non-K/L tahun 2022 terealisasi sebesar Rp39,79 triliun atau 24,82 persen dari pagu APBN 2022, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan PNS/TNI/Polri dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara. Sementara itu, realisasi Subsidi sampai dengan 31 Maret 2022 naik sebesar 80,10 persen (y-on-y), dengan realisasi mencapai Rp38,51 triliun, terdiri dari: (a) Subsidi Energi sebesar Rp32,52 triliun, mencakup Subsidi BBM dan LPG 3 Kg serta subsidi listrik; dan (b) Subsidi Non Energi sebesar Rp5,99 triliun, mencakup Subsidi Pupuk dan Subsidi Bunga Kredit Program. Realisasi Subsidi tahun 2022 diantaranya dimanfaatkan untuk pembayaran kurang bayar Subsidi BBM dan LPG pada tahun sebelumnya. Belanja Subsidi digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung UMKM melalui program PEN. Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp1,19 triliun, utamanya untuk penyaluran Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja dihadirkan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta mengembangkan kewirausahaan peserta/angkatan kerja.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Maret 2022 telah terealisasi sebesar Rp176,46 triliun atau 22,93 persen dari pagu APBN 2022, yang meliputi Transfer ke Daerah sebesar Rp165,68 triliun atau 23,61 persen dari pagu APBN 2022 dan Dana Desa Rp10,78 triliun atau 15,85 persen dari pagu APBN 2022. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,02 persen (y-on-y). 

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) - 2022

Melanjutkan kebijakan pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19 sejak 2020 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mengalokasikan anggaran PEN tahun 2021 sebesar Rp744,77 triliun atau meningkat sebesar 29,33 persen dibandingkan angka realisasi audited Program PC-PEN TA 2020. Realisasi anggaran sementara (per 28 Februari 2022) Program PC PEN tahun 2021 mencapai Rp658,6 triliun atau sebesar 88,4 persen dari total alokasi yang disediakan. Pelaksanaan PEN tahun 2021 telah difokuskan pada ketercapaian output sasaran dan tujuan dari masing-masing sektor/ program dengan tetap menjaga aspek governance-nya. Secara lebih rinci, realisasi sementara dari masing-masing klaster yaitu: 

• Klaster Kesehatan mencapai Rp198,5 triliun atau 92,3 persen dari pagu yang disediakan yakni sebesar Rp214,96 triliun yang ditujukan untuk vaksinasi, tracing dan testing, obat isoman pemberian insentif dan santunan kematian untuk tenaga kesehatan, insentif perpajakan bidang kesehatan, bantuan iuran JKN, serta terutama untuk belanja intervensi penanganan Covid-19 (APD, alat kesehatan, dan biaya klaim perawatan).
• Klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp171,0 triliun atau 91,5 persen dari pagunya Rp186,64 triliun yang ditujukan sebagai dukungan daya beli untuk menekan laju peningkatan kemiskinan serta ketimpangan dengan berbagai bantuan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, serta Bantuan Subsidi Upah. Pelaksanaan klaster perlindungan sosial pada 2021 mengalami banyak penyesuaian untuk merespon penanganan Covid-19 khususnya varian Delta yaitu dengan meluncurkan program baru diantaranya Bantuan Sembako PPKM, Bantuan Beras, dan Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Selain itu, dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem di 35 Kabupaten prioritas pemerintah menambah bantuan (Top up) Kartu Sembako dan BLT Desa selama 3 bulan.
• Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp116,2 triliun atau 71,5 persen dari pagu Rp162,4 triliun untuk menopang permodalan dan cashflow UMKM agar mampu bertahan dan dapat melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi. Beberapa program untuk mendukung UMKM adalah Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM) untuk 12,8 juta usaha mikro, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk 5,49 juta debitur UMKM dan Korporasi, dan Bantuan untuk 1 juta PKL;
• Klaster Program Prioritas sebesar Rp105,4 triliun atau 89,3 persen dari pagunya Rp117,94 triliun digunakan sebagai dukungan program prioritas melalui program Padat Karya untuk 1,63 juta tenaga kerja, sektor pariwisata melalui sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) serta akomodasi tenaga Kesehatan dalam rangka peningkatan industri perhotelan, dan ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan food estate;
• Klaster Insentif usaha sebesar Rp67,7 triliun atau 107,7 persen dari pagu yang disediakan sebesar Rp62,83 triliun digunakan antara lain sebagai insentif perpajakan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat (PPh 21 DTP).

Tahun 2022 program PEN akan tetap berfokus pada penanganan Covid-19 dan penguatan pemulihan ekonomi. Akselerasi penanganan Covid-19 juga tetap dijadikan sebagai kunci pemulihan ekonomi melalui terbentuknya kekebalan komunitas dari vaksinasi. Selain itu, pemulihan perekonomian dilakukan utamanya untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, untuk dipantau secara intensif untuk dapat dikomunikasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan PEN 2022 akan lebih difokuskan pada tiga klaster yaitu Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Dukungan anggaran pada ketiga klaster tersebut mencapai Rp455,62 triliun (angka bersifat dinamis, masih dalam proses reviu), terdiri dari:

• Pertama adalah klaster Kesehatan sebesar Rp122,54 triliun yang akan digunakan untuk Testing dan Tracing yang lebih terjangkau, Klaim Perawatan Pasien Covid-19, pengadaan obat Covid-19, Vaksinasi Covid-19 dengan mulai mengutamakan produksi vaksinasi lokal yang akan dimulai pada 2022, isolasi mandiri, serta penanganan Covid-19 pada daerah melalui bantuan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan earmarking TKDD. Pemerintah Indonesia juga telah memutuskan pemberian vaksinasi booster secara gratis. Diharapkan hal tersebut dapat mempercepat proses persiapan Pandemi Covid-19 menuju endemi.
• Kedua, klaster perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun dengan fokus utama melanjutkan program perlinsos yang sudah ada, yaitu PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta Bantuan PKL, Warung, dan Nelayan.
• Ketiga, klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang dialokasikan sebesar Rp178,32 triliun. Program pada klaster ini mencakup Program Padat Karya pada K/L, Pariwisata/Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, ICT, Kawasan Industri, Dukungan UMKM, PMN BUMN, serta Insentif Perpajakan.

Pada tahun 2022, mitigasi pandemi masih sangat diperlukan dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional, terlebih penyebaran virus covid-19 telah bermutasi menjadi varian Omicron yang semakin mudah menular, namun dengan sifat varian tidak terlalu berbahaya, sehingga kemungkinan pembatasan pergerakan masyarakat akan ditinjau secara terus-menerus oleh pemerintah dan di sisi lain, fasilitas medis terus ditingkatkan seiring dengan percepatan program vaksinasi booster. Kinerja APBN diupayakan akan terus dijaga dalam koridor ekspansif dan konsolidatif. Pemerintah akan terus melakukan penguatan di sisi perpajakan serta mengupayakan akselerasi belanja Pemerintah untuk menopang pertumbuhan. Percepatan program vaksinasi yang mulai berjalan diharapkan mampu menekan penularan dan mengembalikan kepercayaan diri dari masyarakat untuk kembali menghidupkan aktivitas ekonomi. Melalui penguatan PEN, percepatan vaksinasi, serta penguatan reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah, kondisi perekonomian Indonesia diharapkan semakin membaik. Sinergi dan peran aktif dari semua pihak juga sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi Indonesia dari pandemi ini.