Kesuksesan implementasi penganggaran berbasis kinerja tak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat. Pertama, partisipasi masyarakat dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai preferensi publik atas tujuan program dan kebijakan yang sehingga diperoleh indikator kinerja yang jelas dan efektif dalam proses penganggaran. Pemerintah dapat gagal mengalokasikan sumber daya keuangan dengan optimal ketika indikator kinerja yang ditetapkan tidak dapat menangkap tujuan yang diinginkan oleh publik. Kedua, legitimasi dukungan publik akan meminimalkan konflik antara perwakilan politik. Temuan empiris menunjukkan bahwa warga negara dapat mendorong pemerintah untuk membuat ukuran kinerja yang tepat atas keputusan anggaran yang dibuat, meskipun partisipasi warga yang aktif memberikan komentar dan wawasan yang berharga memang akan menimbulkan kompleksitas dan tantangan dalam prosesnya.
Pemerintah dapat mendorong partisipasi warga dalam siklus penganggaran dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dengan cara yang berarti. Aksesibilitas atas informasi penganggaran pada tiap tahapannya menjadi prasyarat untuk itu. Tantangannya, dokumen APBN yang disiapkan oleh Pemerintah merupakan dokumen teknis yang disusun secara teknokratis. UU APBN dan Nota Keuangan merupakan dokumen kompleks dengan banyak halaman, tabel, dan grafik, yang ditulis dalam bahasa yang sulit dipahami oleh banyak warga biasa. Untuk dapat berpartisipasi, warga negara harus memiliki akses ke informasi dalam bahasa dan melalui format yang dapat dipahami oleh warga biasa.
Untuk menjembatani jurang tersebut, Kementerian Keuangan selaku otoritas penganggaran Pemerintah telah menerbitkan citizen budget (anggaran warga), pertama kali di 2012. Edisi perdana tersebut memang lebih sederhana dibandingkan Budget in Brief, Advertorial Rancangan APBN, ataupun Informasi APBN yang terbit di masa sesudahnya. Berbeda dengan Nota Keuangan yang menjelaskan Rancangan APBN dalam dokumen setebal hingga satu rim, citizen budget mencoba merampingkan pesan yang ingin disampaikan oleh APBN. Citizen budget memang dirancang untuk menyajikan informasi keuangan publik utama kepada khalayak umum. Citizen budget biasanya ditulis dalam bahasa yang dapat lebih mudah dipahami dan menggabungkan elemen visual untuk membantu pembaca memahami informasi yang ingin disampaikan, tanpa penyederhanaan yang berlebihan.
Dari sisi kualitas, citizen budget harus memenuhi berbagai standar, termasuk kelengkapan, objektivitas, relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu. Konsisten fokus pada masalah anggaran substantif dan tidak berisi materi asing atau tidak relevan yang membingungkan atau mengaburkan isu-isu kunci akan membantu menjaga agar informasi dalam citizen budget tetap singkat dan mudah diakses. Data yang ditampilkan juga harus akurat, andal, dan kredibel. Dengan memenuhi semua karakteristik tersebut, citizen budget akan menjadi simbol komitmen Pemerintah untuk menyajikan kebijakannya dengan cara yang dapat dipahami oleh publik.
Aksesibilitas atas informasi penganggaran, masyarakat akan mengetahui dari mana pemerintah memperoleh pendapatannya, ke mana dibelanjakan, dan bagaimana pemerintah mencapai tujuannya untuk menangani defisit anggaran dan utang publik. Dalam Survei Keterbukaan Anggaran yang bertujuan menilai apakah pemerintah pusat di setiap negara mempublikasikan delapan dokumen kunci anggaran untuk disediakan kepada publik serta menilai apakah dan informasi dalam dokumen sudah lengkap, tepat waktu, dan bermanfaat, oleh International Budget Partnership di tahun 2012, Indonesia meraih skor 62 poin. Capaian itu naik 11 poin dari survei yang sama pada 2010. Pada survei terbaru untuk tahun 2019, Indonesia meraih skor yang lebih tinggi lagi, 70. Nilai tersebut menempatkan Indonesia di posisi 18 dari 117 negara yang dinilai. Kenaikan siginifikan tersebut tak lepas dari kelengkapan dan kualitas delapan dokumen penganggaran yang tersedia bagi publik, termasuk citizen budget.
Masih terdapat ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas citizen budget. International Budget Partnership merekomendasikan Kementerian Keuangan untuk membuat mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi anggaran yang akan disampaikan dalam citizen budget. Di Maroko, otoritas keuangan setempat menerbitkan citizen budget secara daring dan membuat alamat email khusus untuk menampung gagasan dan saran dari warga tentang cara meningkatkan kualitas dokumen ini. Usaha memahami pengetahuan dan pemikiran warga tentang tujuan dan isi citizenbudget juga dilakukan melalui survei. Korea Selatan dan Swedia juga telah menyediakan cara bagi warga mereka untuk memberikan saran, gagasan, dan komentar terhadap citizen budget. Otoritas setempat menyiapkan sistem web yang dapat diakses dan digunakan secara luas oleh masyarakat untuk menyampaikan komentarnya. Umpan balik dari masyarakat dapat diperoleh dari kuisioner ataupun masukan langsung dalam sesi diseminasi publik, sepanjang siklus anggaran. Pembuat citizenbudget dapat mengolah umpan balik tersebut untuk menyesuaikan konten citizen budget berikutnya.
Peningkatan skor transparansi anggaran Indonesia juga belum disertai dengan kenaikan partisipasi publik di Indonesia dalam tahapan Perencanaan dan Penganggaran. Skor partisipasi publik Indonesia berdasarkan Survei Keterbukaan Anggaran masih di level belum memadai. Usaha Kementerian Keuangan yang telah menyediakan mekanisme konsultasi publik selama penyusunan anggaran dan konsultasi elektronik pada saat implementasi anggaran perlu diikuti kementerian lini untuk melakukan konsultasi publik mengenai anggaran untuk sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, ataupun sektor lainnya. Sementara itu, lembaga legislatif sebagai mitra Pemerintah yang juga memiliki hak budget dapat membuka ruang bagi anggota organisasi masyarakat atau masyarakat sipil untuk mengikuti dengar pendapat tentang proposal anggaran sebelum diberikan persetujuan.
Kategori: Anggaran
| 0 Komentar |
|---|
